IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWDalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisili di wilayah hukum berbeda saat gugatan diajukan. Hal ini terjadi dalam perceraian yang melibatkan penerapan asas actor sequitur forum domicilii sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini mengatur bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus melakukannya di pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili pihak tersebut. Penelitian ini menguji Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang terhadap peraturan yang berlaku dan membandingkannya dengan putusan sela perkara perceraian Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur forum domicilii, yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pengadilan yang berwenang. Untuk itu, disarankan agar penolakan eksepsi mengenai kompetensi relatif dituangkan dalam putusan sela secara tertulis, bukan hanya diucapkan di persidangan. Hal ini penting agar proses pemeriksaan perkara lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penerapan prinsip actor sequitur forum domicilii dalam perkara perceraian terhadap pasangan suami istri yang tinggal terpisah di wilayah hukum yang berbeda bersifat imperatif dan harus berpedoman pada Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.TNG, Majelis Hakim tidak menerapkan asas tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan.Identitas domisili sebagai alat bukti yang menentukan kewenangan relatif pengadilan harus dijamin keabsahannya dan dipatuhi secara konsisten, serta putusan sela terkait eksepsi kompetensi sebaiknya dibuat secara tertulis dan terpisah.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pembuktian domisili dalam perkara perceraian, termasuk evaluasi terhadap penggunaan dokumen kependudukan sebagai alat bukti yang sah dan otentik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif penerapan asas actor sequitur forum domicilii di berbagai yurisdiksi, baik di Indonesia maupun di negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum nasional. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ketidakjelasan kompetensi relatif pengadilan terhadap hak-hak pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks perkara perceraian yang melibatkan lintas wilayah hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akses ke keadilan bagi masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas peradilan di Indonesia, serta memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang kompleks dalam bidang perceraian.
| File size | 183.87 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM SUS-ANAK/2017/PT. MDN. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian denganSUS-ANAK/2017/PT. MDN. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaturan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan
IBLAMIBLAM Pada prinsipnya, UU Ketenagakerjaan melindungi dan mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha. Dalam pelaksanaannya, dapatPada prinsipnya, UU Ketenagakerjaan melindungi dan mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha. Dalam pelaksanaannya, dapat
IBLAMIBLAM Selain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hocSelain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hoc
IBLAMIBLAM Lebih lanjut, representasi perempuan di parlemen memiliki potensi untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih inklusif karena partisipasi perempuanLebih lanjut, representasi perempuan di parlemen memiliki potensi untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih inklusif karena partisipasi perempuan
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkajiPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji
IBLAMIBLAM Pertama, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan teritorial-administratif yang kaku menuju perlindungan substantif yang adaptif, denganPertama, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan teritorial-administratif yang kaku menuju perlindungan substantif yang adaptif, dengan
IBLAMIBLAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi berkeadilan memerlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi prinsip just transition,Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi berkeadilan memerlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi prinsip just transition,
IBLAMIBLAM Kajian ini menelaah konstruksi daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan administratif yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kajian ini menelaah konstruksi daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan administratif yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Useful /
IBLAMIBLAM Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasanSebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan
IBLAMIBLAM Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip‑prinsipJenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip‑prinsip
IBLAMIBLAM Penelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan KepanjenPenelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen
IBLAMIBLAM Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjaminPenerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjamin