IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationAnak-anak merupakan generasi masa depan negara yang haknya dijamin secara konstitusional. Meskipun demikian, perkembangan kejahatan kontemporer menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku tindakan kriminal, termasuk terorisme, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Keterlibatan anak dalam jaringan kriminal teroris menimbulkan tanggung jawab hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka di Indonesia. Metode penelitian normatif hukum dengan pendekatan sastra dan konseptual memeriksa Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam penanganan anak terlibat terorisme. Anak diposisikan bukan sekadar pelaku melainkan juga korban eksploitasi ideologis dalam jaringan terorganisir. Oleh karena itu, penanganan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, pendidikan, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif daripada hukuman kaku, guna melindungi kepentingan terbaik anak sambil tetap menjaga tujuan penegakan hukum dan keamanan publik.
Pengaturan hukum anak yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali melalui Undang‑Undang SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU Anti‑Terorisme.Anak diposisikan sebagai korban jaringan teroris sehingga tidak terikat hukuman minimum khusus, hukuman mati, atau penjara seumur hidup.Perlindungan hukum bagi anak terlibat terorisme diwujudkan melalui mekanisme perlindungan khusus yang menekankan kepentingan terbaik anak, termasuk pendidikan, rehabilitasi, konseling, bantuan sosial, dan keadilan restoratif.Anak tidak diperlakukan seperti pelaku dewasa melainkan sebagai korban eksploitasi ideologis yang perlu dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana efektivitas program rehabilitasi berbasis komunitas bagi anak terlibat terorisme di wilayah pedesaan, menilai dampak jangka panjang integrasi sosial dan psikologis pada penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif. Selain itu, studi longitudinal bisa memantau perkembangan indikator kesejahteraan psikologis dan ekonomi anak yang telah menerima intervensi restoratif, guna mengukur keberhasilan perlindungan hukum dalam mencegah reulangan kejahatan. Akhirnya, analisis perbandingan kebijakan perlindungan anak terorisme antara Indonesia dengan negara-negara sejenis dapat menara sumber praktik terbaik, sehingga rancangan regulasi nasional dapat ditambahkan dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berbasis data yang transparan.
- One moment, please.... one moment please wait request verified jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/43One moment please one moment please wait request verified jurnalusmedia index php jkih article view 43
- Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama | Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and... doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Al Syakhsiyyah Journal of Law and doi 10 21154 syakhsiyyah v5i1 6297
- Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian | JURNAL... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7270Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian JURNAL journals usm ac index php julr article view 7270
| File size | 230.71 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratifDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif
UNTAGUNTAG Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapanPengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan
UM SURABAYAUM SURABAYA Keempat, hifz al-aql, proses dilakukan secara rasional, pengawasan identitas dan saksi dijalankan dengan tertib. Kelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan,Keempat, hifz al-aql, proses dilakukan secara rasional, pengawasan identitas dan saksi dijalankan dengan tertib. Kelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan,
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatanDibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platformLatar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platform
IAIN CURUPIAIN CURUP Oleh karena itu, analisis berbasis maqāṣid al-syarīah menggarisbawahi pentingnya aktivisme yudisial Islam, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagaiOleh karena itu, analisis berbasis maqāṣid al-syarīah menggarisbawahi pentingnya aktivisme yudisial Islam, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak serta memperkuat hukum islam dalam masalahPenelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak serta memperkuat hukum islam dalam masalah
Useful /
IJBLEIJBLE BT memiliki pengaruh paling kuat, menurunkan risiko persepsi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. DCX dan SME memperkuat pengalaman yang memudahkan keputusanBT memiliki pengaruh paling kuat, menurunkan risiko persepsi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. DCX dan SME memperkuat pengalaman yang memudahkan keputusan
IJBLEIJBLE Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme inti demokrasi konstitusional, yang memerlukan tidak hanya legalitas prosedural tetapi juga perlindungan yudisialPemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme inti demokrasi konstitusional, yang memerlukan tidak hanya legalitas prosedural tetapi juga perlindungan yudisial
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum, khususnya terhadap korporasi pencemar limbah B3, masih belum optimal. Penerapan prinsip strict liabilityNamun, dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum, khususnya terhadap korporasi pencemar limbah B3, masih belum optimal. Penerapan prinsip strict liability
DINASTIREVDINASTIREV Keempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang danKeempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang dan