REWANGRENCANGREWANGRENCANG

Jurnal Hukum Lex GeneralisJurnal Hukum Lex Generalis

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian (culpa) dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akibat penggunaan flare prewedding berdasarkan Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur culpa terbukti melalui penggunaan flare di savana kering tanpa mitigasi risiko, dengan hubungan kausalitas yang jelas. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, culpa lata, kapasitas bertanggung jawab dan tiadanya alasan penghapus pidana. Putusan ini menegaskan sanksi pidana bagi kelalaian berakibat kerusakan ekologis. Disarankan agar hakim secara eksplisit membedakan kualifikasi kelalaian dalam pertimbangan putusan guna memperkuat kepastian hukum.

B/LH/2023/PN Krs, unsur kelalaian (culpa) terbukti melalui tindakan terdakwa yang menggunakan flare di savana kering pada musim kemarau ekstrem tanpa mitigasi risiko, meskipun mengetahui potensi bahaya dan mendapat peringatan dari saksi di lokasi.Hubungan kausalitas (conditio sine qua non) antara penggunaan flare dan kebakaran hutan dibuktikan melalui hasil laboratorium forensik, keterangan saksi dan fakta persidangan.Pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya actus reus, mens rea berupa culpa lata, kapasitas bertanggung jawab, serta tiadanya alasan pembenar dan pemaaf.Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian individu dalam aktivitas non-komersial di kawasan konservasi dapat dikenai sanksi pidana sebagai perlindungan kepentingan ekologis dan publik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . 1. Kajian mendalam mengenai konstruksi culpa dalam delik lingkungan yang dirumuskan secara dolus, dengan mempertimbangkan gradasi sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kelalaian dan dampak ekologis yang ditimbulkan.. . 2. Penelitian tentang efektivitas sanksi pidana dalam perspektif pemulihan lingkungan, dengan fokus pada bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekosistem yang rusak akibat kelalaian individu.. . 3. Analisis komprehensif mengenai hubungan antara tingkat kerusakan lingkungan dengan pidana yang dijatuhkan, serta bagaimana masyarakat dapat memahami bahwa besarnya dampak kerusakan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan pidana. Penelitian ini dapat memperkuat fungsi preventif hukum pidana lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.. . Dengan menggabungkan ketiga saran tersebut, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam penguatan penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam mengkonstruksikan kelalaian individu sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana lingkungan.

Read online
File size603.17 KB
Pages31
DMCAReport

Related /

ads-block-test