UNTAG SMDUNTAG SMD
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, BudayaDEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, BudayaSalah satu gejala masalah yang menjadi sorotan adalah adanya keraguan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Samarinda, khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Gejala ini mencakup sejumlah aspek, seperti: keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, potensi hambatan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, serta pertanyaan tentang efektivitas sistem bantuan hukum dalam mencapai tujuan Undang-Undang. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami lebih baik gejala-gejala masalah ini dan mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sekarang mengikuti pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai acuan utama dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam penerapannya, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa konsultasi, informasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan akan tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pendamping di dalam persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, Pos Bantuan Hukum juga gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan warga binaan. Akan tetapi terdapat hambatan yang dialami baik oleh pihak Pos Bantuan Hukum dan pihak Pengadilan Negeri Samarinda yaitu kesulitan dalam mendeteksi ekonomi masyarakat yang datang merupakan masyarakat golongan miskin atau mampu serta pengunjung masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum masih dinilai rendah.
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Samarinda telah aktif memberikan layanan seperti informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum kepada masyarakat.Namun, terdapat kendala dalam mendeteksi golongan masyarakat yang berhak atas bantuan hukum gratis, serta minimnya masyarakat yang memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pengadilan.Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan Pos Bantuan Hukum dan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
Untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan mekanisme identifikasi yang lebih akurat untuk menentukan status keuangan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan manfaat Pos Bantuan Hukum. Penelitian juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum secara optimal.
| File size | 467.46 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSURIUNSURI Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai “perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatanKarena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai “perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan
UBHARAUBHARA Dari segi produktivitas, capaian kinerja dinas dalam melakukan peningkatan produktivitas adalah sebesar 99,14% dan dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya,Dari segi produktivitas, capaian kinerja dinas dalam melakukan peningkatan produktivitas adalah sebesar 99,14% dan dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya,
AMSIRAMSIR Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan statut.Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan statut.
AMSIRAMSIR Keadilan restoratif menjadi jembatan antara teori hukum yang kaku dan praktik yang lebih berdasarkan kepentingan semua pihak, terutama korban dan pelakuKeadilan restoratif menjadi jembatan antara teori hukum yang kaku dan praktik yang lebih berdasarkan kepentingan semua pihak, terutama korban dan pelaku
AMSIRAMSIR Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sekitar 6. 500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesanData menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sekitar 6. 500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan
AMSIRAMSIR Desa memiliki kewenangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi regulasi di tingkat desa masih lemah dan minim harmonisasiDesa memiliki kewenangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi regulasi di tingkat desa masih lemah dan minim harmonisasi
AMSIRAMSIR Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kajian pustaka untuk mengevaluasi bagaimana dinamika ekonomi dan politik terjerat oleh korupsi. HasilnyaPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kajian pustaka untuk mengevaluasi bagaimana dinamika ekonomi dan politik terjerat oleh korupsi. Hasilnya
UNSURIUNSURI Namun, tantangan muncul dalam penerapan yurisprudensi, terutama ketika interpretasi yang berbeda atau perubahan sosial yang cepat memengaruhi bagaimanaNamun, tantangan muncul dalam penerapan yurisprudensi, terutama ketika interpretasi yang berbeda atau perubahan sosial yang cepat memengaruhi bagaimana
Useful /
UNTAG SMDUNTAG SMD Upaya yang dilakukan salah satunya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas,Upaya yang dilakukan salah satunya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas,
UNTAG SMDUNTAG SMD Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan peran hakim pengawas dalam menjaminKondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan peran hakim pengawas dalam menjamin
UNTAG SMDUNTAG SMD Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan.
AMSIRAMSIR Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan ini, agar menghindari diskriminasi usia yang dapat merugikan kelompok tertentu,Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan ini, agar menghindari diskriminasi usia yang dapat merugikan kelompok tertentu,