UNTAG SMDUNTAG SMD
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, BudayaDEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, BudayaTindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional maka tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara sehingga menyebabkan banyak pihak yang merasakan dampaknya. Tindakan korupsi tersebut mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, penyuapan, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Penelitian ini merumuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan di Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melakukan wawancara dan dokumentasi terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan. Hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu menggunakan pertimbangan filosofis yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan, pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Serta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, Keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dan pertimbangan Non-Yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kondisi atau kemampuan bertanggung jawab. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal meliputi faktor pendorong korupsi dari dalam diri dirinci menjadi aspek perilaku individu,aspek sosial, dan faktor eksternal adalah pemicu korupsi yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku dirinci dari aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi.
Pertimbangan hakim penting dalam memutus perkara infrstruktur demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.Majelis hakim menggunakan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.Pada kasus pidana korupsi infrastruktur jalan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang dibuktikan berdasarkan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan Dalam penyertaan (deelneming) Tindak pidana korupsi infrastruktur jalan tidak dilakukan oleh satu orang saja tapi dilakukan lebih dari satu orang dalam hukum pidana termasuk pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan diantaranya ada niat dan keinginan serta kesempatan untuk menerima gratifikasi berupa uang atau barang oleh anggota sehingga mempercepat proyek pencairan dan beberapa faktor lain seperti faktor-faktor internal dan ekstenal.korupsi dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal adalah yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. 1. Mengkaji lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari.. 2. Meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya korupsi, dengan fokus pada aspek perilaku individu, sosial, ekonomi, politis, dan organisasi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dicegah atau diminimalkan.. 3. Melakukan studi komparatif tentang sistem peradilan tindak pidana korupsi di berbagai negara, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas hakim.
| File size | 166.12 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UINUIN Pendekatan akomodatif ini mempercepat pertumbuhan institusi namun menimbulkan risiko konvergensi model perbankan syariah dan konvensional, sehingga mengurangiPendekatan akomodatif ini mempercepat pertumbuhan institusi namun menimbulkan risiko konvergensi model perbankan syariah dan konvensional, sehingga mengurangi
IAINPTKIAINPTK Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa MUI menggunakan metode qiyās serta maqāsid al‑syrīah, dan terlepas dari adanya perdebatan, kedua lembaga fatwa sepakatHasilnya menunjukkan bahwa fatwa MUI menggunakan metode qiyās serta maqāsid al‑syrīah, dan terlepas dari adanya perdebatan, kedua lembaga fatwa sepakat
UINUIN MUI tidak terpaku pada satu mazhab tertentu, melainkan memilih pendapat yang kuat dan relevan dari berbagai mazhab. Pendekatan ini menjadikan fatwa MUIMUI tidak terpaku pada satu mazhab tertentu, melainkan memilih pendapat yang kuat dan relevan dari berbagai mazhab. Pendekatan ini menjadikan fatwa MUI
DINASTIREVDINASTIREV Majelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatanMajelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatan
UMMUMM 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, ketentuan3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, ketentuan
UINSIUINSI The judges decisions do not violate the principle of ultra petita, as they are based on logical arguments and factual considerations like the husbandsThe judges decisions do not violate the principle of ultra petita, as they are based on logical arguments and factual considerations like the husbands
UNSUNS Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan keadilan lingkungan di Indonesia sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman melihatBerdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan keadilan lingkungan di Indonesia sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman melihat
UINUIN Konflik dalam masyarakat harmonis dapat muncul akibat perbedaan penafsiran syariat terhadap rumah ibadah dan keragaman. Resolusi konflik pembangunan aulaKonflik dalam masyarakat harmonis dapat muncul akibat perbedaan penafsiran syariat terhadap rumah ibadah dan keragaman. Resolusi konflik pembangunan aula
Useful /
UNTAG SMDUNTAG SMD Profesionalisme pegawai memiliki pengaruh yang kuat, positif, dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten MahakamProfesionalisme pegawai memiliki pengaruh yang kuat, positif, dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam
UPIUPI Model turbulensi BSL memberikan prediksi torque dan efisiensi paling mendekati data eksperimental meski sensitif terhadap resolusi mesh. Temuan menegaskanModel turbulensi BSL memberikan prediksi torque dan efisiensi paling mendekati data eksperimental meski sensitif terhadap resolusi mesh. Temuan menegaskan
UINUIN Seiring memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menuai kontroversi di berbagai media massa,Seiring memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menuai kontroversi di berbagai media massa,
UNTAG SMDUNTAG SMD Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkanImplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan