DOKICTIDOKICTI
Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal ScienceDengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang mengisi kekosongan hukum akibat dari judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi hal yang menarik perhatian. Karena tentu saja mekanisme pengurangan masa tahanan berkat judicial review itu berubah. Pertanyaan utamanya apakah informasi tentang mekanisme pengurangan masa hukuman yang baru ini sudah sampai kepada narapidana. Sementara secara umum diketahui bahwa mekanisme pengurangan masa hukuman itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dipahami orang awam. Karena sejatinya pengurangan masa hukuman itu ialah hak seluruh narapidana yang diatur didalam undang-undang. Peraturan yang terkesan baru itu tentu saja membuat narapidana tekhusus korupsi belum mengetahui informasinya. Ditambah pula memang akses informasi dibatasi didalam lapas terhadap narapidana.
Mekanisme Pengurangan Masa Hukuman Bagi Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu mendapati kesimpulan bahwa syarat dan mekanisme pengurangan masa hukuman cukup banyak, Maka keharusan petugas untuk mensosialisasikan syarat- syarat tersebut kepada narapidana agar narapidana mendapatkan hak pengurangan masa hukuman, Karena ketika sosialisasi telah dilaksanakan tetap saja ada potensi kemungkinan narapidana belum paham terhadap mekanisme pengurangan masa hukuman.Jika narapidana belum memahami mekanisme pengurangan masa hukuman maka potensi untuk kehilangan haknya yaitu pengurangan masa hukuman semakin besar.Kemudian terkait Tinjauan fiqih siyasah terhadap Mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu mendapatkan kesimpulan bahwa fiqih siyasah adalah hukum islam yang berkaitan dengan hubungan Negara dengan rakyatnya, tidak terlepas dari hak- hak mendasar rakyat terhadap kebutuhannya.Mengacu pada tingkatan hak dalam islam, maka hak untuk mendapatkan dan mengetahui pemahaman pengurangan masa hukuman merupakan hak hajy atau hak sekunder, Karena apabila narapidana tidak menerima pengetahuan dan mendapat hak pengurangan masa tahanan atau ia kesulitan mendapatkannya ia akan terganggu secara psikologis, Terganggu psikologis bisa mengakibat orang terganggu kejiwaannya, Terganggu kejiwaanya sama saja dengan mengancam hak untuk hidup yang bagian dari hak darury, Kemudian terkait mekanisme pengurangan masa hukuman di Indonesia dengan hukum islam tentu berbeda karena perbedaan ketatanegaraan, hukum Indonesia menghendaki structural birokasi terlibat dalam pengurangan masa tahanan, sementara hukum islam pemimpin secara langsung bisa untuk melakukan pengampunan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan narapidana tentang mekanisme pengurangan masa hukuman. Hal ini dapat dilakukan melalui program khusus yang ditujukan untuk membimbing narapidana dalam memahami hak-hak mereka, termasuk pengurangan masa hukuman. Kedua, penting untuk memastikan bahwa informasi tentang pengurangan masa hukuman disampaikan secara efektif kepada narapidana. Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat ditingkatkan dengan melibatkan narapidana secara aktif dalam proses tersebut. Ketiga, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Untuk itu, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan program-program khusus yang ditujukan untuk membimbing narapidana dalam memperoleh hak mereka, termasuk pengurangan masa hukuman. Dengan demikian, diharapkan narapidana dapat lebih memahami dan memanfaatkan mekanisme pengurangan masa hukuman dengan lebih baik.
| File size | 294.88 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan
UEUUEU Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitasImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas
UNIVSMUNIVSM PKn memainkan peran strategis sebagai wahana penguatan pendidikan nilai dengan menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan disiplin melaluiPKn memainkan peran strategis sebagai wahana penguatan pendidikan nilai dengan menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan disiplin melalui
UNDWIUNDWI Pendekatan integratif disorot sebagai pendekatan efektif karena menggabungkan proses membaca dan menulis secara simultan. Guru diharapkan mampu menerapkanPendekatan integratif disorot sebagai pendekatan efektif karena menggabungkan proses membaca dan menulis secara simultan. Guru diharapkan mampu menerapkan
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Salah satu kebijakan strategis dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),Salah satu kebijakan strategis dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
STIESTEKOMSTIESTEKOM Penelitian ini menganalisis pengaruh transparansi digital terhadap kepercayaan publik dan partisipasi warga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia,Penelitian ini menganalisis pengaruh transparansi digital terhadap kepercayaan publik dan partisipasi warga di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia,
UEUUEU Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yangMunculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang
UEUUEU Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hakMetode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hak
Useful /
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Transformasi pendidikan di era modern menuntut kepemimpinan sekolah yang adaptif, inovatif, dan visioner. SMPN 61 Surabaya menghadirkan paradigma baruTransformasi pendidikan di era modern menuntut kepemimpinan sekolah yang adaptif, inovatif, dan visioner. SMPN 61 Surabaya menghadirkan paradigma baru
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Snort berperan mendeteksi ancaman siber melalui analisis lalu lintas jaringan, sementara Honeypot berfungsi mengelabui penyerang dengan meniru server asli.Snort berperan mendeteksi ancaman siber melalui analisis lalu lintas jaringan, sementara Honeypot berfungsi mengelabui penyerang dengan meniru server asli.
DOKICTIDOKICTI Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh siyasah, Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Dasar Klarifikasi PengerahanHasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh siyasah, Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Dasar Klarifikasi Pengerahan
DOKICTIDOKICTI Kasus penipuan tiket konser sering terjadi terutama untuk konser musik ternama seperti konser Coldplay yang merupakan sebuah band musik yang sangat terkenalKasus penipuan tiket konser sering terjadi terutama untuk konser musik ternama seperti konser Coldplay yang merupakan sebuah band musik yang sangat terkenal