UNNESUNNES
The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceArtikel ini menyelidiki masalah kritis hak imunitas bagi ahli yang memberikan keterangan dalam sidang, dengan fokus khusus pada analisis Putusan Nomor: 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi. Menggunakan pendekatan penelitian normatif, studi ini mengadopsi metodologi komprehensif, mencakup perspektif kasus dan statuta serta interpretasi sistematis dan gramatikal. Temuan kunci penelitian berpusat pada penolakan gugatan oleh Majelis Hakim, yang dikaitkan dengan kurangnya kompetensi relatif dalam kasus yang disajikan. Terutama, keputusan tersebut mengandung arahan penting, mengusulkan bahwa ahli di masa depan harus memiliki hak untuk tidak dituntut secara pidana. Perspektif ini yang melihat ke depan menekankan pentingnya memperluas hak imunitas bagi ahli. Artikel ini menekankan kebutuhan mendesak untuk mengakui dan mengukuhkan hak-hak ini dalam kerangka hukum, mendukung incorporasi ketentuan imunitas bagi ahli dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang reformasi hukum, menyoroti lanskap yang berkembang mengenai status hukum dan perlindungan ahli yang terlibat dalam proses hukum. Dalam menavigasi dinamika hukum yang kompleks ini, artikel ini menyerukan pendekatan proaktif dari pembuat kebijakan dan legislator untuk mengatasi dan melindungi hak imunitas ahli, memastikan lingkungan yang adil dan kondusif untuk partisipasi mereka dalam proses hukum.
Kesimpulan, ahli memainkan peran signifikan dalam proses hukum dengan memberikan informasi penting, tetapi mereka tidak kebal terhadap tantangan hukum dan ancaman.Kasus Basuki Wasis, yang menghadapi gugatan karena memberikan informasi dalam sidang korupsi, menggambarkan konsekuensi yang mungkin dihadapi ahli.Gugatan, yang diajukan oleh Nur Alam, ditolak oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Nomor.Aspek menarik dari putusan tersebut adalah pernyataan bahwa ahli di masa depan harus memiliki hak untuk tidak dituntut secara pidana.Pernyataan ini menekankan pentingnya memberikan imunitas kepada ahli, mengakui tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam proses hukum.Hal ini menekankan kebutuhan akan tindakan pemerintah dan legislatif di masa depan untuk mengatur dan mengamankan hak imunitas ahli, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.Dengan demikian, sistem hukum dapat mendukung dan melindungi kontribusi berharga ahli, memastikan lingkungan yang adil dan kondusif untuk partisipasi mereka dalam sidang.
Untuk penelitian lanjutan, penting untuk menyelidiki implikasi praktis dari hak imunitas ahli dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana hak imunitas dapat diterapkan dalam berbagai kasus dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki peran ahli dalam proses hukum, termasuk tantangan dan manfaat yang mereka hadapi. Dengan memahami peran ahli dan tantangan yang mereka hadapi, penelitian dapat mengusulkan strategi untuk meningkatkan partisipasi ahli dalam proses hukum dan memastikan bahwa hak imunitas mereka dilindungi. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki bagaimana hak imunitas ahli dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi ahli. Penelitian ini dapat mengusulkan perubahan kebijakan dan rekomendasi untuk memperkuat hak imunitas ahli dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam proses hukum tanpa takut akan konsekuensi hukum. Akhirnya, penelitian dapat menyelidiki bagaimana hak imunitas ahli dapat dipromosikan dan dipahami oleh masyarakat umum, termasuk melalui pendidikan dan kesadaran publik, untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dipahami secara luas.
| File size | 294.57 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR (2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor(2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vitalBerdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vital
NEWINERANEWINERA Rekomendasi meliputi penegakan hukum yang transparan dan profesional, pendidikan hukum sejak dini, peningkatan kondisi sosio-ekonomi, dan implementasiRekomendasi meliputi penegakan hukum yang transparan dan profesional, pendidikan hukum sejak dini, peningkatan kondisi sosio-ekonomi, dan implementasi
UNNESUNNES Kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi advokat diatur dalam Pasal 22 UU Advokat, namun minat dan pelaporan pelaksanaannya masih rendah. KetidakjelasanKewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi advokat diatur dalam Pasal 22 UU Advokat, namun minat dan pelaporan pelaksanaannya masih rendah. Ketidakjelasan
UNSURIUNSURI Pelaku yang terlibat didalam kasus perjokian masuk perguruan tinggi ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam proses yangPelaku yang terlibat didalam kasus perjokian masuk perguruan tinggi ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam proses yang
UNSURIUNSURI Perjanjian ekstradisi merupakan harapan dari suatu negara untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan antarnegara. Bantuan hukum timbal balikPerjanjian ekstradisi merupakan harapan dari suatu negara untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan antarnegara. Bantuan hukum timbal balik
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi Teleconference, banyak permasalahan yang akan terjadi dalam persidangan peradilan pidana di Indonesia. TujuanDengan semakin berkembangnya zaman teknologi Teleconference, banyak permasalahan yang akan terjadi dalam persidangan peradilan pidana di Indonesia. Tujuan
MKRIMKRI Kedua, open legal policy dalam putusan MK juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicialKedua, open legal policy dalam putusan MK juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial
Useful /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Teknik analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukanTeknik analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan
UNNESUNNES Unlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizesUnlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizes
UNSURIUNSURI Kurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruangKurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruang
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan menulis dari 25% pada prasiklus menjadi 70% pada siklus I dan 90% pada siklus II, menandakan keberhasilan intervensiHasil menunjukkan peningkatan kemampuan menulis dari 25% pada prasiklus menjadi 70% pada siklus I dan 90% pada siklus II, menandakan keberhasilan intervensi