UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticeDemokrasi yang kuat membutuhkan kebebasan berbicara dan berekspresi, hak-hak fundamental yang dilindungi oleh Konstitusi Pakistan. Namun, hak-hak ini tidak mutlak dan seringkali dibatasi oleh kepentingan sosial dan nasional. Artikel ini mengkaji keseimbangan yang rumit antara demokrasi dan supremasi hukum di Pakistan untuk mengidentifikasi tren dan isu-isu. Penulis menyoroti pentingnya hak-hak ini bagi kemajuan masyarakat, pemerintahan demokratis, dan pemberdayaan individu. Melalui proses hukum yang semestinya, data penelitian, dan analisis dampak sosial, artikel ini menguji situasi saat ini dan menyarankan cara-cara untuk perbaikan sambil mempromosikan pengajaran yang bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berbicara yang sehat dan hubungan yang baik memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan pada kesadaran publik, akses terhadap keadilan, perlindungan hak minoritas, etika media, dan pengurangan pembatasan. Implikasi dan arah penelitian masa depan menggambarkan sifat pengungkapan bebas yang terus berubah, terutama di era digital, yang menuntut pembuat kebijakan, aktivis, dan ahli untuk mengkaji teknologi baru, literasi, serta sistem hukum media dan kepemimpinan dalam menghadapi keadaan darurat.
Pakistan adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi bagi setiap warga negaranya berdasarkan konstitusi, yang didukung oleh sistem hukum yang independen.Meskipun demikian, hak-hak fundamental ini tidaklah mutlak dan perlu diseimbangkan secara cermat dengan keamanan nasional serta kepentingan umum negara.Penerapan hak-hak ini juga menuntut tanggung jawab individu untuk menghindari pernyataan yang mengandung kebencian ekstrem, ekstremisme, sektarianisme, atau penghinaan, demi menjaga martabat dan privasi setiap orang.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji lebih dalam implementasi dan penegakan hukum terkait kebebasan berbicara di Pakistan, khususnya bagaimana interpretasi yudisial dan praktik administratif memengaruhi hak ini di lapangan, bukan hanya pada level undang-undang formal. Studi dapat menganalisis secara kualitatif dampak putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah terhadap pengalaman kelompok minoritas dan perempuan dalam menyuarakan pendapat, mengingat adanya keterbatasan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan serta eksploitasi kelompok minoritas yang disebutkan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi secara komprehensif mekanisme informal yang membatasi kebebasan berbicara, seperti norma sosial, tabu budaya, dan pengaruh aktor non-negara, termasuk peran militer yang kuat, yang mendorong praktik sensor diri di kalangan jurnalis dan warga. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana tekanan sosial dan budaya ini berinteraksi dengan kerangka hukum formal untuk membentuk lanskap kebebasan berekspresi. Terakhir, mengingat temuan bahwa sistem pendidikan turut berkontribusi pada intoleransi, penelitian lanjutan dapat merancang dan menguji model kurikulum serta pedagogi inovatif yang secara efektif menumbuhkan pemikiran kritis, literasi media, dan toleransi terhadap keberagaman pandangan di kalangan generasi muda, sehingga mereka lebih siap menghadapi misinformasi dan ujaran kebencian di era digital. Hal ini akan memperkuat ketahanan masyarakat dalam mempertahankan ruang dialog yang sehat dan inklusif.
- The Freedom of speech and expression in Pakistan | Law and Justice. freedom speech expression pakistan... doi.org/10.23917/laj.v9i1.5202The Freedom of speech and expression in Pakistan Law and Justice freedom speech expression pakistan doi 10 23917 laj v9i1 5202
- Engagement in language learning: A systematic review of 20 years of research methods and definitions... journals.sagepub.com/doi/10.1177/13621688211001289Engagement in language learning A systematic review of 20 years of research methods and definitions journals sagepub doi 10 1177 13621688211001289
| File size | 273.88 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan
IJBLEIJBLE Nevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generateNevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generate
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Pada akhirnya, jika tidak dikelola dengan bijak, demokrasi digital dapat melemahkan demokrasi sejati di masyarakat, sebuah kondisi yang juga relevan bagiPada akhirnya, jika tidak dikelola dengan bijak, demokrasi digital dapat melemahkan demokrasi sejati di masyarakat, sebuah kondisi yang juga relevan bagi
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Studi ini mengungkapkan bahwa intervensi dan intimidasi terhadap pers mahasiswa adalah masalah serius yang tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi,Studi ini mengungkapkan bahwa intervensi dan intimidasi terhadap pers mahasiswa adalah masalah serius yang tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi,
APPISIAPPISI Temuan penelitian menunjukkan bahwa globalisasi mendorong perkembangan masyarakat yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip demokratis, seperti perlindunganTemuan penelitian menunjukkan bahwa globalisasi mendorong perkembangan masyarakat yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip demokratis, seperti perlindungan
YALAMQAYALAMQA Fenomena ini menciptakan bias dalam pelaksanaan asas keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisisFenomena ini menciptakan bias dalam pelaksanaan asas keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis
USUUSU Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library approach) kemudian dilakukan review dan analisa pada sumber terbukaTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library approach) kemudian dilakukan review dan analisa pada sumber terbuka
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, mendesak untuk mengamandemen Undang-Undang ITE agar mencakup kriminalisasi terhadap tindakan pembuatan dan distribusi aplikasi ilegal,Oleh karena itu, mendesak untuk mengamandemen Undang-Undang ITE agar mencakup kriminalisasi terhadap tindakan pembuatan dan distribusi aplikasi ilegal,
Useful /
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM co.id (lokal) yang dipublikasikan pada Januari, Juni, dan Desember 2024 menggunakan analisis konten kuantitatif, penelitian ini menemukan tingkat kepatuhanco.id (lokal) yang dipublikasikan pada Januari, Juni, dan Desember 2024 menggunakan analisis konten kuantitatif, penelitian ini menemukan tingkat kepatuhan
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Pada tingkat praktik diskursif, komunikasi partisipatif - melalui Stories, pesan langsung, sesi live, dan testimoni yang direpost - bersama-sama menghasilkanPada tingkat praktik diskursif, komunikasi partisipatif - melalui Stories, pesan langsung, sesi live, dan testimoni yang direpost - bersama-sama menghasilkan
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Secara metodologis, studi ini menekankan efektivitas Analisis Jejaring Wacana (DNA) dalam memetakan dinamika kebijakan media, serta menyarankan penelitianSecara metodologis, studi ini menekankan efektivitas Analisis Jejaring Wacana (DNA) dalam memetakan dinamika kebijakan media, serta menyarankan penelitian
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM kedua, pengembangan ini memerlukan konvergensi teori di antara tradisi komunikasi interpersonal, massa, dan berbasis teknologi. ketiga, AI memperkenalkankedua, pengembangan ini memerlukan konvergensi teori di antara tradisi komunikasi interpersonal, massa, dan berbasis teknologi. ketiga, AI memperkenalkan