INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO

QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan AgamaQALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi. Urgensi pembentukan aturan terkait dengan pencegahan Covid-19 ini wajib dibentuk dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan analisis penulis, ada 5 Peraturan Pemerintah yang wajib dibentuk dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan ancaman penyakit yang mudah menular seperti Covid-19 dan ada 11 Peraturan Menteri Kesehatan terkait yang wajib dibentuk dalam rangka mengantisipasi ancaman Covid-19. Kedua jenis peraturan tersebut sangat berguna dalam hal mengantisipasi kedaruratan kesehatan yang pada akhirnya menjurus pada kekarantinaan kesehatan masyarakat Indonesia. Kiranya kedua jenis peraturan ini segera dibuat dalam rangka memberi kepastian hukum dalam mencegah menularnya Covid-19 secara meluas.

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan.Pembentukan peraturan ini sangat penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit dan melindungi masyarakat dari dampak yang lebih luas.Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, diharapkan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan terkait pencegahan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak pembentukan peraturan tersebut terhadap penurunan angka kasus Covid-19 dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Terakhir, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman masyarakat terkait dengan kebijakan karantina dan pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19, sehingga dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Read online
File size446.57 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secaraPengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secara

JURIS Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2022More at 2022

UNARSUNARS Sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. MakaSistem peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Maka

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Khas Situbondo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2022More at 2022

UNARSUNARS Tanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan bendaTanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan benda

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undangPengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presidenSedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasiUpaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi

Useful /

JURIS Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabatPelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yangPenelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yang

JURIS Peningkatan Kemampuan Penyesuaian Diri Anak Usia Dini Melalui Bermain Peran Mikro 2022More at 2022

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Lingkungan sekolah adalah lingkungan baru bagi beberapa siswa di pendidikan awal, yaitu di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan bermain dalam kelompok,Lingkungan sekolah adalah lingkungan baru bagi beberapa siswa di pendidikan awal, yaitu di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan bermain dalam kelompok,

JURIS Pengaruh Covid 19 terhadap Penerapan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Islam 2020More at 2020

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Studi literatur ini menggunakan metode kualitatif untuk menguji relevansi pandemi global dengan pendidikan karakter Islam. Penelitian ini kemudian menemukanStudi literatur ini menggunakan metode kualitatif untuk menguji relevansi pandemi global dengan pendidikan karakter Islam. Penelitian ini kemudian menemukan

ads-block-test