UnnasUnnas
JURNAL MEDIA ADMINISTRASIJURNAL MEDIA ADMINISTRASIPeningkatan kualitas layanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sejalan dengan reformasi pelayanan publik karena setiap penyelenggaraan negara akan bermuara pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi harus membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, dapat diakses di manapun, murah, dan mudah untuk membentuk citra baik di masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini, yakni masyarakat informasi. Masyarakat saat ini tergolong masyarakat yang sadar akan teknologi informasi. Maka, penting untuk mengetahui inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi yang telah diciptakan oleh sektor pelayanan publik di tahun 2020 ini serta kontribusinya terhadap reformasi birokrasi.
Banyak inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah dibuat sesuai dengan era masyarakat informasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.JKN mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan era masyarakat informasi di kala pandemi.Perbedaan kondisi dan arah pengembangan sistem yang berbeda-beda menyebabkan sulitnya penggunaan sistem tiap inovasi pelayanan publik.Hal ini sesuai dengan asas prioritas pada reformasi birokrasi, yakni pengembangan atau program reformasi dengan karakteristik sumber daya yang dihadapi.Salah satu faktor pendukung pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi adalah budaya kerja yang maksimal.Pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap reformasi birokrasi, yakni dalam hal kecepatan pelayanan publik, kepastian waktu, transparansi, dan keadilan.Impactnya adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang akan merubah citra birokrasi di Indonesia yang tadinya berbelit-belit menjadi mudah dan cepat.Namun, harus ada komitmen agar pelayanan publik semakin berkualitas.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah dapat fokus pada pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Inovasi-inovasi ini dapat membantu meningkatkan kecepatan, aksesibilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penting untuk terus mendorong budaya kerja yang maksimal dan komitmen dari pihak manajemen serta pelaksana dalam implementasi inovasi. Dengan demikian, pelayanan publik dapat semakin berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah juga perlu terus mengembangkan diri dan memahami kebutuhan masyarakat, serta menciptakan solusi untuk hal-hal yang masih menjadi tantangan dalam pelayanan publik.
| File size | 108.8 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukan Integrasi HRM, HRD, dan IR mampu membentuk fondasi strategis bagi kinerja organisasi yang berkelanjutan. HRM menyediakan arahHasil penelitian menunjukan Integrasi HRM, HRD, dan IR mampu membentuk fondasi strategis bagi kinerja organisasi yang berkelanjutan. HRM menyediakan arah
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital—seperti cloud computing, big data analytics, kecerdasan buatan, serta platform kolaboratif—berperanHasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital—seperti cloud computing, big data analytics, kecerdasan buatan, serta platform kolaboratif—berperan
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBerdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadapKeputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan sumber daya terbatas,KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan sumber daya terbatas,
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Hukum Islam sebagai manifestasi kehendak Syari dalam realitas kehidupan manusia menuntut terjadinya dialektika antara teks dan realitas yang selalu berusahaHukum Islam sebagai manifestasi kehendak Syari dalam realitas kehidupan manusia menuntut terjadinya dialektika antara teks dan realitas yang selalu berusaha
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES This study analyzes law enforcement in traffic accident cases resulting in fatalities, focusing on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerningThis study analyzes law enforcement in traffic accident cases resulting in fatalities, focusing on Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning
UnnasUnnas Tahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangkaTahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangka
UnnasUnnas Makalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yangMakalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang
UnnasUnnas Penerapan budaya kerja LURIK serta pelaksanaan aksi melalui pendekatan nilai organisasi 5 Mantap, membangun mekanisme kerja serta komitmen tim efektifPenerapan budaya kerja LURIK serta pelaksanaan aksi melalui pendekatan nilai organisasi 5 Mantap, membangun mekanisme kerja serta komitmen tim efektif