UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan eksekusi akibat perbedaan identitas terpidana dalam Putusan Nomor 82 PK/PID/2017 juncto kasasi Nomor 128 K/PID/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian pada studi kepustakaan yang mengacu pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, atau sejarah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan Metode pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II di dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K /PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017 menurut Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak mempunyai kekuatan eksekusi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K/PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017 tidak memiliki kekuatan eksekusi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.Hal ini mengindikasikan pentingnya kehati-hatian dalam verifikasi identitas terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi.Oleh karena itu, majelis hakim harus berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dalam mencantumkan nama terpidana untuk menghindari kesalahan yang dapat membatalkan kekuatan eksekusi.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme verifikasi identitas terpidana yang lebih efektif dan terintegrasi antara lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya perbedaan identitas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis implikasi hukum dari perbedaan identitas terpidana terhadap hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam menangani kasus perbedaan identitas terpidana dan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 119.84 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Syarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas nemoSyarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas nemo
AKABAAKABA Meskipun mayoritas orang di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kebiasaan pembagian harta warisan masih sangat kuat dipengaruhiMeskipun mayoritas orang di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kebiasaan pembagian harta warisan masih sangat kuat dipengaruhi
STIBASTIBA Anak perempuan dalam tidak mendapatkan hak ahli waris masyarakat adat Pepadun Lampung sebagaimana definisi warisan pada adat Pepadun Lampung, tetapi mendapatkanAnak perempuan dalam tidak mendapatkan hak ahli waris masyarakat adat Pepadun Lampung sebagaimana definisi warisan pada adat Pepadun Lampung, tetapi mendapatkan
UNIRAYAUNIRAYA anak laki-laki hal. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan.anak laki-laki hal. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan.
UQGRESIKUQGRESIK Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, saat ini tengah menavigasi disrupsi signifikan dari Revolusi Digital 4. 0, yangNahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, saat ini tengah menavigasi disrupsi signifikan dari Revolusi Digital 4. 0, yang
PELITABANGSAPELITABANGSA Kalalah pada hakekatnya merupakan warisan yang diberikan kepada penerima waris pada saat muwarits (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan (walad) sehinggaKalalah pada hakekatnya merupakan warisan yang diberikan kepada penerima waris pada saat muwarits (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan (walad) sehingga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Akan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untukAkan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untuk
RADEN FATAHRADEN FATAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan usaha minimarket di Kota Palembang seringkali bertentangan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan usaha minimarket di Kota Palembang seringkali bertentangan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25
Useful /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua empat hipotesis diterima: persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap persepsi kegunaan;Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua empat hipotesis diterima: persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap persepsi kegunaan;
PELITABANGSAPELITABANGSA KPPU menerapkan pendekatan akal sehat dan analisis ekonomi, khususnya melalui pengujian pangsa pasar dan konsentrasi pasar, dalam menangani dugaan predatoryKPPU menerapkan pendekatan akal sehat dan analisis ekonomi, khususnya melalui pengujian pangsa pasar dan konsentrasi pasar, dalam menangani dugaan predatory
PELITABANGSAPELITABANGSA Namun, Perpu terkadang dikatakan tidak sama dengan Undang-Undang dikarenakan belum mendapat persetujuan oleh DPR. Undang-Undang selalu diundangkan olehNamun, Perpu terkadang dikatakan tidak sama dengan Undang-Undang dikarenakan belum mendapat persetujuan oleh DPR. Undang-Undang selalu diundangkan oleh
UNIRAYAUNIRAYA Sgl. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun karena melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitianSgl. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun karena melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian