UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia. Undang-Undang ini merupakan hasil kodifikasi Hukum Pemilu yang menggabungkan tiga Undang-Undang sektoral menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Meskipun merupakan langkah progresif yang diharapkan dapat meletakkan dasar hukum pemilu yang utuh dan kokoh, Undang-Undang tersebut masih memiliki permasalahan dan bahkan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini justru meruntuhkan semangat awal lahirnya Undang-Undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan dalam sinkronisasi peraturan dan pengaturan etika.Perbaikan perlu dilakukan dengan meninjau kembali penggunaan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden serta memperkuat pengawasan etika penyelenggara pemilu.Implementasi sistem pemilihan umum berbasis teknologi (e-voting) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan dalam proses pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan keamanan implementasi sistem e-voting di Indonesia, dengan mempertimbangkan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, dan potensi ancaman siber. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan model pengawasan etika penyelenggara pemilu yang lebih komprehensif dan independen, yang mampu mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem pemilu di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan representasi yang proporsional dapat memberikan wawasan berharga bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dan representatif.
| File size | 211.18 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Transaksi jual beli telah berkembang secara daring dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun kini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. TujuanTransaksi jual beli telah berkembang secara daring dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun kini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuan
UNIRAYAUNIRAYA Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga MajelisPerbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga Majelis
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana penelantaran anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang melepaskan tanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan. Anak terlantar memiliki hakTindak pidana penelantaran anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang melepaskan tanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan. Anak terlantar memiliki hak
UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkanAnak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,Pelaku tindak pidana cyberbullying berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan,
UNIRAYAUNIRAYA Adanya kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer denganAdanya kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemunduran ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan daya beli individu dan ketahanan masyarakat dalam memenuhiPermasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemunduran ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan daya beli individu dan ketahanan masyarakat dalam memenuhi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Selain itu, jika tidak ada pandemi Covid-19, sidang teleconference kurang efisien karena belum diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menyimpulkanSelain itu, jika tidak ada pandemi Covid-19, sidang teleconference kurang efisien karena belum diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TahunSus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadiDengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yangHasil dari penelitian ini adalah Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah B3 Covid-19 berdasarkan hukum positif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah B3 Covid-19 berdasarkan hukum positif.