IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationAnak-anak merupakan generasi masa depan negara yang haknya dijamin secara konstitusional. Meskipun demikian, perkembangan kejahatan kontemporer menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku tindakan kriminal, termasuk terorisme, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Keterlibatan anak dalam jaringan kriminal teroris menimbulkan tanggung jawab hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka di Indonesia. Metode penelitian normatif hukum dengan pendekatan sastra dan konseptual memeriksa Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam penanganan anak terlibat terorisme. Anak diposisikan bukan sekadar pelaku melainkan juga korban eksploitasi ideologis dalam jaringan terorganisir. Oleh karena itu, penanganan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, pendidikan, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif daripada hukuman kaku, guna melindungi kepentingan terbaik anak sambil tetap menjaga tujuan penegakan hukum dan keamanan publik.
Pengaturan hukum anak yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali melalui Undang‑Undang SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU Anti‑Terorisme.Anak diposisikan sebagai korban jaringan teroris sehingga tidak terikat hukuman minimum khusus, hukuman mati, atau penjara seumur hidup.Perlindungan hukum bagi anak terlibat terorisme diwujudkan melalui mekanisme perlindungan khusus yang menekankan kepentingan terbaik anak, termasuk pendidikan, rehabilitasi, konseling, bantuan sosial, dan keadilan restoratif.Anak tidak diperlakukan seperti pelaku dewasa melainkan sebagai korban eksploitasi ideologis yang perlu dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana efektivitas program rehabilitasi berbasis komunitas bagi anak terlibat terorisme di wilayah pedesaan, menilai dampak jangka panjang integrasi sosial dan psikologis pada penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif. Selain itu, studi longitudinal bisa memantau perkembangan indikator kesejahteraan psikologis dan ekonomi anak yang telah menerima intervensi restoratif, guna mengukur keberhasilan perlindungan hukum dalam mencegah reulangan kejahatan. Akhirnya, analisis perbandingan kebijakan perlindungan anak terorisme antara Indonesia dengan negara-negara sejenis dapat menara sumber praktik terbaik, sehingga rancangan regulasi nasional dapat ditambahkan dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berbasis data yang transparan.
- One moment, please.... one moment please wait request verified jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/43One moment please one moment please wait request verified jurnalusmedia index php jkih article view 43
- Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama | Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and... doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Al Syakhsiyyah Journal of Law and doi 10 21154 syakhsiyyah v5i1 6297
- Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian | JURNAL... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7270Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian JURNAL journals usm ac index php julr article view 7270
| File size | 230.71 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Metode penelitian yang dipilih adalah kuantitatif karena bertujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui survei pada konsumen yang berpengalamanMetode penelitian yang dipilih adalah kuantitatif karena bertujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui survei pada konsumen yang berpengalaman
IJBLEIJBLE Hasil menunjukkan bahwa inovasi hijau dan keterlibatan pemangku kepentingan secara signifikan memiliki efek positif pada pertumbuhan bisnis, dengan buktiHasil menunjukkan bahwa inovasi hijau dan keterlibatan pemangku kepentingan secara signifikan memiliki efek positif pada pertumbuhan bisnis, dengan bukti
IJBLEIJBLE Namun, tantangan seperti biaya implementasi tinggi, kesenjangan keterampilan, risiko keamanan siber, dan resistensi perubahan tetap menjadi hambatan utama,Namun, tantangan seperti biaya implementasi tinggi, kesenjangan keterampilan, risiko keamanan siber, dan resistensi perubahan tetap menjadi hambatan utama,
IJBLEIJBLE Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di sektor agribisnis. layanan tersebut meningkatkan kemampuan inovasi, yang pada akhirnya memediasiKualitas layanan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di sektor agribisnis. layanan tersebut meningkatkan kemampuan inovasi, yang pada akhirnya memediasi
IJBLEIJBLE 1714 K/Pdt. Sus-Pailit/2022. Menggunakan pendekatan hukum normatif dikombinasikan dengan analisis jurisprudensial, studi ini mengevaluasi alasan putusan1714 K/Pdt. Sus-Pailit/2022. Menggunakan pendekatan hukum normatif dikombinasikan dengan analisis jurisprudensial, studi ini mengevaluasi alasan putusan
UNIVSMUNIVSM 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan mencegah perkawinan anak dengan menaikkan usia perkawinan. Proses pembentukan undang‑undang16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan mencegah perkawinan anak dengan menaikkan usia perkawinan. Proses pembentukan undang‑undang
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini berdampak pada kembalinya wabah penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya berhasil ditekan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaanHal ini berdampak pada kembalinya wabah penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya berhasil ditekan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan
UHBUHB Penelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkanPenelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkan
Useful /
IJBLEIJBLE Namun, penilaian kinerja tidak memediasi hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan perilaku hemat energi. Secara keseluruhan, model yang diusulkanNamun, penilaian kinerja tidak memediasi hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan perilaku hemat energi. Secara keseluruhan, model yang diusulkan
IJBLEIJBLE Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Budaya Organisasi mempengaruhi kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja sebagai variabel perantaraPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Budaya Organisasi mempengaruhi kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja sebagai variabel perantara
IJBLEIJBLE Penelitian ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan karyawan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja perawat rawat inap di Rumah Sakit DKH Kedungwaringin.Penelitian ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan karyawan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja perawat rawat inap di Rumah Sakit DKH Kedungwaringin.
ISI DPSISI DPS Hasil studi menunjukkan bahwa ketiga bentuk dasar tersebut memiliki makna simbolik yang mengindikasikan kesadaran budaya Sunda akan keberadaan bentuk‑bentukHasil studi menunjukkan bahwa ketiga bentuk dasar tersebut memiliki makna simbolik yang mengindikasikan kesadaran budaya Sunda akan keberadaan bentuk‑bentuk