MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini mengkaji perdebatan konstitusional antara Hans Kelsen dan Carl Schmitt pada masa Republik Weimar mengenai lembaga yang paling tepat menjadi penjaga konstitusi serta relevansinya bagi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kelsen menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sedangkan Schmitt berpendapat bahwa Presiden lebih tepat menjalankan fungsi tersebut dalam situasi krisis politik. Dalam jangka pendek, pandangan Schmitt tampak lebih sesuai dengan kondisi politik Weimar. Namun, dalam jangka panjang, runtuhnya rezim Nazisme dan berkembangnya peradilan konstitusi pasca-Perang Dunia II justru mengukuhkan model Kelsen, yang berpuncak pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagai penjaga Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan dirancang untuk menjalankan fungsi tersebut, tetapi berbagai pelanggaran etik dan hukum oleh hakim konstitusi telah melemahkan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya di hadapan publik.
Hüter der Verfassung (the guardians of the Constitution) emerged from scholarly discussions during the Weimar Republic era in Germany.The most prominent academic debates about which institution serves as the guardian are between constitutional law expert Hans Kelsen and political scientist Carl Schmitt.Kelsen offers a constitutional law approach by entrusting the constitutional court, a judicial institution filled with legal experts, as the guardian of the Constitution.Meanwhile, Schmitt suggested that the President is the most suitable guardian of the Constitution.From an academic perspective, the debate was not about winning and losing but about building arguments to protect the Constitution.Shortly after the start of the debate, the Weimar Republic government favoured Schmitts view as it represented the political conditions at the time.Subsequently, following the passage of time, the downfall of Adolf Hitler and the Nazi government, along with the conclusion of World War II, led to the establishment of the BVerfG, which was later declared the Hüter der Verfassung (the guardian of the 1949 Basic Law).In the Indonesian context, this debate is particularly interesting because the MKRI was established as a solution to the authoritarian New Order regime, and, in theory, serves as the guardian of the Constitution.But in reality, the MKRI has not always acted as the guardian of the Constitution, especially given that its justices frequently violate the law and ethical standards.This study concludes that the MKRI has weakened.the court is no longer fit to be considered a guardian of the Constitution.However, hope remains, and hopefully, in the future, there will be Justices who uphold the spirit of true Indonesian statesmanship, earning the title of guardians of Pancasila and the 1945 Constitution.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi perdebatan Kelsen dan Schmitt terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia.. . 2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengalami pelemahan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.. . 3. Melakukan studi komparatif antara sistem peradilan konstitusi di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Jerman, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan dan praktik peradilan konstitusi, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia.
| File size | 840.98 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantanganPenelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantangan
UntikaUntika 12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑X/2012 yang bersifat final and binding, implikasinya menyatakan bahwa bagi nasabah perbankan syariah yangPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑X/2012 yang bersifat final and binding, implikasinya menyatakan bahwa bagi nasabah perbankan syariah yang
MKRIMKRI Selain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukumSelain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
MKRIMKRI Selain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusanSelain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusan
MKRIMKRI Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melaluiTitik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalamMahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam
MKRIMKRI Dengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukanDengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukan
Useful /
MKRIMKRI Penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif, dan komparatif, mengkaji doktrin Purcell, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan fungsiPenelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan normatif, dan komparatif, mengkaji doktrin Purcell, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan fungsi
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Demikian pula, disiplin kerja berkontribusi dan berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan. Semakin tinggi disiplin kerja pada perusahaan, semakinDemikian pula, disiplin kerja berkontribusi dan berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan. Semakin tinggi disiplin kerja pada perusahaan, semakin
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresiPenelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Globalisasi membawa dampak besar bagi dunia bisnis. Salah satu ujung tombak yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan adalah sumber daya manusia yang berkualitasGlobalisasi membawa dampak besar bagi dunia bisnis. Salah satu ujung tombak yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan adalah sumber daya manusia yang berkualitas