UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengajuan gugatan vexatious litigation melalui e-court dengan prinsip biaya murah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang menjelaskan adanya kekosongan hukum dalam aturan mengenai seseorang yang mengajukan gugatan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan tanpa dasar hukum atau fakta yang layak, semata-mata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan. Tujuan utama bukan untuk mencari keadilan substantif, melainkan untuk menimbulkan beban biaya, waktu, dan tekanan psikologis bagi pihak tergugat. Secara hukum, penyalahgunaan hak untuk menggugat ini dianggap melanggar prinsip bona fides (itikad baik) dalam beracara. Secara konseptual, vexatious litigation merupakan tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak didukung oleh fakta yang layak, semata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan.
Gugatan yang bersifat vexatious litigation atau sering dikaitkan dengan frivolous lawsuit (gugatan remeh/tanpa dasar) adalah tindakan hukum atau gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum atau fakta yang layak, semata-mata untuk mengganggu, melecehkan, menghambat, atau merugikan pihak lawan.Tujuan utamanya bukan untuk mencari keadilan substantif, melainkan untuk menimbulkan beban biaya, waktu, dan tekanan psikologis bagi pihak tergugat.Secara hukum, penyalahgunaan hak untuk menggugat ini dianggap melanggar prinsip bona fides (itikad baik) dalam beracara.Secara konseptual, vexatious litigation merupakan tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak didukung oleh fakta yang layak, semata untuk mengganggu atau merugikan pihak lawan.Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai vexatious litigation dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam aturannya.Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak lengkap.Langkah yang harus diambil Hakim adalah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum (asas ius curia novit).
Untuk mengatasi problematika pengajuan gugatan vexatious litigation melalui e-court dengan prinsip biaya murah, diperlukan pengaturan eksplisit mengenai vexatious litigation dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hak untuk menggugat dan menjaga integritas lembaga peradilan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi petugas dan pengguna layanan, serta pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menangani gangguan teknis secara cepat. Kesiapan sumber daya manusia pengadilan dalam penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court dan e-Litigation) sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara.
| File size | 343.18 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menemukan bahwa partai politik secara yuridis dapat dipandang sebagai korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperolehPenelitian ini menemukan bahwa partai politik secara yuridis dapat dipandang sebagai korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperoleh
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil menunjukkan bahwa regulasi outsourcing di Indonesia masih terbatas dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama setelah diberlakukannyaHasil menunjukkan bahwa regulasi outsourcing di Indonesia masih terbatas dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama setelah diberlakukannya
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat beradaptasi dengan perkembangan global dan digital, sekaligus menjamin keadilan, kedaulatan hukum, dan dayaDengan demikian, sistem hukum nasional dapat beradaptasi dengan perkembangan global dan digital, sekaligus menjamin keadilan, kedaulatan hukum, dan daya
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan menganalisis kawin kontrak dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, serta mengkaji kaitannya dengan tindak pidana perdaganganPenelitian ini bertujuan menganalisis kawin kontrak dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, serta mengkaji kaitannya dengan tindak pidana perdagangan
PUBMEDIAPUBMEDIA Therefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specificTherefore, this study shows that in order to achieve the status of an international legal subject, separatist movements not only require various specific
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upayaPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upaya
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa pengaturan PPPK paruh waktu masih belum memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat undang-undang, sehingga menghambat penerapanTemuan menunjukkan bahwa pengaturan PPPK paruh waktu masih belum memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat undang-undang, sehingga menghambat penerapan
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaanKondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaan
Useful /
UNIVSMUNIVSM Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jaminan konstitusional dan undang-undang mengenai hak politik telah tersedia, masih terdapat disharmoni regulasiHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jaminan konstitusional dan undang-undang mengenai hak politik telah tersedia, masih terdapat disharmoni regulasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuanPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan
PUBMEDIAPUBMEDIA Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankanArtikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadapHukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap