YALAMQAYALAMQA
PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan HumanioraPESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan HumanioraPolitik uang dalam kampanye pemilu merupakan salah satu isu utama dalam praktik demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menciptakan bias dalam pelaksanaan asas keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait politik uang dalam kampanye menjelang pemilu, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasinya, serta dampak sosial dan politiknya. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengacu pada peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, praktik politik uang masih menjadi tantangan besar yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Politik uang di Indonesia merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi di negara ini.Meskipun telah ada upaya regulasi untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih dihadapkan pada banyak tantangan.Praktik politik uang bukan hanya mengakibatkan ketidakadilan dan kehilangan kebebasan dalam pemilu, tetapi juga menciptakan budaya politik yang transaksional, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.Untuk memberantas politik uang, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait.Salah satu langkah penting adalah peningkatan edukasi politik di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan pentingnya menjaga integritas pemilu.Selain itu, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum juga diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku politik uang.
Untuk mengatasi tantangan dalam memberantas politik uang, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu ada peningkatan edukasi politik di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan pentingnya menjaga integritas pemilu. Kedua, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan membentuk jaringan pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil. Ketiga, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas, dengan memastikan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor, serta penerapan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera. Selain itu, reformasi sistem pembiayaan politik juga diperlukan untuk mencegah praktik politik uang, dengan mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Terakhir, peran media dalam mengungkap dan mendidik masyarakat tentang politik uang harus didukung dengan perlindungan hukum bagi jurnalis.
- Jurnal Politikom Indonesiana. rasionalitas masyarakat penerima politik uang surabaya jurnal politikom... doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229Jurnal Politikom Indonesiana rasionalitas masyarakat penerima politik uang surabaya jurnal politikom doi 10 35706 jpi v7i2 7229
- Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota... jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2756Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota jurnal umsu ac index php edutech article view 2756
- Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa | Nuansa Akademik:... doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2111Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa Nuansa Akademik doi 10 47200 jnajpm v9i4 2111
| File size | 236.61 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasiMetode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi
UTBUTB Penelitian ini berjudul. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudianPenelitian ini berjudul. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian
AMSIRAMSIR Pengawasan hukum telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan peserta pemilu dan menjaga integritas proses demokrasi. Namun, efektivitasPengawasan hukum telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan peserta pemilu dan menjaga integritas proses demokrasi. Namun, efektivitas
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya
UNARSUNARS Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan olehDari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh
UNARSUNARS Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya pembubaran parpolBerdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran parpol telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya pembubaran parpol
UNARSUNARS Temuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsiTemuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsi
UNARSUNARS Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta. PemerintahPenguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta. Pemerintah
Useful /
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Key outcomes include income growth, improved waste management, skill enhancement, and stronger community cohesion. This research advances the empiricalKey outcomes include income growth, improved waste management, skill enhancement, and stronger community cohesion. This research advances the empirical
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Namun, analisis CAR mengungkapkan reaksi pasar yang lebih beragam, dimana tiga dari lima peristiwa menunjukkan perubahan signifikan, baik berupa penurunanNamun, analisis CAR mengungkapkan reaksi pasar yang lebih beragam, dimana tiga dari lima peristiwa menunjukkan perubahan signifikan, baik berupa penurunan
UIMEDANUIMEDAN Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu cashier, waiterss, barista, and chef. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalamJumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu cashier, waiterss, barista, and chef. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam
UIMEDANUIMEDAN Kondisi tersebut memberikan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia baik pada sektor politik, ekonomi dan pendidikan khususnya mengalami dampatKondisi tersebut memberikan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia baik pada sektor politik, ekonomi dan pendidikan khususnya mengalami dampat