4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanGratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan dalam bentuk dan modus. Gratifikasi tidak hanya diartikan sebagai pemberian hadiah dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, tetapi juga layanan seksual kepada administrator negara atau pegawai negeri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji layanan seksual sebagai bagian dari gratifikasi dan teknik pembuktian layanan seksual sebagai gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan seksual dapat diklasifikasikan sebagai bentuk gratifikasi dan teknik pembuktian digunakan untuk membuktikan apakah semua unsur Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atau tidak dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang.
Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kata “fasilitas lainnya dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.Namun demikian, harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Teknik untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001, benar atau tidak gratifikasi seksual yang diterima tersebut berhubungan dengan jabatannya/berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang telah berhasil menjerat pelaku gratifikasi seksual, seperti Singapura dan Cina. Studi ini dapat memberikan wawasan dan solusi dalam menangani kasus gratifikasi seksual di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan teknik-teknik pembuktian yang lebih efektif dan efisien dalam kasus gratifikasi seksual, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti bukti digital, saksi ahli, dan analisis forensik. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi strategi pencegahan dan edukasi publik untuk mengurangi praktik gratifikasi seksual, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil.
| File size | 872.06 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan peraturan untuk menelaah persoalan bahwa unsur pertanggungjawabanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan peraturan untuk menelaah persoalan bahwa unsur pertanggungjawaban
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Diversi merupakan pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mencegah stigma pemenjaraan, dan memberikanDiversi merupakan pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mencegah stigma pemenjaraan, dan memberikan
UntikaUntika Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakatOleh karena itu, pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, dan memperkuat kapasitas masyarakat
UntikaUntika Berdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secaraBerdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secara
UntikaUntika Sengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilanSengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilan
UntikaUntika Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di IndonesiaPraktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. KepolisianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK Metode penarikan sampel mengunakan metode purpose sampling. Pengujian hipotesis dihitung dengan program SmartPLS ver 3. Hasil Penelitian ini adalah tambahanMetode penarikan sampel mengunakan metode purpose sampling. Pengujian hipotesis dihitung dengan program SmartPLS ver 3. Hasil Penelitian ini adalah tambahan
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA 5% with an average creaming index of 13.98%. While the results of the calculation of the creaming index with several repetitions showed that the optimal5% with an average creaming index of 13.98%. While the results of the calculation of the creaming index with several repetitions showed that the optimal
4141 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara dasar mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat bersifat sederhana: partai politik membutuhkanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara dasar mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat bersifat sederhana: partai politik membutuhkan
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
UNKRISWINAUNKRISWINA Untuk melihat persentase peserta didik yang mencapai KKM yaitu 21% sedangkan persentase peserta didik yang tidak mencapai KKM 79%, dikategorikan rendah.Untuk melihat persentase peserta didik yang mencapai KKM yaitu 21% sedangkan persentase peserta didik yang tidak mencapai KKM 79%, dikategorikan rendah.