MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini mengkaji perdebatan konstitusional antara Hans Kelsen dan Carl Schmitt pada masa Republik Weimar mengenai lembaga yang paling tepat menjadi penjaga konstitusi serta relevansinya bagi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kelsen menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sedangkan Schmitt berpendapat bahwa Presiden lebih tepat menjalankan fungsi tersebut dalam situasi krisis politik. Dalam jangka pendek, pandangan Schmitt tampak lebih sesuai dengan kondisi politik Weimar. Namun, dalam jangka panjang, runtuhnya rezim Nazisme dan berkembangnya peradilan konstitusi pasca-Perang Dunia II justru mengukuhkan model Kelsen, yang berpuncak pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagai penjaga Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan dirancang untuk menjalankan fungsi tersebut, tetapi berbagai pelanggaran etik dan hukum oleh hakim konstitusi telah melemahkan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya di hadapan publik.
Hüter der Verfassung (the guardians of the Constitution) emerged from scholarly discussions during the Weimar Republic era in Germany.The most prominent academic debates about which institution serves as the guardian are between constitutional law expert Hans Kelsen and political scientist Carl Schmitt.Kelsen offers a constitutional law approach by entrusting the constitutional court, a judicial institution filled with legal experts, as the guardian of the Constitution.Meanwhile, Schmitt suggested that the President is the most suitable guardian of the Constitution.From an academic perspective, the debate was not about winning and losing but about building arguments to protect the Constitution.Shortly after the start of the debate, the Weimar Republic government favoured Schmitts view as it represented the political conditions at the time.Subsequently, following the passage of time, the downfall of Adolf Hitler and the Nazi government, along with the conclusion of World War II, led to the establishment of the BVerfG, which was later declared the Hüter der Verfassung (the guardian of the 1949 Basic Law).In the Indonesian context, this debate is particularly interesting because the MKRI was established as a solution to the authoritarian New Order regime, and, in theory, serves as the guardian of the Constitution.But in reality, the MKRI has not always acted as the guardian of the Constitution, especially given that its justices frequently violate the law and ethical standards.This study concludes that the MKRI has weakened.the court is no longer fit to be considered a guardian of the Constitution.However, hope remains, and hopefully, in the future, there will be Justices who uphold the spirit of true Indonesian statesmanship, earning the title of guardians of Pancasila and the 1945 Constitution.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi perdebatan Kelsen dan Schmitt terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia.. . 2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengalami pelemahan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.. . 3. Melakukan studi komparatif antara sistem peradilan konstitusi di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Jerman, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan dan praktik peradilan konstitusi, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia.
| File size | 840.98 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Sumber data berupa teks berita dari Tempo. co edisi 11 April, Mediaindonesia.com edisi 14 April, dan Republika. co.id edisi 16 April 2026. Teknik pengumpulanSumber data berupa teks berita dari Tempo. co edisi 11 April, Mediaindonesia.com edisi 14 April, dan Republika. co.id edisi 16 April 2026. Teknik pengumpulan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. TemuanHasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Temuan
UEUUEU Tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik diatur sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap selesai ketika unsur-unsur formal terpenuhiTindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik diatur sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap selesai ketika unsur-unsur formal terpenuhi
UEUUEU Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktikPenegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktik
UEUUEU Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan negara, sehingga penegakan hukum terhadap pelakuTindak pidana ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan negara, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku
UEUUEU Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan status tanah oleh pengembang diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan,Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan status tanah oleh pengembang diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan,
Tel-UTel-U Analisis framing menunjukkan bahwa artikel CNN Indonesia mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam melaporkan isu konflik MK-DPR, baik dengan pendekatanAnalisis framing menunjukkan bahwa artikel CNN Indonesia mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam melaporkan isu konflik MK-DPR, baik dengan pendekatan
UNARSUNARS Terabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilanTerabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Dengan menggunakan dataset 38 buku teks internasional, kata kunci diekstrak dari judul, deskripsi penerbit, dan metadata pengindeksan, kemudian dinormalisasiDengan menggunakan dataset 38 buku teks internasional, kata kunci diekstrak dari judul, deskripsi penerbit, dan metadata pengindeksan, kemudian dinormalisasi
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka
UNARSUNARS Faktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yangFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang
UNARSUNARS Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakanKeselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan