UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia. Undang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Meskipun merupakan langkah progresif yang diharapkan dapat meletakkan dasar hukum pemilu yang utuh dan kokoh, Undang-Undang tersebut masih memiliki permasalahan dan bahkan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini justru meruntuhkan semangat awal lahirnya Undang-Undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika.Perbaikan perlu dilakukan dengan meninjau kembali penggunaan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden serta memperkuat pengawasan etika penyelenggara pemilu.Implementasi sistem pemilihan umum berbasis teknologi (e-voting) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan dalam proses pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan keamanan implementasi sistem e-voting di Indonesia, dengan mempertimbangkan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, dan potensi ancaman siber. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan model pengawasan etika penyelenggara pemilu yang lebih komprehensif dan independen, yang mampu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan representasi yang proporsional dapat memberikan wawasan berharga bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dan representatif.
| File size | 211.18 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. HasilnyaMetode yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya
PELITABANGSAPELITABANGSA Sistem juga berhasil mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram dengan rata-rata waktu respons 18,47 detik dan menunjukkan performa stabil selamaSistem juga berhasil mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram dengan rata-rata waktu respons 18,47 detik dan menunjukkan performa stabil selama
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di IndonesiaDimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung lama. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanyaBerdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memilikiOleh karenanya, apabila seseorang anak memilih untuk pindah agama maka akibat hukum yang akan didapat adalah ahli waris atau anak tersebut tidak memiliki
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Selain itu dengan adanya perancangan sistem ini tidak akan memakan banyak tempat. Kelengkapan rata-rata keseluruhan isi resume medis pasien rawat inapSelain itu dengan adanya perancangan sistem ini tidak akan memakan banyak tempat. Kelengkapan rata-rata keseluruhan isi resume medis pasien rawat inap
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pengamatan sebaran material padatan tersuspensi dibutuhkan untuk mengetahui pola sedimentasi untuk mencegah pendangkalan dan banjir. Tujuan dari penelitianPengamatan sebaran material padatan tersuspensi dibutuhkan untuk mengetahui pola sedimentasi untuk mencegah pendangkalan dan banjir. Tujuan dari penelitian
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. MergerBentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Konsolidasi, Joint Venture dan Waralaba. Merger
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya harmonisasi masyarakat perbatasan dalam berinteraksi sosial yang multikultur dan agama. Daerah perbatasanPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya harmonisasi masyarakat perbatasan dalam berinteraksi sosial yang multikultur dan agama. Daerah perbatasan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Kedua, institusi publik Australia, dengan menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, kebebasan beragama, dan inklusi multikultural, menyediakan lingkunganKedua, institusi publik Australia, dengan menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, kebebasan beragama, dan inklusi multikultural, menyediakan lingkungan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat tertentu. Namun meningkatnya perkembangan masyarakatDi masa lalu, perikatan sering kali mengandalkan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat tertentu. Namun meningkatnya perkembangan masyarakat