E GREENATIONE GREENATION

Greenation International Journal of Law and Social SciencesGreenation International Journal of Law and Social Sciences

Perkembangan kecerdasan buatan yang semakin masif telah menyentuh ranah yudisial dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum harus meresponsnya. Artikel ini menyelidiki hubungan antara hakim, hukum, dan kecerdasan buatan melalui studi normatif, menggunakan pendekatan statuta dan konsep, serta pendekatan socio-legal yang berlandaskan pada Teori Konstruksi Sosial, terutama Konstruksi Sosial Teknologi (SCOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai, norma, dan kepentingan aktor sosial yang berinteraksi di dalamnya. Dalam konteks yudisial, hakim sebagai aktor sosial memiliki peran aktif dalam membentuk adopsi dan penggunaan teknologi, bukan hanya penerima pasif inovasi teknologi. Sistem hukum Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam norma yang mengatur kecerdasan buatan di lingkungan yudisial, sehingga diperlukan konstruksi hukum yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional sambil tetap sensitif terhadap dinamika konstruksi sosial teknologi. Kecerdasan buatan seharusnya diposisikan sebagai instrumen yang mendukung kapasitas hakim, bukan sebagai pengganti otoritas yudisial, disertai dengan mekanisme pengawasan etika, akuntabilitas algoritma, dan peningkatan literasi teknologi bagi seluruh pejabat yudisial.

Integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem keadilan Indonesia adalah keniscayaan sejarah.Namun, bagaimana hal itu terjadi, siapa yang menentukan nilai-nilai yang diembannya, dan apa mekanisme yang memastikan akuntabilitasnya sepenuhnya merupakan pilihan sosial dan hukum yang berada di tangan manusia.Teori Konstruksi Sosial dan SCOT mengajarkan bahwa tidak ada jalan tunggal untuk adopsi teknologi.melainkan ada berbagai kemungkinan yang dibuka atau ditutup melalui proses negosiasi sosial, regulasi hukum, dan pilihan etika kolektif.Kecerdasan buatan seharusnya menjadi instrumen yang meningkatkan, bukan menggantikan, kapasitas manusia hakim dalam menegakkan keadilan.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan kerangka regulasi yang ideal untuk mengatur kecerdasan buatan dalam sistem keadilan Indonesia. Kerangka ini harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, transparansi algoritma, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, serta menjamin mekanisme korektif jika sistem kecerdasan buatan menghasilkan output yang salah atau merugikan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dalam sistem keadilan, yaitu hakim, panitera, dan seluruh pejabat yudisial, agar memiliki literasi teknologi yang memadai, memahami cara kerja sistem kecerdasan buatan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap batasan dan potensi bias yang melekat pada sistem tersebut. Akhirnya, penelitian juga harus menyelidiki implikasi etika dan filosofis dari penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan yudisial, termasuk tantangan akuntabilitas dan hak asasi manusia.

  1. Notaire. artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home... e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/39063Notaire artificial intelligence subjek tinjauan konseptual tantangan pengaturan notaire article home e journal unair ac NTR article view 39063
  2. ASEE PEER - Engineering Application of Artificial Intelligence. asee peer engineering application artificial... peer.asee.org/44906ASEE PEER Engineering Application of Artificial Intelligence asee peer engineering application artificial peer asee 44906
  3. MANFAAT KECERDASAN BUATAN UNTUK PENDIDIKAN | Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika. manfaat kecerdasan... jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/tekomin/article/view/163MANFAAT KECERDASAN BUATAN UNTUK PENDIDIKAN Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika manfaat kecerdasan jurnal politeknikpajajaran ac index php tekomin article view 163
  4. Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia... journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/789Implementasi Artificial Intelligence AI Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia journal stiayappimakassar ac index php Eksekusi article view 789
  5. Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan | Binamulia Hukum.... doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1028Kedudukan Visum et Repertum Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan Binamulia Hukum doi 10 37893 jbh v14i1 1028
Read online
File size322.24 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test