IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWDalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisili di wilayah hukum berbeda saat gugatan diajukan. Hal ini terjadi dalam perceraian yang melibatkan penerapan asas actor sequitur forum domicilii sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini mengatur bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus melakukannya di pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili pihak tersebut. Penelitian ini menguji Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang terhadap peraturan yang berlaku dan membandingkannya dengan putusan sela perkara perceraian Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur forum domicilii, yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pengadilan yang berwenang. Untuk itu, disarankan agar penolakan eksepsi mengenai kompetensi relatif dituangkan dalam putusan sela secara tertulis, bukan hanya diucapkan di persidangan. Hal ini penting agar proses pemeriksaan perkara lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penerapan prinsip actor sequitur forum domicilii dalam perkara perceraian terhadap pasangan suami istri yang tinggal terpisah di wilayah hukum yang berbeda bersifat imperatif dan harus berpedoman pada Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.TNG, Majelis Hakim tidak menerapkan asas tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan.Identitas domisili sebagai alat bukti yang menentukan kewenangan relatif pengadilan harus dijamin keabsahannya dan dipatuhi secara konsisten, serta putusan sela terkait eksepsi kompetensi sebaiknya dibuat secara tertulis dan terpisah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pembuktian domisili dalam perkara perceraian, termasuk evaluasi terhadap penggunaan dokumen kependudukan sebagai alat bukti yang sah dan otentik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif penerapan asas actor sequitur forum domicilii di berbagai yurisdiksi, baik di Indonesia maupun di negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum nasional. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ketidakjelasan kompetensi relatif pengadilan terhadap hak-hak pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks perkara perceraian yang melibatkan lintas wilayah hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akses ke keadilan bagi masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas peradilan di Indonesia, serta memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang kompleks dalam bidang perceraian.
| File size | 183.87 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Temuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. SebagianTemuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. Sebagian
UMNUMN Hal ini mengindikasikan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta untuk memproduksi Eco Enzyme secara mandiri di lingkunganHal ini mengindikasikan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta untuk memproduksi Eco Enzyme secara mandiri di lingkungan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep dan konsistensi dalam pengaturan pemberhentian kepala daerah guna menciptakan tataOleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep dan konsistensi dalam pengaturan pemberhentian kepala daerah guna menciptakan tata
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan lembar instrument matrik analisis, penelitian ini menggunakanTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan lembar instrument matrik analisis, penelitian ini menggunakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Jenis dan batas pembelian maksimum diatur dalam Perjanjian Perdagangan Perbatasan (BTA) bilateral dan Perjanjian Lintas Batas (BCA). Dalam praktiknya,Jenis dan batas pembelian maksimum diatur dalam Perjanjian Perdagangan Perbatasan (BTA) bilateral dan Perjanjian Lintas Batas (BCA). Dalam praktiknya,
JANITRAJANITRA Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Algoritma Clustering K-Means untuk mengelompokkan Nilai ujian nasional berdasarkan Kabupaten/Kota di IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menerapkan Algoritma Clustering K-Means untuk mengelompokkan Nilai ujian nasional berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia
JPTAMJPTAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit sesuai hierarkiPenelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tenaga kerja atas pembagian utang harta pailit sesuai hierarki
JAYABAYAJAYABAYA Penentuan prioritas pembagian warisan pailit kepada kreditor preferen dan kreditor separatist secara adil atau sesuai dengan prinsip keadilan adalah untukPenentuan prioritas pembagian warisan pailit kepada kreditor preferen dan kreditor separatist secara adil atau sesuai dengan prinsip keadilan adalah untuk
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dalam kondisi ini, lembaga pembiayaan akhirnya akan mencari kendaraannya daripada mencari debitur yang pasti tidak akan membayar cicilan lagi, sehinggaDalam kondisi ini, lembaga pembiayaan akhirnya akan mencari kendaraannya daripada mencari debitur yang pasti tidak akan membayar cicilan lagi, sehingga
UMNUMN Penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukungPenyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung
UMNUMN Selain itu, variasi produk yang ditawarkan, seperti makanan tradisional, jajanan pasar, dan minuman khas, memberikan nilai tambah tersendiri. Para pelakuSelain itu, variasi produk yang ditawarkan, seperti makanan tradisional, jajanan pasar, dan minuman khas, memberikan nilai tambah tersendiri. Para pelaku
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentangPenelitian ini mengkaji secara kritis konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang