UNRIUNRI
Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan SosialArtikel ini membahas tentang Inovasi teknologi dalam pelayanan publik di era teknologi industri, Dalam konteks kekinian, Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) telah menginisiasi program ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian sosio-hukum. Temuan dalam penulisan menjelaskan ETLE yang dibuat oleh Satlantas Polresta Malang Kota sebagai model penegakan hukum berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk progresivitas hukum untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum saat ini. Dalam sistem penegakan hukum ETLE masyarakat tidak perlu kontak langsung dengan petugas di lapangan sehingga kerentanan terhadap praktik korupsi dapat dihindari. Selain itu, penanganan proses hukum terkait pelanggaran lalu lintas menjadi lebih mudah dengan membayar denda langsung di Bank sehingga masyarakat tidak perlu datang ke sidang di Pengadilan Negeri setempat.
Implementasi e-Tilang di Kota Malang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas dengan mengurangi korupsi dan mempercepat penyelesaian kasus melalui pemanfaatan teknologi informasi.Sistem ini juga secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi digital mengenai pelanggaran dan pentingnya kepatuhan demi keselamatan bersama, bertindak sebagai upaya preventif.Meskipun menghadapi tantangan teknologi, infrastruktur, dan SDM yang memerlukan perbaikan, e-Tilang merepresentasikan adaptasi hukum terhadap era digital, mendorong partisipasi publik, dan diharapkan menjadi model pengembangan hukum yang berkelanjutan.
Melihat implementasi E-Tilang di Kota Malang yang menunjukkan efektivitas namun juga menghadapi tantangan, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat penting. Pertama, perlu adanya studi yang lebih mendalam mengenai bagaimana desain sistem E-Tilang dan strategi sosialisasi dapat disesuaikan untuk mengatasi masalah pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat yang merasa kurang terjangkau oleh teknologi atau dirugikan oleh minimnya interaksi fisik dengan petugas. Penelitian ini bisa mengeksplorasi metode edukasi yang inovatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku berlalu lintas. Kedua, mengingat pentingnya kepercayaan publik, penelitian berikutnya sebaiknya fokus pada analisis komprehensif terhadap keandalan teknis sistem E-Tilang, termasuk akurasi identifikasi pelanggaran dan jaminan keamanan data pribadi pengguna. Ini akan melibatkan evaluasi protokol keamanan siber yang ada dan potensi peningkatan untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan data. Terakhir, karena E-Tilang diharapkan menjadi model, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan dalam mengadaptasi sistem ini ke kota-kota lain di Indonesia. Studi ini dapat membandingkan efektivitas implementasi, kesiapan infrastruktur, dan respons masyarakat di berbagai wilayah untuk merumuskan panduan adaptasi yang lebih luas, sehingga pengembangan sistem hukum berbasis teknologi ini dapat terus berlanjut secara optimal dan memberikan manfaat yang merata.
| File size | 185.77 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemda dalam melakukan penertiban angkutan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemda dalam melakukan penertiban angkutan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batasPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Argumen hukum dibangun atas prinsip akuntabilitas negara, legalitas di sektor korupsi, dan kewajiban pejabat publik untuk mencegah kerugian negara. TemuanArgumen hukum dibangun atas prinsip akuntabilitas negara, legalitas di sektor korupsi, dan kewajiban pejabat publik untuk mencegah kerugian negara. Temuan
STIEMADANISTIEMADANI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparaturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yangHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi paling banyak berasal dari kepala desa dan aparaturnya, dengan dukungan dari lembaga supra desa yang
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasiBerdasarkan pada uraian diatas, bahwa sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah men-cover segala macam prosesn desentralisasi
USUUSU Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis komposisi partai politik Islam dalam Pemilihan Umum 2024 untuk memahami bagaimana dinamika politik dan representasiDalam konteks ini, penulis akan menganalisis komposisi partai politik Islam dalam Pemilihan Umum 2024 untuk memahami bagaimana dinamika politik dan representasi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika. Perbaikan perlu dilakukanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika. Perbaikan perlu dilakukan
NEWINERANEWINERA Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkayaPrinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya
Useful /
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Polisi telah mengumumkan seluruh tersangka dalam penjarahan beberapa rumah pejabat yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebanyak 52 orangPolisi telah mengumumkan seluruh tersangka dalam penjarahan beberapa rumah pejabat yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Sebanyak 52 orang
SALNESIASALNESIA Metode kontrasepsi jangka panjang dirancang untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. WHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur diMetode kontrasepsi jangka panjang dirancang untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. WHO (2019) mencatat 1,9 miliar wanita usia subur di
DINASTIREVDINASTIREV Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai; 2) Penilaian Prestasi Kerja berpengaruh terhadapHasil artikel literature review ini adalah: 1) Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai; 2) Penilaian Prestasi Kerja berpengaruh terhadap
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Paradigma masyarakat Kota Langsa memandang KUA sebagai penyelesaian masalah wali adhal meski secara hukum kewenangan itu seharusnya di Mahkamah Syariyah.Paradigma masyarakat Kota Langsa memandang KUA sebagai penyelesaian masalah wali adhal meski secara hukum kewenangan itu seharusnya di Mahkamah Syariyah.