REWANGRENCANGREWANGRENCANG
Jurnal Hukum Lex GeneralisJurnal Hukum Lex GeneralisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma penegakan hukum Illegal Logging pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta membandingkan sanksi kumulatifnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif kini lebih diutamakan bagi pelaku usaha di kawasan hutan melalui mekanisme Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Secara komparatif, UU No. 6 Tahun 2023 menerapkan asas lex posteriori derogat legi priori yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi dan kepastian iklim usaha melalui sanksi administratif, berbeda dengan rezim UU No. 32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada efek jera pidana kumulatif.
Penegakan pasal yang tepat dan standar ini penting.Ini memastikan iklim usaha yang pasti dan denda yang bermanfaat bagi negara.Keadilan ekologis dan kelestarian hutan Indonesia tidak boleh dikorbankan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komprehensif tentang dampak penerapan sanksi administratif terhadap kepastian hukum dan keadilan ekologis. Perlu dieksplorasi bagaimana penerapan sanksi administratif dapat menjamin pemulihan kerusakan lingkungan dan mencegah eksploitasi celah hukum oleh korporasi. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian administratif dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran izin usaha di kawasan hutan. Apakah mekanisme ini berhasil mengurangi pelanggaran atau justru menciptakan celah bagi pelaku kejahatan lingkungan. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis implikasi penerapan sanksi administratif terhadap kepastian iklim usaha dan investasi. Apakah sanksi administratif yang lebih ringan dapat mendorong kepatuhan korporasi atau justru menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan sinkronisasi norma hukum dan sanksi kumulatif. Bagaimana pemerintah dapat menjamin penerapan hukum yang adil dan efektif dalam kasus-kasus pembalakan hutan, serta bagaimana pemerintah dapat memastikan kepastian hukum dan keadilan ekologis dalam penegakan hukum lingkungan.
| File size | 437.54 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
ISHAISHA Temuan ini menekankan kebutuhan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum, menyediakan kesempatan belajarTemuan ini menekankan kebutuhan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum, menyediakan kesempatan belajar
ISHAISHA Salah satu hasil dari perkembangan teknologi yaitu internet. Seiring perkembangan zaman internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaat dari perkembanganSalah satu hasil dari perkembangan teknologi yaitu internet. Seiring perkembangan zaman internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaat dari perkembangan
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak tidak diperkenankan apabila tidak mencapai usia 19 tahunKetentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak tidak diperkenankan apabila tidak mencapai usia 19 tahun
ISHAISHA Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata pada posttest (54,78) dibandingkan dengan skor rata-rata pada pretest (40,28). Selain itu, berdasarkanHal ini dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata pada posttest (54,78) dibandingkan dengan skor rata-rata pada pretest (40,28). Selain itu, berdasarkan
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Katingan masih belum optimal karena aktivitas pertambangan ilegal masih terus berlangsungNamun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Katingan masih belum optimal karena aktivitas pertambangan ilegal masih terus berlangsung
UBBGUBBG Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenaiUntuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai
UMMUMM Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya mengkritik serta merekonstruksi etika legislator dalam legislasi. Penelitian menggunakan metode yuridisBerdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya mengkritik serta merekonstruksi etika legislator dalam legislasi. Penelitian menggunakan metode yuridis
UNHASUNHAS Luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 3,4 juta hektar. Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunanLuas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 3,4 juta hektar. Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan
Useful /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Proyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhiProyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhi
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Penambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengakibatkan berbagai persoalan serius di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkunganPenambangan timah tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengakibatkan berbagai persoalan serius di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan
UPIUPI Fenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, danFenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, dan
UPIUPI Katalis disintesis melalui sulfonasi SCBB untuk melampirkan gugus fungsional sulfonat. Beberapa analisis seperti Analisis Sorpsi Gas Nitrogen, keasaman,Katalis disintesis melalui sulfonasi SCBB untuk melampirkan gugus fungsional sulfonat. Beberapa analisis seperti Analisis Sorpsi Gas Nitrogen, keasaman,