STIKESHBSTIKESHB

JURKESSIAJURKESSIA

Program Universal Health Coverage (UHC) adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan semua warga memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan finansial. Penelitian ini menganalisis penyebab status non-aktif peserta BPJS, mengevaluasi efektivitas implementasi UHC dalam mengatasi tantangan akses, dan memeriksa dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Metode deskriptif kualitatif digunakan melalui studi kasus di sebuah rumah sakit di Bandung yang menerapkan program UHC. Informan meliputi petugas administrasi BPJS, tenaga medis, dan pasien yang beralih dari status non-aktif BPJS ke peserta UHC. Hasil menunjukkan dari 173 aplikasi, 89,6% peserta BPJS non-aktif berhasil terdaftar dalam program UHC. Kebijakan ini berdampak positif, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi layanan, dan kepuasan pasien. Namun, masalah administratif dan validasi data menjadi kendala utama. Temuan ini menunjukkan UHC efektif dalam memperluas cakupan kesehatan, tetapi memerlukan sistem data yang kuat dan dukungan aktif pemerintah daerah untuk sinkronisasi kebijakan dan pendanaan.

Penelitian ini menunjukkan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) mampu mengatasi masalah kepesertaan BPJS non-aktif, terutama dalam mengatasi hambatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan secara finansial.Dari 173 pengajuan peserta non-aktif, 89,6% berhasil diterima menjadi peserta UHC, mencerminkan efektivitas program dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan.Kendala utama dalam pengajuan yang ditolak (10,4%) berasal dari masalah administrasi dan ketidaksesuaian data, menekankan pentingnya integrasi data antara BPJS, Dinas Sosial, dan instansi layanan kesehatan.Secara keseluruhan, perubahan status kepesertaan dari BPJS non-aktif ke UHC berdampak positif terhadap mutu pelayanan, tercermin dari peningkatan efisiensi pelayanan dan kepuasan pasien.Namun, peningkatan jumlah peserta juga membawa tantangan baru seperti lonjakan jumlah pasien dan kebutuhan penyesuaian kapasitas layanan, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan penguatan sistem layanan kesehatan.

Untuk meningkatkan efektivitas program UHC, penting untuk memperkuat sistem data dan validasi informasi peserta. Pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan dan pendanaan yang memadai. Selain itu, perlu dipertimbangkan penyesuaian kapasitas layanan kesehatan untuk mengakomodasi lonjakan jumlah pasien akibat program UHC. Studi lanjutan dapat mengeksplorasi strategi-strategi inovatif dalam manajemen data dan alokasi sumber daya untuk mendukung implementasi UHC yang lebih efektif.

Read online
File size264.26 KB
Pages5
DMCAReport

Related /

ads-block-test