MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini membahas ambivalensi penerapan Purcell Principle dalam pengujian konstitusionalitas peraturan pemilu, khususnya perbandingan antara Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif, dan komparatif, mengkaji doktrin Purcell, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan fungsi pengelolaan mekanisme pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Purcell Principle belum konsisten, menciptakan ketidakpastian administratif dan hukum. Penelitian menyarankan institusionalisasi batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil lewat threshold tersebut harus bersifat prospektif dan tidak segera berlaku, guna memberi ruang bagi pemungut dan penyiapan regulasi teknis.
Terdapat ambivalensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Purcell Principle, dimana Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menerapkan penundaan, sedangkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengadopsi efek segera.Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif.Solusinya adalah menginstitusionalisasikan batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil memerlukan penundaan dan bersifat prospektif.Penetapan mekanisme ini dapat menyesuaikan proses pembentukan regulasi teknis KPU dan mencegah masalah hukum di masa mendatang.
1) Meneliti efektivitas penerapan batas waktu 6 bulan atas Purcell Principle di sektor pemilu internasional untuk menilai dampaknya pada ketidakpastian hukum; 2) Menganalisis konsekuensi kebijakan putusan MK yang bersifat prospektif terhadap partisipasi pemilih dan penyesuaian regulasi teknis pada pemilu berikutnya; 3) Mengembangkan model simulasi keputusan pengadilan terkendali waktu guna memperkirakan dampak kebijakan judicial restraint terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
- "The Positive and Negative Purcell Principle" by Harry B. Dodsworth. positive negative purcell... doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93The Positive and Negative Purcell Principle by Harry B Dodsworth positive negative purcell doi 10 26054 0d 9nqp 9t93
- Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. keadilan sifat final... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi keadilan sifat final jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1114
- A Theory of Loopholes | The Journal of Legal Studies: Vol 39, No 1. theory loopholes journal studies... journals.uchicago.edu/doi/10.1086/649046A Theory of Loopholes The Journal of Legal Studies Vol 39 No 1 theory loopholes journal studies journals uchicago edu doi 10 1086 649046
| File size | 1.09 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Kajian ini menunjukkan bahwa polemik regulasi kuota gender dalam PKPU 10/2023 untuk Pemilu 2024 membawa babak baru kelembagaan KPU. Berbekal dengan presedenKajian ini menunjukkan bahwa polemik regulasi kuota gender dalam PKPU 10/2023 untuk Pemilu 2024 membawa babak baru kelembagaan KPU. Berbekal dengan preseden
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA 3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative3/PUU-XXII/2024 and to examine its initial implementation by the Government of the Special Capital Region of Jakarta Province. The research employs a normative
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum danKetidakhadiran batasan normatif yang jelas, ketergantungan pada regulasi sektoral, dan diskresi administratif yang luas menciptakan ambiguitas hukum dan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayananPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan
UNESAUNESA Namun, ketentuan ini sering tidak dipahami dengan baik oleh karyawan, terutama mereka yang bekerja di perusahaan kecil atau sektor informal. PengajuanNamun, ketentuan ini sering tidak dipahami dengan baik oleh karyawan, terutama mereka yang bekerja di perusahaan kecil atau sektor informal. Pengajuan
UNESAUNESA Hadiyansyah, seorang pekerja outsourcing dari PT Bina Cipta Abadi, ditugaskan bekerja di PT Yuasa Battery Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu TertentuHadiyansyah, seorang pekerja outsourcing dari PT Bina Cipta Abadi, ditugaskan bekerja di PT Yuasa Battery Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
UNSURUNSUR Permasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang PeradilanPermasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan
Useful /
MKRIMKRI Subsequently, following the passage of time, the downfall of Adolf Hitler and the Nazi government, along with the conclusion of World War II, led to theSubsequently, following the passage of time, the downfall of Adolf Hitler and the Nazi government, along with the conclusion of World War II, led to the
PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampakMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak
UMSUMS Lansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi. Salah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalahLansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi. Salah satu cara menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi adalah
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa variabel kebutuhan eksistensi, kebutuhan relasi dan kebutuhan untuk berkembang, kemampuan teknis dan kemampuanHasil analisis inferensial menunjukkan bahwa variabel kebutuhan eksistensi, kebutuhan relasi dan kebutuhan untuk berkembang, kemampuan teknis dan kemampuan