MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Artikel ini membahas ambivalensi penerapan Purcell Principle dalam pengujian konstitusionalitas peraturan pemilu, khususnya perbandingan antara Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif, dan komparatif, mengkaji doktrin Purcell, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan fungsi pengelolaan mekanisme pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Purcell Principle belum konsisten, menciptakan ketidakpastian administratif dan hukum. Penelitian menyarankan institusionalisasi batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil lewat threshold tersebut harus bersifat prospektif dan tidak segera berlaku, guna memberi ruang bagi pemungut dan penyiapan regulasi teknis.

Terdapat ambivalensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Purcell Principle, dimana Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menerapkan penundaan, sedangkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengadopsi efek segera.Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif.Solusinya adalah menginstitusionalisasikan batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil memerlukan penundaan dan bersifat prospektif.Penetapan mekanisme ini dapat menyesuaikan proses pembentukan regulasi teknis KPU dan mencegah masalah hukum di masa mendatang.

1) Meneliti efektivitas penerapan batas waktu 6 bulan atas Purcell Principle di sektor pemilu internasional untuk menilai dampaknya pada ketidakpastian hukum; 2) Menganalisis konsekuensi kebijakan putusan MK yang bersifat prospektif terhadap partisipasi pemilih dan penyesuaian regulasi teknis pada pemilu berikutnya; 3) Mengembangkan model simulasi keputusan pengadilan terkendali waktu guna memperkirakan dampak kebijakan judicial restraint terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

  1. "The Positive and Negative Purcell Principle" by Harry B. Dodsworth. positive negative purcell... doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93The Positive and Negative Purcell Principle by Harry B Dodsworth positive negative purcell doi 10 26054 0d 9nqp 9t93
  2. Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. keadilan sifat final... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi keadilan sifat final jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1114
  3. A Theory of Loopholes | The Journal of Legal Studies: Vol 39, No 1. theory loopholes journal studies... journals.uchicago.edu/doi/10.1086/649046A Theory of Loopholes The Journal of Legal Studies Vol 39 No 1 theory loopholes journal studies journals uchicago edu doi 10 1086 649046
Read online
File size1.09 MB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS Perdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatanPerdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, makaArus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lagi oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwamembubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Apabila minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang atau rusak, maka notaris tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakanApabila minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang atau rusak, maka notaris tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Dalam peraturan yang telah ada praktik pungutan liar yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dapat di pidana penjara. Jika praktik pungliDalam peraturan yang telah ada praktik pungutan liar yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dapat di pidana penjara. Jika praktik pungli

Useful /

JURIS Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintahAkibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah

JURIS Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT POS Indonesia Persero Gresik 2024More at 2024

UNIRA MALANGUNIRA MALANG Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63 karyawan. Data diuji menggunakanData diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63 karyawan. Data diuji menggunakan

JURIS Analisis Profitabilitas Perbankan di Bursa Efek Indonesia 2022More at 2022

UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresiPenelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

JURIS Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2022More at 2022

UNARSUNARS Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yangDampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yang

ads-block-test