4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanGratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan dalam bentuk dan modus. Gratifikasi tidak hanya diartikan sebagai pemberian hadiah dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, tetapi juga layanan seksual kepada administrator negara atau pegawai negeri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji layanan seksual sebagai bagian dari gratifikasi dan teknik pembuktian layanan seksual sebagai gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan seksual dapat diklasifikasikan sebagai bentuk gratifikasi dan teknik pembuktian digunakan untuk membuktikan apakah semua unsur Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atau tidak dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang.
Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kata “fasilitas lainnya dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.Namun demikian, harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Teknik untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001, benar atau tidak gratifikasi seksual yang diterima tersebut berhubungan dengan jabatannya/berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang telah berhasil menjerat pelaku gratifikasi seksual, seperti Singapura dan Cina. Studi ini dapat memberikan wawasan dan solusi dalam menangani kasus gratifikasi seksual di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan teknik-teknik pembuktian yang lebih efektif dan efisien dalam kasus gratifikasi seksual, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti bukti digital, saksi ahli, dan analisis forensik. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi strategi pencegahan dan edukasi publik untuk mengurangi praktik gratifikasi seksual, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil.
| File size | 872.06 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Namun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memilikiNamun, tantangan dalam bentuk gangguan teknis, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital masih menghambat adopsi yang luas. Hal ini memiliki
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi yang berbasis restorative justice dalam kasus anak pelaku pidana, termasuk kekerasan seksual di KabupatenHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi yang berbasis restorative justice dalam kasus anak pelaku pidana, termasuk kekerasan seksual di Kabupaten
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Industri asuransi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan perlindungan risiko kepada masyarakat. PT JasaIndustri asuransi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan perlindungan risiko kepada masyarakat. PT Jasa
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
UntikaUntika Untuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasiUntuk itu langkah perbaikan perlu dilakukan dan dimulai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, antara lain meningkatkan profesionalisme, intensitas komunikasi
UMPOUMPO Hasil penelitian ini menyadarkan kita bahwa keteladanan sangat diperlukan bagi warga masyarakat dan menyadarkan pula bagi warga masyarakat bahwa aparatHasil penelitian ini menyadarkan kita bahwa keteladanan sangat diperlukan bagi warga masyarakat dan menyadarkan pula bagi warga masyarakat bahwa aparat
PDPIPDPI Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS 18. Hasil dari pengaruhRumus pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS 18. Hasil dari pengaruh
Useful /
4141 Pengaturan teknisnya diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan fakta dari beberapa pemilu sebelumnya,Pengaturan teknisnya diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan fakta dari beberapa pemilu sebelumnya,
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer yang melakukan promosi produk yang ternyata overclaim berdasarkan kerangkaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum influencer yang melakukan promosi produk yang ternyata overclaim berdasarkan kerangka
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UntikaUntika Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,