CRIACRIA
Requisitoire Law EnforcementRequisitoire Law EnforcementDalam penulisan tesis ini, penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum untuk Saksi Pelapor dalam hal Narkotika dan Psikotropika. Sebagai upaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian kepada saksi pelapor dan untuk mengetahui metode dan kemampuan penegak hukum atau Kepolisian dalam memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 serta memberikan penjelasan mengenai aturan hukum dan efek samping Narkotika dan psikotropika, serta sanksi hukum bagi saksi pelapor yang mengetahui tentang tindak pidana Narkotika tetapi tidak melapor dan sanksi hukum bagi petugas yang tidak menindaklanjuti laporan saksi. Sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi dalam praktik. Kemudian semua data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum bagi saksi berarti memberikan perlindungan bagi saksi agar terlindungi oleh instrumen hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian adalah dalam bentuk pengaburan identitas pelapor dan tidak menampilkan saksi di persidangan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor masalah Narkotika dan Psikotropika adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas Kepolisian mengenai operandi dan sistem peredaran Narkotika serta jenis-jenis Narkotika dan efek samping yang ditimbulkannya. Sedangkan sanksi hukum bagi pelapor yang mengetahui tetapi tidak melapor akan dikenakan sanksi hukum Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan bagi petugas yang tidak menindaklanjuti laporan saksi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penilaian atau pemindahan kepada petugas Kepolisian yang tidak mengumumkan laporan saksi.
Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, untuk memudahkan pemahaman, pada bab ini peneliti mengajukan beberapa kesimpulan, yaitu.Kepolisian memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dengan cara mengaburkan identitas.Dan tidak menampilkan saksi saat persidangan, serta kepada keluarga dan harta benda dari ancaman fisik atau teror, sehingga saksi sendiri benar-benar merasa aman.Dalam memberikan perlindungan bagi saksi, Kepolisian mengalami kendala antara lain.Rasa takut menjadi saksi meskipun sudah memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan saksi dalam kasus narkoba berbeda dengan saksi dalam kejahatan lainnya.Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk segera tanggap terhadap kondisi sekitar, menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan hal-hal yang terjadi, meningkatkan sistem pengawasan, dan menumbuhkan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat, sedangkan saksi pelapor yang mengetahui tindak pidana tetapi tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Demikian pula bagi penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi hukum.Sedangkan bagi saksi pelapor yang mengetahui tindak pidana tetapi tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Demikian pula bagi penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi hukum.
Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan studi komparatif mengenai perlindungan saksi pelapor dalam kasus narkotika dan psikotropika di negara-negara lain, dengan tujuan untuk mengetahui praktik-praktik terbaik dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek psikologis dan sosial yang dialami oleh saksi pelapor, serta dampak-dampak yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi inovatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta cara-cara untuk melindungi identitas dan keamanan saksi pelapor.
| File size | 144 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG 32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada efek jera pidana kumulatif. Penegakan pasal yang tepat dan standar ini penting. Ini memastikan iklim usaha yang32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada efek jera pidana kumulatif. Penegakan pasal yang tepat dan standar ini penting. Ini memastikan iklim usaha yang
IPBIPB Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh kebakaran lahan terhadap perubahan beberapa sifat kimia tanah setelah dua tahun kejadian kebakaran. ContohPenelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh kebakaran lahan terhadap perubahan beberapa sifat kimia tanah setelah dua tahun kejadian kebakaran. Contoh
IPBIPB Upaya pemerintah daerah seperti pembersihan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, pelatihan, dan pengawasan terhadap industri dan rumah tanggaUpaya pemerintah daerah seperti pembersihan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, pelatihan, dan pengawasan terhadap industri dan rumah tangga
IPBIPB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi minimum Ruang Terbuka Hijau di sebuah kota adalah 30% dari luas kota, namunBerdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi minimum Ruang Terbuka Hijau di sebuah kota adalah 30% dari luas kota, namun
IPBIPB Metode Delphi diterapkan untuk mencapai konsensus melalui dua putaran wawancara dengan para panelis. Perubahan tutupan lahan, jenis tutupan lahan, polusiMetode Delphi diterapkan untuk mencapai konsensus melalui dua putaran wawancara dengan para panelis. Perubahan tutupan lahan, jenis tutupan lahan, polusi
IPBIPB Sampel tanah rizosfer dikumpulkan secara purposif dari 4 stasiun di perkebunan nanas terbesar di Indonesia, yang mewakili blok dengan tingkat hasil tinggiSampel tanah rizosfer dikumpulkan secara purposif dari 4 stasiun di perkebunan nanas terbesar di Indonesia, yang mewakili blok dengan tingkat hasil tinggi
IPBIPB Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis hubungan antara tingkat muka air tanah dengan hotspot sebagai indikator kebakaran, dan (2) menganalisis hubunganPenelitian ini bertujuan (1) menganalisis hubungan antara tingkat muka air tanah dengan hotspot sebagai indikator kebakaran, dan (2) menganalisis hubungan
UNEJUNEJ Orang difabel berpotensi menjadi korban sebanyak 4-10 kali lipat dibandingkan orang lain. Pusham UII (2015) menyoroti banyaknya pelanggaran dalam sistemOrang difabel berpotensi menjadi korban sebanyak 4-10 kali lipat dibandingkan orang lain. Pusham UII (2015) menyoroti banyaknya pelanggaran dalam sistem
Useful /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Proyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhiProyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhi
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi PETI serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalahPenelitian ini bertujuan menganalisis upaya Kepolisian Resor Katingan dalam menanggulangi PETI serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Artikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakanArtikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakan
UNYUNY Terakhir, peneliti dapat mengintegrasikan faktor-faktor ini ke dalam sistem pengembangan kepemimpinan berbasis digital, seperti platform pembelajaran daringTerakhir, peneliti dapat mengintegrasikan faktor-faktor ini ke dalam sistem pengembangan kepemimpinan berbasis digital, seperti platform pembelajaran daring