REWANGRENCANGREWANGRENCANG
Jurnal Hukum Lex GeneralisJurnal Hukum Lex GeneralisProyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhi keselarasan antara pembangunan wilayah pesisir, penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan reklamasi PIK 2 dengan instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta keterkaitannya dengan prinsip kesesuaian tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan beberapa instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta prinsip kesesuaian tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.Indikasi tersebut berkaitan dengan aspek penerapan instrumen AMDAL, pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH), serta perlunya penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan reklamasi pesisir.
Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi mencakup tiga level kebijakan terintegrasi. Pertama, pada level regulasi, Pemerintah perlu merevisi PP 21/2021 dan PP 22/2021 dengan menambahkan mekanisme perizinan terpadu yang mengintegrasikan RDTR dan DDLH serta memperjelas batasan teknis dampak kumulatif dan kapasitas ekologis. Kedua, pada level penegakan hukum, komisi penilai AMDAL yang perlu diperkuat kapasitas dan independensinya, dengan penerapan sanksi berbasis pemulihan ekologis (ecological restoration-based sanction) dan pengawasan independen pasca-persetujuan lingkungan. Ketiga, pada level partisipasi publik, Pemerintah Daerah wajib membuka akses dokumen lingkungan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara substantif, termasuk hak pengawasan mandiri dan gugatan hukum. Ketiga rekomendasi ini harus dievaluasi setiap enam bulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk memastikan reklamasi PIK 2 tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis dan hak konstitusional masyarakat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
| File size | 477.81 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma penegakan hukum Illegal Logging pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma penegakan hukum Illegal Logging pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Syariah atau Koperasi Syariah agar di dalam operasionalnya tidakDewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Syariah atau Koperasi Syariah agar di dalam operasionalnya tidak
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Kerusakan hutan produksi merupakan masalah lingkungan serius yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Menurut PeraturanKerusakan hutan produksi merupakan masalah lingkungan serius yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Atas dasar itu, diperlukan rancangan kebijakan berbasis evidence-based criminal policy yang memadukan penegakan hukum, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaanAtas dasar itu, diperlukan rancangan kebijakan berbasis evidence-based criminal policy yang memadukan penegakan hukum, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, teknologi ramah lingkungan, dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, teknologi ramah lingkungan, dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan danStudi ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan pengucilan epistemik dengan tantangan yang lebih luas dalam reformasi kebijakan kelautan dan
UMMUMM Selain itu, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, perlindungan produk wisata unggulan yang tidakSelain itu, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, perlindungan produk wisata unggulan yang tidak
AAIPADANGAAIPADANG Berdasarkan kepada tujuan, pembahasan, dan hasil penelitian, maka E-LKPD struktur atom berbasis model Learning Cycle 5E menggunakan liveworksheet untukBerdasarkan kepada tujuan, pembahasan, dan hasil penelitian, maka E-LKPD struktur atom berbasis model Learning Cycle 5E menggunakan liveworksheet untuk
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Oleh karena itu, modul proyek perlu dievaluasi ulang. Dalam hal keterampilan supervisi, beberapa supervisor percaya bahwa keterampilan supervisi merekaOleh karena itu, modul proyek perlu dievaluasi ulang. Dalam hal keterampilan supervisi, beberapa supervisor percaya bahwa keterampilan supervisi mereka
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalahReformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalah
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Evaluasi produk menunjukkan bahwa siswa mencapai hasil belajar dan kompetensi pengelasan yang kuat, serta menyatakan kepuasan umum terhadap kurikulum.Evaluasi produk menunjukkan bahwa siswa mencapai hasil belajar dan kompetensi pengelasan yang kuat, serta menyatakan kepuasan umum terhadap kurikulum.
UNDIPUNDIP Mahasiswa keperawatan (n=734) dari tujuh universitas di empat provinsi di Indonesia direkrut sebagai peserta menggunakan metode convenience sampling. DataMahasiswa keperawatan (n=734) dari tujuh universitas di empat provinsi di Indonesia direkrut sebagai peserta menggunakan metode convenience sampling. Data