DOKICTIDOKICTI
Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal SciencePenegakan hukum di era metaverse telah menempatkan otoritas dan pembuat kebijakan dalam tantangan pencegahan dan penegakan yang semakin kompleks. Meskipun studi yang ada menawarkan wawasan yang berharga, mereka tetap terbatas dalam mengatasi dinamika kejahatan yang muncul dalam lingkungan digital konvensional. Selain mengatasi keterbatasan studi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik kejahatan daring dan perilaku menyimpang di Metaverse dan implikasinya bagi praktik penegakan hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang berbasis pada etnografi multimodal untuk menjelaskan pola, modus operandi, dan bentuk dampak yang muncul dalam lingkungan imersif. Temuan kunci menunjukkan bahwa kejahatan di Metaverse tidak hanya melampaui karakteristik pelanggaran konvensional, tetapi juga menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih kompleks dari kerusakan simbolis, psikologis, dan ekonomi virtual. Anonimitas, interaksi lintas yurisdiksi, dan keterlibatan yang dimediasi avatar lebih lanjut memperumit atribusi tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, transformasi ruang digital memerlukan adaptasi regulasi yang lebih responsif untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif.
Dalam era metaverse, kejahatan dan perilaku menyimpang daring telah mengalami transformasi imersif yang secara bersamaan mempengaruhi konsepsi pelaku dan korban.Karakteristik kejahatan yang muncul di arena metaverse tidak hanya terendam secara simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak psikologis, reputasi, dan ekonomi yang nyata pada pengguna.Interaksi yang dimediasi melalui perwakilan metaverse semakin kabur batas antara pengalaman simbolis dan konsekuensi sosial yang nyata.Selain itu, praktik menyimpang daring memiliki potensi yang signifikan untuk terjadi karena ambigu identitas dan absennya batas geografis yang jelas, yang mempersulit pelacakan dan akuntabilitas hukum.Kondisi anonim dan kehadiran normatif yang terbatas lebih memperluas peluang untuk manipulasi, eksploitasi, dan agresivitas simbolis di ruang virtual.Perkembangan kejahatan dan perilaku menyimpang ini tidak hanya menunjukkan adaptasi perilaku menyimpang terhadap inovasi teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi pendirian sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang proporsional dan efektif.
Untuk mengatasi kompleksitas penegakan hukum di era metaverse, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif yang mempertimbangkan karakteristik imersif, anonim, dan lintas yurisdiksi interaksi virtual. Regulasi perlu memperluas definisi objek hukum untuk mencakup kekerasan simbolis, pelecehan berbasis avatar, dan eksploitasi aset dan data digital sebagai bentuk pelanggaran yang memiliki konsekuensi nyata. Kolaborasi antara negara, penyedia platform, dan komunitas pengguna sangat penting untuk mendirikan mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di era metaverse. Pendekatan safety-by-design juga harus diintegrasikan melalui perlindungan privasi, pembatasan interaksi berisiko tinggi, dan sistem pelaporan yang efektif untuk korban. Dengan demikian, tata kelola metaverse harus diarahkan menuju model regulasi kolaboratif yang tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dalam membentuk ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan.
