SIBERPUBLISHERSIBERPUBLISHER

Jurnal Pendidikan Siber NusantaraJurnal Pendidikan Siber Nusantara

Penelitian ini menganalisis tata kelola Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal pada kawasan otorita yang memiliki fungsi strategis bagi industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Artikel ini menempatkan Ditpam bukan semata sebagai satuan pengamanan fisik, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja dalam kerangka security governance, pengendalian internal, dan hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang diperkaya analisis normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan serta regulasi yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Ditpam ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi standar operasional prosedur, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan sistem akuntabilitas internal. Ditpam menjalankan fungsi preventif, protektif, responsif, dan korektif untuk menjaga stabilitas operasional kawasan, melindungi aset publik, dan meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan BP Batam. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman prosedur di lapangan, kebutuhan modernisasi sarana pendukung, dan fragmentasi koordinasi dengan aktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan Ditpam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel semata, tetapi harus disertai pelembagaan mekanisme koordinasi, standardisasi dokumentasi, dan penegasan koridor legalitas serta proporsionalitas dalam setiap tindakan pengamanan.

Artikel ini menyimpulkan bahwa Ditpam BP Batam mempunyai posisi strategis dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal karena berfungsi sebagai simpul antara perlindungan aset, stabilitas layanan, pengendalian risiko, dan kepastian tata kelola kawasan.Efektivitas Ditpam ditentukan oleh kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi SOP, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan akuntabilitas administratif.Pengamanan internal menjadi kuat ketika tindakan lapangan ditopang oleh legal basis yang jelas, rantai komando yang tegas, dokumentasi yang rapi, dan mekanisme evaluasi yang memungkinkan organisasi belajar dari setiap kejadian.Sebaliknya, pengamanan akan melemah bila prosedur tidak seragam, koordinasi terlalu informal, dan pelaporan tidak terlembaga.

Bagaimana peran pelatihan komprehensif mengenai prinsip legalitas dan proporsionalitas dapat mempengaruhi efektivitas SOP Ditpam di BP Batam? Sejauh mana integrasi sistem informasi keamanan berbasis data real‑time dapat meningkatkan kemampuan evaluasi cepat Ditpam terhadap insiden di kawasan strategis? Apakah mekanisme forum koordinasi rutin antara Ditpam dan lembaga eksternal seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dapat memperkuat akuntabilitas lintas lembaga serta meminimalkan overlap tugas dalam penanganan insiden?.

  1. Collaborative Governance in the Management of the Nongsa Special Economic Zone (SEZ), Batam City | Ganaya... jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/4345Collaborative Governance in the Management of the Nongsa Special Economic Zone SEZ Batam City Ganaya jayapanguspress penerbit index php ganaya article view 4345
Read online
File size195.66 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test