UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan eksekusi akibat perbedaan identitas terpidana dalam Putusan Nomor 82 PK/PID/2017 juncto kasasi Nomor 128 K/PID/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian pada studi kepustakaan yang mengacu pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, atau sejarah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan Metode pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II di dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K /PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017 menurut Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak mempunyai kekuatan eksekusi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K/PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017 tidak memiliki kekuatan eksekusi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.Hal ini mengindikasikan pentingnya kehati-hatian dalam verifikasi identitas terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi.Oleh karena itu, majelis hakim harus berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dalam mencantumkan nama terpidana untuk menghindari kesalahan yang dapat membatalkan kekuatan eksekusi.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme verifikasi identitas terpidana yang lebih efektif dan terintegrasi antara lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya perbedaan identitas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis implikasi hukum dari perbedaan identitas terpidana terhadap hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam menangani kasus perbedaan identitas terpidana dan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 119.84 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakniBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakni
DINASTIRESDINASTIRES Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. PenelitianTeknik pengumpulan data meliputi wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikan
UCYUCY Dalam putusan, BPSK dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pertanyaannya adalah apakah sengketaDalam putusan, BPSK dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pertanyaannya adalah apakah sengketa
UNESAUNESA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan pemutusan hubungan kerja tepat dan untukTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan pemutusan hubungan kerja tepat dan untuk
UNESAUNESA Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap, yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janjiTindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap, yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemunduran ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan daya beli individu dan ketahanan masyarakat dalam memenuhiPermasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemunduran ekonomi masyarakat, tetapi juga menurunkan daya beli individu dan ketahanan masyarakat dalam memenuhi
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Populasi dan sampel penelitian adalah orang tua angkat dan anak angkat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Analisis data yangPopulasi dan sampel penelitian adalah orang tua angkat dan anak angkat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Analisis data yang
DINUSDINUS Simultaneously, these three variables do not significantly explain variations in carbon emission disclosure overall. This suggests that financial capability,Simultaneously, these three variables do not significantly explain variations in carbon emission disclosure overall. This suggests that financial capability,
UNIRAYAUNIRAYA Salih Munsya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hakim mempertimbangkan aspek yuridisSalih Munsya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan