REWANGRENCANGREWANGRENCANG
Jurnal Hukum Lex GeneralisJurnal Hukum Lex GeneralisKerusakan hutan produksi merupakan masalah lingkungan serius yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, partisipasi pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam pemulihan fungsi hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, serta faktor-faktor yang memengaruhinya sesuai PP tersebut.
Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mengoptimalkan partisipasi demi pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan sesuai PP No.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru. Pertama, bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan produksi? Kedua, apakah ada model atau strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan di tingkat lokal, sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih sistematis dan terlembaga? Ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan kolaborasi antara Pemerintah Desa, masyarakat, dan instansi kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi sesuai PP No. 26 Tahun 2020?.
| File size | 367.35 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
ISHAISHA Baginda Harahap putra dari Arpin Harahap yang lahir di desa Siboruangin pada tahun 1991, Fitri Dalimunthe putri dari Sutan Syahrir Dalimunthe yang lahirBaginda Harahap putra dari Arpin Harahap yang lahir di desa Siboruangin pada tahun 1991, Fitri Dalimunthe putri dari Sutan Syahrir Dalimunthe yang lahir
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Secara komparatif, UU No. 6 Tahun 2023 menerapkan asas lex posteriori derogat legi priori yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi dan kepastianSecara komparatif, UU No. 6 Tahun 2023 menerapkan asas lex posteriori derogat legi priori yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi dan kepastian
ISHAISHA Moreover, the implications of this research extend beyond Siak District, offering valuable lessons and insights for destinations worldwide seeking to tapMoreover, the implications of this research extend beyond Siak District, offering valuable lessons and insights for destinations worldwide seeking to tap
ATIDEWANTARAATIDEWANTARA Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan aksi bersih pantai di Pantai Labombo, Kota Palopo, menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikanKegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan aksi bersih pantai di Pantai Labombo, Kota Palopo, menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan
PPLPPL Urgensi kegiatan ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku pariwisata lokal terhadap pentingnya menjagaUrgensi kegiatan ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku pariwisata lokal terhadap pentingnya menjaga
PPLPPL Hari pertama dan kedua dipaparkan materi terkait Standar Usaha Homestay, Pengelolaan dan Pelayanan Homestay, serta Evaluasi Praktik Homestay; hari ketigaHari pertama dan kedua dipaparkan materi terkait Standar Usaha Homestay, Pengelolaan dan Pelayanan Homestay, serta Evaluasi Praktik Homestay; hari ketiga
AAIPADANGAAIPADANG Hasil analisis validitas memperoleh nilai sebesar 0,87 dengan kategori valid. Sedangkan untuk hasil analisis praktikalitas memperoleh nilai 88% dan 87%Hasil analisis validitas memperoleh nilai sebesar 0,87 dengan kategori valid. Sedangkan untuk hasil analisis praktikalitas memperoleh nilai 88% dan 87%
AAIPADANGAAIPADANG Puisi merupakan materi sastra yang ada di SD. Karena puisi merupakan suatu karya sastra yang dilupakan secara sepontan dengan mempergunakan imajinasi sebagaiPuisi merupakan materi sastra yang ada di SD. Karena puisi merupakan suatu karya sastra yang dilupakan secara sepontan dengan mempergunakan imajinasi sebagai
Useful /
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, culpa lata, kapasitas bertanggung jawab dan tiadanya alasan penghapus pidana. PutusanPertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, culpa lata, kapasitas bertanggung jawab dan tiadanya alasan penghapus pidana. Putusan
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Artikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakanArtikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakan
REWANGRENCANGREWANGRENCANG Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomiKondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi
ATIDEWANTARAATIDEWANTARA Pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, demonstrasi, dan aksi partisipatif dalam kegiatan pengabdian di Pantai Lemo terbukti meningkatkan pengetahuan,Pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, demonstrasi, dan aksi partisipatif dalam kegiatan pengabdian di Pantai Lemo terbukti meningkatkan pengetahuan,