UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dinamika kegiatan usaha migas serta implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan di sektor minyak dan gas bumi sebagai daerah otonom. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan validitas konseptual dan aturan undang-undang untuk menilai ketepatan berfungsinya sebuah undang-undang positif dan mengatasi kesulitan hukum yang masih ada. Frasa “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan “dilaksanakan secara adil dan selaras yang terdapat dalam Pasal 18A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahannya dalam sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diterima dengan tetap berpegang pada kerangka negara kesatuan.
UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perlu untuk menyesuaikan dengan karakteristik pemerintah daerah sebagai daerah otonomi dalam keikutsertaan penyelenggaraan kegiatan berusaha pada sektor minyak dan gas bumi.Pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah justru dapat berfungsi sebagai kontrol awal dalam memperketat pengawasan pada sektor minyak dan gas bumi ketika terdapat penyimpangan dalam aktifitas pertambangan minyak dan gas bumi selain itu juga keterlibatan Pemerintah Daerah pada sektor minyak dan gas bumi dapat meningkat pendapatan daerah.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara empiris kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sektor minyak dan gas bumi, meliputi analisis ketersediaan sumber daya keuangan, teknologi, dan tenaga kerja melalui studi kasus pada beberapa provinsi; selanjutnya, dilakukan perbandingan desentralisasi di sektor migas antar provinsi untuk menilai dampak pembagian pendapatan serta implikasi lingkungan, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah; terakhir, analisis hukum mengenai pelaksanaan mekanisme participating interest (misalnya Golden Share) perlu dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan efektif.
| File size | 363.93 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU 2, dan 6. 3. Hal ini sangat penting untuk tercapainya klausul perencanaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian2, dan 6. 3. Hal ini sangat penting untuk tercapainya klausul perencanaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian
ITNITN Metodologi analisa data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis Path terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 43 responden dariMetodologi analisa data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis Path terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 43 responden dari
UNIDAUNIDA Namun, perempuan dalam peran pengambilan keputusan sering menghadapi dilema budaya dan normatif, perlu untuk mengatasi stereotip negatif. Gerakan feminisNamun, perempuan dalam peran pengambilan keputusan sering menghadapi dilema budaya dan normatif, perlu untuk mengatasi stereotip negatif. Gerakan feminis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
ARITEKINARITEKIN Perusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenagaPerusahaan migas besar seperti Pertamina dan MedcoEnergi telah memulai transformasi, termasuk investasi dalam energi terbarukan seperti bioenergi, tenaga
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE PTPN IV (Persero) Medan mengelola perkebunan dan mengelola komoditas kelapa sawit, yang mencakup pengelolaan lahan dan tanaman, kebun, benih, serta perawatanPTPN IV (Persero) Medan mengelola perkebunan dan mengelola komoditas kelapa sawit, yang mencakup pengelolaan lahan dan tanaman, kebun, benih, serta perawatan
IKHAFIIKHAFI Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya diharapkan lebih diperbanyak fitur –fitur penunjangBerdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya diharapkan lebih diperbanyak fitur –fitur penunjang
Useful /
POLITAPPOLITAP Pemeriksaan rutin pada komponen utama seperti pompa, selang, silinder, katup kontrol, motor hidrolik, dan tangki oli menjadi prioritas karena kerusakanPemeriksaan rutin pada komponen utama seperti pompa, selang, silinder, katup kontrol, motor hidrolik, dan tangki oli menjadi prioritas karena kerusakan
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Seminar nasional ini hadir sebagai wadah untuk kaum akademisi dan praktisi untuk berkolaborasi, mendiseminasikan karya ilmiah, inovasi, dan aplikasi IptekSeminar nasional ini hadir sebagai wadah untuk kaum akademisi dan praktisi untuk berkolaborasi, mendiseminasikan karya ilmiah, inovasi, dan aplikasi Iptek
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Pada aspek pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, program ini berhasil meningkatkan pendapatan kelompok yang dibina dengan omset mencapai Rp359. KemudianPada aspek pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, program ini berhasil meningkatkan pendapatan kelompok yang dibina dengan omset mencapai Rp359. Kemudian
UntikaUntika Pemilihan umum merupakan ciri demokrasi; oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkanPemilihan umum merupakan ciri demokrasi; oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkan