Publisher

UHBUHB

Journal Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In Concreto Abstract

Dalam praktik, Advokat terlibat dengan data pribadi klien mereka yang tercakup dalam dokumen hukum yang mereka buat dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumen yang dimilikinya. Lahirnya UU PDP untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat ditengah masifnya penggunaan data pribadi. Penelitian ini membahas sejarah perlindungan data pribadi dan implikasi UU PDP terhadap kewajiban dan tanggung jawab advokat jika terjadi kebocoan data klien menurut hukum nasional. Hasil penelitian menunjukan, sejarah hak privasi bisa dilihat kehadiran Belanda ke Indonesia pada tanggal 25 Juli 1893 melalui keputusan Raja Belanda No.36 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Koninklijk Besluit No.33 (Stbl.1915 No.732), secara konstitusional hak ini diakui pasca Amandemen kedua UUD 1945 dan kemudian, tonggak sejarah baru tercatat pada 17 Oktober 2024 dalam sektor regulasi keamanan siber dan privasi secara khusus di Indonesia karena telah dibentuknya UU PDP. Setelah UU PDP berlaku, advokat dianggap sebagai Pengendali Data Pribadi, mereka memiliki kewajiban sebagaimana yang diamanatkan UU PDP dan menjalankan kewajiban yang diatur UU Advokat. Oleh karena itu, Advokat dengan mengacu prinsip tanggung jawab pada kesalahan dan tanggung jawab mutlak, advokat dapat dimintakan tanggung jawab jika data klien bocor dalam dokumen yang mereka buat.

Conclusion

Berdasarkan diskusi di atas, sejarah perlindungan data pribadi atau privasi di dunia modern bermula dari korespondensi tertulis sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi.Dalam konteks sejarah Indonesia, hak privasi pertama kali diakui melalui dekrit kerajaan Belanda (Keputusan Raja Belanda) No.36 pada tanggal 25 Juli 1893, diikuti oleh Koninklijk Besluit No.732) pada tanggal 15 Oktober 1915, yang diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Secara konstitusional, hak privasi secara formal diakui setelah Amandemen Kedua terhadap UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28G(1) dan Pasal 28H(4).Meskipun undang-undang dan peraturan sektoral sebelumnya mengatur perlindungan data pribadi, tonggak penting tercapai pada tanggal 17 Oktober 2022, ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menandai perkembangan penting dalam regulasi keamanan siber dan privasi.Saat ini, advokat diwajibkan untuk mematuhi UU PDP selain UU Advokat, karena profesi mereka memenuhi syarat sebagai Pengendali Data Pribadi.Hal ini berarti advokat bertanggung jawab untuk memproses data klien, termasuk memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data pribadi dalam dokumen hukum, jika diperlukan, untuk tujuan hukum tertentu.Dengan menetapkan kewajiban advokat untuk melindungi data klien sepanjang proses hukum, UU PDP merupakan kemajuan signifikan dalam menjaga data pribadi di era digital Indonesia.

Future Research

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak UU PDP terhadap praktik advokasi secara lebih mendalam, termasuk bagaimana UU tersebut memengaruhi proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data klien oleh advokat. Hal ini dapat mencakup studi kasus yang menganalisis bagaimana kantor hukum yang berbeda mengimplementasikan prinsip-prinsip UU PDP dalam operasional mereka. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan advokat terhadap UU PDP, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini dapat menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar advokat di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan UU PDP dengan undang-undang perlindungan data pribadi di negara lain, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik untuk meningkatkan efektivitas UU PDP di Indonesia. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi UU PDP dalam praktik advokasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi klien dan memastikan bahwa advokat memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metadata

File size	346.07 KB
Pages	14
DMCA	Report