DOKICTIDOKICTI
Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal ScienceDengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang mengisi kekosongan hukum akibat dari judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi hal yang menarik perhatian. Karena tentu saja mekanisme pengurangan masa tahanan berkat judicial review itu berubah. Pertanyaan utamanya apakah informasi tentang mekanisme pengurangan masa hukuman yang baru ini sudah sampai kepada narapidana. Sementara secara umum diketahui bahwa mekanisme pengurangan masa hukuman itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dipahami orang awam. Karena sejatinya pengurangan masa hukuman itu ialah hak seluruh narapidana yang diatur didalam undang-undang. Peraturan yang terkesan baru itu tentu saja membuat narapidana tekhusus korupsi belum mengetahui informasinya. Ditambah pula memang akses informasi dibatasi didalam lapas terhadap narapidana.
Mekanisme Pengurangan Masa Hukuman Bagi Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu mendapati kesimpulan bahwa syarat dan mekanisme pengurangan masa hukuman cukup banyak, Maka keharusan petugas untuk mensosialisasikan syarat- syarat tersebut kepada narapidana agar narapidana mendapatkan hak pengurangan masa hukuman, Karena ketika sosialisasi telah dilaksanakan tetap saja ada potensi kemungkinan narapidana belum paham terhadap mekanisme pengurangan masa hukuman.Jika narapidana belum memahami mekanisme pengurangan masa hukuman maka potensi untuk kehilangan haknya yaitu pengurangan masa hukuman semakin besar.Kemudian terkait Tinjauan fiqih siyasah terhadap Mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu mendapatkan kesimpulan bahwa fiqih siyasah adalah hukum islam yang berkaitan dengan hubungan Negara dengan rakyatnya, tidak terlepas dari hak- hak mendasar rakyat terhadap kebutuhannya.Mengacu pada tingkatan hak dalam islam, maka hak untuk mendapatkan dan mengetahui pemahaman pengurangan masa hukuman merupakan hak hajy atau hak sekunder, Karena apabila narapidana tidak menerima pengetahuan dan mendapat hak pengurangan masa tahanan atau ia kesulitan mendapatkannya ia akan terganggu secara psikologis, Terganggu psikologis bisa mengakibat orang terganggu kejiwaannya, Terganggu kejiwaanya sama saja dengan mengancam hak untuk hidup yang bagian dari hak darury, Kemudian terkait mekanisme pengurangan masa hukuman di Indonesia dengan hukum islam tentu berbeda karena perbedaan ketatanegaraan, hukum Indonesia menghendaki structural birokasi terlibat dalam pengurangan masa tahanan, sementara hukum islam pemimpin secara langsung bisa untuk melakukan pengampunan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan narapidana tentang mekanisme pengurangan masa hukuman. Hal ini dapat dilakukan melalui program khusus yang ditujukan untuk membimbing narapidana dalam memahami hak-hak mereka, termasuk pengurangan masa hukuman. Kedua, penting untuk memastikan bahwa informasi tentang pengurangan masa hukuman disampaikan secara efektif kepada narapidana. Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat ditingkatkan dengan melibatkan narapidana secara aktif dalam proses tersebut. Ketiga, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Untuk itu, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan program-program khusus yang ditujukan untuk membimbing narapidana dalam memperoleh hak mereka, termasuk pengurangan masa hukuman. Dengan demikian, diharapkan narapidana dapat lebih memahami dan memanfaatkan mekanisme pengurangan masa hukuman dengan lebih baik.
| File size | 294.88 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit maupun eksplisit dalam hukum nasional dan internasional.
UNISBAUNISBA (b) belum baiknya perlindungan yang diberikan oleh negara, seperti terlihat dalam upaya penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang lama dan mahal, serta(b) belum baiknya perlindungan yang diberikan oleh negara, seperti terlihat dalam upaya penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang lama dan mahal, serta
MAYADANIMAYADANI Bisnis kecil dan menengah (UMKM) terus meningkat. Jika mereka tidak menyadari bahwa produk dagangannya memiliki perlindungan hukum, mereka juga dapat terkenaBisnis kecil dan menengah (UMKM) terus meningkat. Jika mereka tidak menyadari bahwa produk dagangannya memiliki perlindungan hukum, mereka juga dapat terkena
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi penuntut umum terkait putusan bebas dalam tindakHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi penuntut umum terkait putusan bebas dalam tindak
UINSAIZUUINSAIZU Peraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilemaPeraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilema
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Merek dagangDiperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Merek dagang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demiHasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demi
UNESAUNESA Kepastian hukum diperlukan untuk membantu memenuhi hak karyawan yang bekerja dan pensiunan. Batas waktu kadaluarsa adalah batas waktu untuk mengajukanKepastian hukum diperlukan untuk membantu memenuhi hak karyawan yang bekerja dan pensiunan. Batas waktu kadaluarsa adalah batas waktu untuk mengajukan
Useful /
UNCMUNCM Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) efektif dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik. Data tersebut menunjukkan peningkatanPenerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) efektif dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik. Data tersebut menunjukkan peningkatan
DOKICTIDOKICTI Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan terjadinya penyimpangan hubungan pasca talak tiga di KecamatanData yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan terjadinya penyimpangan hubungan pasca talak tiga di Kecamatan
DOKICTIDOKICTI Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yuridis normatif (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulanPenelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yuridis normatif (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan
DOKICTIDOKICTI Salah satu hukuman yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan PemerintahSalah satu hukuman yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah