UNESAUNESA
Lex Favor ReoLex Favor ReoThis study aims to examine legal issues related to the application of Article 303 of the Criminal Code - Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code in cases of organized online gambling, as reflected in the Medan High Court Decision Number 1018/PID/2023/PT MDN. This study is aimed at evaluating the effectiveness of conventional criminal law norms in responding to the development of information technology-based crimes and the construction of criminal liability for online gambling providers.
The Medan High Court Decision Number 1018/PID/2023/PT MDN demonstrates the appropriate and consistent application of Article 303 and Article 55 of the Criminal Code against organized online gambling.The court focused on the substance of the act, interpreting the provision of online gambling facilities as providing opportunities for unlicensed gambling.This ruling confirms that any significant contribution to organized crime can be held criminally responsible, adapting criminal law to technology-based crime.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi putusan pengadilan terkait perjudian online dalam mengurangi praktik ilegal ini di masyarakat. Studi ini dapat dilakukan dengan menganalisis data statistik tentang kasus perjudian online sebelum dan sesudah putusan pengadilan diterapkan, serta melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat terkait. Selain itu, penelitian perlu difokuskan pada pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perjudian online, termasuk mekanisme pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan pendekatan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menanggulangi masalah ini, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks hukum dan sosial budaya Indonesia.
| File size | 583.54 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA This ruling clarifies the demarcation between the civil and criminal realms, prevents excessive criminalization, while providing legal protection for victimsThis ruling clarifies the demarcation between the civil and criminal realms, prevents excessive criminalization, while providing legal protection for victims
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK 1 of 2023). The initiative adopted a participatory and empirical approach consisting of five stages: preliminary assessment, legal socialization, educational1 of 2023). The initiative adopted a participatory and empirical approach consisting of five stages: preliminary assessment, legal socialization, educational
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem common law telah mengembangkan tiga model tanggung jawab - perpetration-via-another, natural-probable-consequenceHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem common law telah mengembangkan tiga model tanggung jawab - perpetration-via-another, natural-probable-consequence
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Terdapat kekurangan terkait kebijakan penahanan maksimum, peran pekerja sosial, dan kurangnya perawatan pasca‑penahanan. Perlu perbaikan legislatif danTerdapat kekurangan terkait kebijakan penahanan maksimum, peran pekerja sosial, dan kurangnya perawatan pasca‑penahanan. Perlu perbaikan legislatif dan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, termasuk hadis, kitab-kitab fikih klasik dan uṣūl al-fiqh, peraturan perundang-undangan, laporan lembagaPengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, termasuk hadis, kitab-kitab fikih klasik dan uṣūl al-fiqh, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pada akhirnya, maqasid al-shariah terbukti relevan dan aplikatif sebagai fondasi etis dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Analisis maqāṣidPada akhirnya, maqasid al-shariah terbukti relevan dan aplikatif sebagai fondasi etis dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Analisis maqāṣid
NEOLECTURANEOLECTURA Penuntut umum memberikan bukti bahwa pemberian hadiah tersebut merupakan suap. Tidak melaporkan pemenuhan yang diperoleh dapat mengakibatkan denda palingPenuntut umum memberikan bukti bahwa pemberian hadiah tersebut merupakan suap. Tidak melaporkan pemenuhan yang diperoleh dapat mengakibatkan denda paling
UMMUMM Situasi ini menuntut instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak pekerja migran dalam keikutsertaan mereka pada program jaminan sosial. PenelitianSituasi ini menuntut instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak pekerja migran dalam keikutsertaan mereka pada program jaminan sosial. Penelitian
Useful /
UMMUMM Hukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturanHukum harus adaptif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Modernitas berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan
UMMUMM Politik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakanPolitik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakan
UNEJUNEJ Jurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragamanJurnal ini menyajikan berbagai artikel tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk tentang ruang politik yang menyusut di Indonesia, keragaman
UNDIPUNDIP H-Bridge Chopper dapat diterapkan pada kendaraan listrik karena dapat bekerja secara bidirectional pada arus dan tegangan. Kendaraan listrik membutuhkanH-Bridge Chopper dapat diterapkan pada kendaraan listrik karena dapat bekerja secara bidirectional pada arus dan tegangan. Kendaraan listrik membutuhkan