UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama dalam hukum islam adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar kawin, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.
Dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris.Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).Dalam pembagian warisan, menurut hukum kewarisan Islam terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris.Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian.pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato dan berdasarkan testament atau wasiat.Dan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak hukum pernikahan beda agama terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, khususnya dalam hal waris. Kedua, penelitian tentang praktik dan penerapan hukum pernikahan beda agama di Indonesia, termasuk analisis tentang bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus terkait. Ketiga, penelitian tentang bagaimana perbedaan agama mempengaruhi hubungan kekeluargaan dan hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.
| File size | 363.07 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak diBerdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak di
UNTAGUNTAG Sumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, danSumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat di Desa Sei Rampah belum optimal, praktik masih didominasi pembagian harta berdasarkanPenelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat di Desa Sei Rampah belum optimal, praktik masih didominasi pembagian harta berdasarkan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitasPenguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitas
IAIN LANGSAIAIN LANGSA GAMAK relies on local policies reinforced by regional regulations and the active involvement of religious and community leaders in outreach efforts. TheGAMAK relies on local policies reinforced by regional regulations and the active involvement of religious and community leaders in outreach efforts. The
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaatBerdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi. BerdasarkanPenelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi. Berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Keempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang danKeempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang dan
UntikaUntika PT Go‑Jek menerapkan sanksi kepada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif, antara lain pembekuan akun, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 danPT Go‑Jek menerapkan sanksi kepada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif, antara lain pembekuan akun, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 dan
UntikaUntika Frasa “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan “dilaksanakan secara adil dan selaras yang terdapat dalam Pasal 18A ayat 1 dan 2 Undang-UndangFrasa “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan “dilaksanakan secara adil dan selaras yang terdapat dalam Pasal 18A ayat 1 dan 2 Undang-Undang