Publisher

UnnasUnnas

Journal JURNAL MEDIA ADMINISTRASIJURNAL MEDIA ADMINISTRASI Abstract

Makalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh, yaitu: penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi, kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.program instansi yang masih bersifat rutinitas, efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi rendah, serta belum terwujudnya birokrasi yang antisipasif proaktif dan efektif. Dalam mewujudkan prinsip tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi yang mampu berperan dalam area perubahan di bidang kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan. Pemerintah daerah dituntut mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi tercapainya ekualitas dengan negara lain dalam hal perwujudan pemerintah derah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Conclusion

Dari data yang didapat dan diolah oleh Peneliti didapat beberapa temuan utama antara lain.Terkait tugas, pokok dan fungsi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi 2 potensi tindih antar unit internal di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (penanganan PMKS dalam panti) dan 6 potensi tumpang tindih dengan instansi lain (Biro Kesra, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3A Dalduk KB).Terkait mekanisme, sistem dan prosedur, ditemukan bahwa Standar Operasional Prosedur di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah belum di monitoring dan evaluasi (monev).Terkait pelaksanaan road map penataan organisasi dan tata laksana, ditemukan bahwa kepentingan-kepentingan para aktor implementasi terhadap sasaran program khususnya pada program penataan dan penguatan organisasi, di satu sisi adanya kepentingan untuk menjadikan target organisasi ramping dengan adanya pemangkasaan, sedangkan kondisi internal organisasi mengupayakan tidak dipangkas namun dipertajam tugas, pokok dan fungsinya.Dan juga keterbatasan anggaran karena tidak sesuai antara dana dan waktu pelaksanaan road map.

Future Research

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah dapat fokus pada reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengejar visi Reformasi Birokrasi terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Selain itu, penting untuk memperhatikan tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti perkembangan teknologi, keterbukaan antarnegara, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk. Pemerintah daerah juga perlu mengatasi masalah egoisme sektoral antar kementerian, lembaga, dan daerah, serta meningkatkan kualitas birokrasi melalui reformasi mentalitas aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Metadata

File size	103.99 KB
Pages	8
DMCA	Report