UBLUBL
Progressive Law ReviewProgressive Law ReviewPenelitian ini didorong oleh kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 km2, luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang disertai dengan kondisi hampir 80% wilayah perairan yang menyebabkan jarak tempuh yang jauh dan sulitnya jarak masyarakat dengan pemerintah pusat. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian Observational Research penelitian hukum dengan survey. Pembentukan daerah otonom baru akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan, tetapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, memudahkan pertumbuhan kehidupan demokratis di daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah, serta berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa (pembangunan bangsa).
Faktor pendorong rencana pemekaran wilayah bagian selatan Indragiri Bahagian adalah karena keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik sosial-budaya, politik, dan ekonomi.Rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir tidak memenuhi syarat.Proses pembentukan kabupaten baru harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 dijelaskan bahwa pembentukan wilayah kabupaten/kota dalam bentuk perluasan kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan di kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah teritorial.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara daerah yang telah mengalami pemekaran dengan daerah yang belum, dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari pemekaran wilayah. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat pasca pemekaran, seperti perubahan identitas dan hubungan sosial antarwarga. Terakhir, penelitian juga dapat menyelidiki peran serta masyarakat dalam proses pemekaran wilayah dan bagaimana partisipasi mereka dapat ditingkatkan.
| File size | 406.21 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Penerapan PPN pada barang hasil pertanian berubah dari status bebas menjadi terutang pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013. Implikasi dari putusanPenerapan PPN pada barang hasil pertanian berubah dari status bebas menjadi terutang pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013. Implikasi dari putusan
UncenUncen Sindrom Imunodefisiensi Didapat (AIDS) merupakan kumpulan gejala yang timbul akibat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berdasarkan kajian genetik,Sindrom Imunodefisiensi Didapat (AIDS) merupakan kumpulan gejala yang timbul akibat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berdasarkan kajian genetik,
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Sebaliknya, Price Earnings Ratio (PER) tidak berpengaruh terhadap return saham, sementara dan Current Ratio (CR) berpegnaruh negative tehradap return saham.Sebaliknya, Price Earnings Ratio (PER) tidak berpengaruh terhadap return saham, sementara dan Current Ratio (CR) berpegnaruh negative tehradap return saham.
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM, persepsi kompleksitas standar, kendala sumber daya manusiaTantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM, persepsi kompleksitas standar, kendala sumber daya manusia
IKMEDIAIKMEDIA Pemekaran ini dilakukan agar pemerintah dapat mengelola wilayah administrasinya secara optimal dan efisien, serta sebagai upaya untuk memulai pembangunanPemekaran ini dilakukan agar pemerintah dapat mengelola wilayah administrasinya secara optimal dan efisien, serta sebagai upaya untuk memulai pembangunan
UBLUBL State refund efforts by perpetrators of criminal corruption corruption gratification in the auction process of procurement of goods/services in the districtState refund efforts by perpetrators of criminal corruption corruption gratification in the auction process of procurement of goods/services in the district
UMAUMA Penelitian ini bertempat di Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang ialah sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia yang berada pada wilayah administrasiPenelitian ini bertempat di Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang ialah sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia yang berada pada wilayah administrasi
UNYUNY Selain itu, koordinasi akan berjalan lancar apabila semua pihak memahami pentingnya komitmen, kultur, dan aturan hukum yang membedakan urusan pendidikanSelain itu, koordinasi akan berjalan lancar apabila semua pihak memahami pentingnya komitmen, kultur, dan aturan hukum yang membedakan urusan pendidikan
Useful /
UBLUBL Aliran positivisme hukum dengan argumennya yang didasarkan pada aksiology, ontologi, dan epistemology mendominasi hakim, sehingga adanya keputusan yangAliran positivisme hukum dengan argumennya yang didasarkan pada aksiology, ontologi, dan epistemology mendominasi hakim, sehingga adanya keputusan yang
UBLUBL Untuk menentukan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor yangUntuk menentukan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor yang
UNYUNY Model pembelajaran teknik draping berbantuan video merupakan produk hasil penelitian dan pengembangan melalui enam tahapan untuk kompetensi draping polaModel pembelajaran teknik draping berbantuan video merupakan produk hasil penelitian dan pengembangan melalui enam tahapan untuk kompetensi draping pola
UNYUNY Penerapan model pembelajaran komprehensif berbasis proyek pendidikan kewirausahaan meningkatkan sikap kewirausahaan, minat berwirausaha, dan prestasi belajarPenerapan model pembelajaran komprehensif berbasis proyek pendidikan kewirausahaan meningkatkan sikap kewirausahaan, minat berwirausaha, dan prestasi belajar