MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini mengkaji perdebatan konstitusional antara Hans Kelsen dan Carl Schmitt pada masa Republik Weimar mengenai lembaga yang paling tepat menjadi penjaga konstitusi serta relevansinya bagi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa Kelsen menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sedangkan Schmitt berpendapat bahwa Presiden lebih tepat menjalankan fungsi tersebut dalam situasi krisis politik. Dalam jangka pendek, pandangan Schmitt tampak lebih sesuai dengan kondisi politik Weimar. Namun, dalam jangka panjang, runtuhnya rezim Nazisme dan berkembangnya peradilan konstitusi pasca-Perang Dunia II justru mengukuhkan model Kelsen, yang berpuncak pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagai penjaga Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan dirancang untuk menjalankan fungsi tersebut, tetapi berbagai pelanggaran etik dan hukum oleh hakim konstitusi telah melemahkan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya di hadapan publik.
Hüter der Verfassung (the guardians of the Constitution) emerged from scholarly discussions during the Weimar Republic era in Germany.The most prominent academic debates about which institution serves as the guardian are between constitutional law expert Hans Kelsen and political scientist Carl Schmitt.Kelsen offers a constitutional law approach by entrusting the constitutional court, a judicial institution filled with legal experts, as the guardian of the Constitution.Meanwhile, Schmitt suggested that the President is the most suitable guardian of the Constitution.From an academic perspective, the debate was not about winning and losing but about building arguments to protect the Constitution.Shortly after the start of the debate, the Weimar Republic government favoured Schmitts view as it represented the political conditions at the time.Subsequently, following the passage of time, the downfall of Adolf Hitler and the Nazi government, along with the conclusion of World War II, led to the establishment of the BVerfG, which was later declared the Hüter der Verfassung (the guardian of the 1949 Basic Law).In the Indonesian context, this debate is particularly interesting because the MKRI was established as a solution to the authoritarian New Order regime, and, in theory, serves as the guardian of the Constitution.But in reality, the MKRI has not always acted as the guardian of the Constitution, especially given that its justices frequently violate the law and ethical standards.This study concludes that the MKRI has weakened.the court is no longer fit to be considered a guardian of the Constitution.However, hope remains, and hopefully, in the future, there will be Justices who uphold the spirit of true Indonesian statesmanship, earning the title of guardians of Pancasila and the 1945 Constitution.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi perdebatan Kelsen dan Schmitt terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia.. . 2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengalami pelemahan legitimasi, independensi, dan kredibilitasnya, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.. . 3. Melakukan studi komparatif antara sistem peradilan konstitusi di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Jerman, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan dan praktik peradilan konstitusi, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia.
| File size | 840.98 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratanHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan kewajiban fundamental, termasuk pembentukan badan usaha, persyaratan
PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN. Status kepesertaan JKN17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN. Status kepesertaan JKN
PUBMEDIAPUBMEDIA Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024.Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan tinjauan kritis terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan berita terkini hingga tahun 2024.
PUBMEDIAPUBMEDIA Penataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastianPenataan regulasi ideal harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, keadilan, kepastian
UNESAUNESA Aturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini seringAturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini sering
UNESAUNESA Perselisihan juga terjadi karena Hadiyansyah menganggap dirinya sebagai karyawan PT Yuasa Battery Indonesia, tetapi PT Yuasa Battery Indonesia tidak mengakuiPerselisihan juga terjadi karena Hadiyansyah menganggap dirinya sebagai karyawan PT Yuasa Battery Indonesia, tetapi PT Yuasa Battery Indonesia tidak mengakui
UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu
Useful /
MKRIMKRI Proses persetujuan di DPR mungkin belum mencapai objektivitas yang diharapkan, terutama ketika pertimbangan politik lebih mendominasi daripada penilaianProses persetujuan di DPR mungkin belum mencapai objektivitas yang diharapkan, terutama ketika pertimbangan politik lebih mendominasi daripada penilaian
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.
UMSUMS Gawat darurat merupakan suatu kejadian yang terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan seseorang memerlukan penanganan dan pertolongan secara cepatGawat darurat merupakan suatu kejadian yang terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan seseorang memerlukan penanganan dan pertolongan secara cepat
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inflasi, jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga SBI, dan cadangan devisa terhadapTujuan dengan adanya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inflasi, jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga SBI, dan cadangan devisa terhadap