- The Problem of Jurisdictional Conflict and the Applicable Law on Cybercrime. problem conflict applicable... pjcriminology.com/publications/the-problem-of-jurisdictional-conflict-and-the-applicable-law-on-cybercrimeThe Problem of Jurisdictional Conflict and the Applicable Law on Cybercrime problem conflict applicable pjcriminology publications the problem of jurisdictional conflict and the applicable law on cybercrime
- Metacrime and Online Deviance: Law Enforcement Complexities in the Metaverse Era | Journal of Sharia... jurnal.dokicti.org/index.php/JSLS/article/view/1679Metacrime and Online Deviance Law Enforcement Complexities in the Metaverse Era Journal of Sharia jurnal dokicti index php JSLS article view 1679
- Perceived Authenticity, Empathy, and Pro-social Intentions evoked through Avatar-mediated Self-disclosures... doi.org/10.1145/3340764.3340797Perceived Authenticity Empathy and Pro social Intentions evoked through Avatar mediated Self disclosures doi 10 1145 3340764 3340797
| File size | 318.88 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STIE TDNSTIE TDN Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu tidak hadir sebagai hubungan sadar antara individu dan negara, tetapi sebagaiFenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha tani di Desa Tiohu tidak hadir sebagai hubungan sadar antara individu dan negara, tetapi sebagai
STIKES AISYIYAH PALEMBANGSTIKES AISYIYAH PALEMBANG Dalam menerapkan patient safety dibutuhkan kepatuhan. Jika tidak, dapat menimbulkan insiden keselamatan pasien yang berdampak buruk bagi pasien. Self assessmentDalam menerapkan patient safety dibutuhkan kepatuhan. Jika tidak, dapat menimbulkan insiden keselamatan pasien yang berdampak buruk bagi pasien. Self assessment
STIKBARSTIKBAR Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan, janda, berusia 60 hingga 65 tahun, berpenghasilan kurang dari 2000 peso FilipinaHasil menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan, janda, berusia 60 hingga 65 tahun, berpenghasilan kurang dari 2000 peso Filipina
UNSURYAUNSURYA Solusi ini berpotensi mengurangi waktu respon darurat hingga 40% sekaligus meningkatkan akurasi data insiden untuk penanganan yang lebih tepat. PenelitianSolusi ini berpotensi mengurangi waktu respon darurat hingga 40% sekaligus meningkatkan akurasi data insiden untuk penanganan yang lebih tepat. Penelitian
UMSUMS Namun, kondisi etika regional ternyata penting: di provinsi dengan etika tinggi, emisi lebih tinggi berkaitan dengan kualitas laba yang lebih rendah, konsistenNamun, kondisi etika regional ternyata penting: di provinsi dengan etika tinggi, emisi lebih tinggi berkaitan dengan kualitas laba yang lebih rendah, konsisten
URINDOURINDO Peningkatan jumlah populasi lansia di Indonesia menuntut pelayanan geriatri yang berkualitas sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh KementerianPeningkatan jumlah populasi lansia di Indonesia menuntut pelayanan geriatri yang berkualitas sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Dengan demikian, penggunaan APD perlu diiringi dengan edukasi berkelanjutan, pelatihan, serta penguatan budaya K3 di tempat kerja agar keselamatan danDengan demikian, penggunaan APD perlu diiringi dengan edukasi berkelanjutan, pelatihan, serta penguatan budaya K3 di tempat kerja agar keselamatan dan
IWIIWI Salah satu sub sektor transportasi yang telah menerapkan standar MRV tersebut di Kementerian Perhubungan, adalah sub sektor transportasi udara, khususnyaSalah satu sub sektor transportasi yang telah menerapkan standar MRV tersebut di Kementerian Perhubungan, adalah sub sektor transportasi udara, khususnya
Useful /
PELITABANGSAPELITABANGSA Interaksi guru yang humanis juga menciptakan lingkungan kelas yang baik untuk perkembangan sosial siswa. Menurut penelitian ini, komunikasi guru tidakInteraksi guru yang humanis juga menciptakan lingkungan kelas yang baik untuk perkembangan sosial siswa. Menurut penelitian ini, komunikasi guru tidak
PELITABANGSAPELITABANGSA Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman guru dan minimnya dukungan sumber belajar. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi guru berperanNamun, terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman guru dan minimnya dukungan sumber belajar. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi guru berperan
PELITABANGSAPELITABANGSA Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko terhadap hak eksistensial anak, dampak psikososial depersonalisasi pendidikan, dan mengonstruksi konsepPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko terhadap hak eksistensial anak, dampak psikososial depersonalisasi pendidikan, dan mengonstruksi konsep
DOKICTIDOKICTI Faktor utama penyebab adalah normalisasi lingkungan, pelampiasan masalah pribadi, dan motivasi untuk memperoleh kekuasaan dan perhatian. Dampak yang ditimbulkanFaktor utama penyebab adalah normalisasi lingkungan, pelampiasan masalah pribadi, dan motivasi untuk memperoleh kekuasaan dan perhatian. Dampak yang ditimbulkan