UntikaUntika

Jurnal Media HukumJurnal Media Hukum

Pemilihan umum merupakan ciri demokrasi; oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang kepemiluan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, netralitas yang menjadi bagian penting dalam rangka menjamin pemilu yang berintegritas merupakan tersendiri dalam hukum tantangan kepemiluan.

Makna hak pilih dalam pemilu adalah hak yang terbatas meskipun dipahami bahwa hak itu istimewa, karena secara konstitusional diatur pembatasannya melalui persyaratan tertentu (misalnya umur) sehingga disebut hak konstitusional oleh sebab diberikan oleh peraturan perundang-undangan.Demikian juga mengenai netralitas dalam pemilu, adalah sukar terwujud sebab jika dibenturkan dengan makna hak pilih maka konsekuensi logis netralitas menjadi paradoks.Meskipun demikian, integritas pemilu yang tidak memadai tetap diupayakan untuk menunjang periodisasi kepemimpinan sebagai respon atas kedaulatan rakyat.

Bagaimana peran teknologi blockchain dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan suara sehingga netralitas dapat dijaga lebih optimal? Apakah kebijakan legislasi tentang penggunaan media sosial oleh partai politik dapat dirancang ulang untuk meminimalkan penyebaran propaganda yang dapat memengaruhi netralitas pemilih? Bagaimana model pelatihan etika bagi aparat penyelenggara pemilu dapat diadaptasi secara regional agar lebih responsif terhadap dinamika sosial pada tiap daerah?.

Read online
File size287.5 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test