UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEEksekusi pidana mati harus mempertimbangkan hak hukum narapidana dan upaya hukum hingga grasi presiden. Presiden harus terima atau tolak grasi sebelum eksekusi. Namun, terdapat terpidana mati tak dieksekusi meski proses hukum dan penolakan grasi sudah. Ini tunjukkan ketidakpastian hukum terkait eksekusi. Artikel ini menganalisis kebijakan eksekusi hukuman mati dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pendekatan termasuk peraturan hukum, kasus, analisis, dan wawancara dengan narasumber, seperti Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Kepala Kejaksaan Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian merekomendasikan pemerintah Indonesia menetapkan aturan yang jelas tentang eksekusi hukuman mati dengan kepastian hukum yang memadai.
Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai masa tunggu eksekusi meskipun proses hukum dan penolakan grasi telah selesai.Kontroversi terkait hukuman mati terus berlangsung antara pihak pro dan kontra, serta diperlukan dasar hukum yang tegas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.Solusi seperti penerapan masa percobaan 10 tahun dalam UU-KUHP 2023 dapat menjadi langkah pembaruan kebijakan pidana mati yang seimbang.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan masa percobaan 10 tahun dalam hukuman mati menurut UU-KUHP 2023 berdampak terhadap psikologis terpidana dan kredibilitas sistem peradilan di mata publik, apakah masa percobaan ini benar-benar mengurangi kontroversi atau justru menciptakan ketidakpastian baru. Kedua, perlu dikaji efektivitas prioritas eksekusi terpidana narkotika dibandingkan terpidana kejahatan lain, termasuk apakah kebijakan ini menciptakan diskriminasi hukum dan bagaimana dampaknya terhadap upaya pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Ketiga, penting untuk meneliti kemungkinan pembuatan fasilitas eksekusi terpusat yang memenuhi aspek kemanusiaan dan standar hukum, serta bagaimana desain infrastruktur tersebut dapat mempercepat proses eksekusi tanpa melanggar hak asasi terpidana, mengingat keterbatasan fasilitas di lapas saat ini menjadi salah satu penghambat utama.
- The Implementation of Capital Punishment in Indonesia: The Human Rights Discourse | Journal of Law and... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jllr/article/view/46625The Implementation of Capital Punishment in Indonesia The Human Rights Discourse Journal of Law and journal unnes ac sju index php jllr article view 46625
- An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law | Sriwijaya Law Review. analysis death penalty... doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.44.pp191-200An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law Sriwijaya Law Review analysis death penalty doi 10 28946 slrev Vol1 Iss2 44 pp191 200
- Jurnal Hukum dan Peradilan. problematika penerapan mati konteks penegakan jurnal peradilan article home... doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234Jurnal Hukum dan Peradilan problematika penerapan mati konteks penegakan jurnal peradilan article home doi 10 25216 jhp 1 2 2012 207 234
- Login | JURNAL BELO. jurnal belo skip main content navigation menu site footer faculty law pattimura... ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2292Login JURNAL BELO jurnal belo skip main content navigation menu site footer faculty law pattimura ojs3 unpatti ac index php belo article view 2292
| File size | 296.42 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan
UM SURABAYAUM SURABAYA Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 TahunDan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,Penelitian ini menggunakan mixed methods research dengan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket, wawancara,
STHBSTHB Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, namun tekanan publik untuk hukuman lebih beratKeputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, namun tekanan publik untuk hukuman lebih berat
UMMUMM Kebijakan ini dimaksudkan sebagai alternatif terakhir ketika subjek tidak dapat diperbaiki sekaligus sebagai cara menyeimbangkan pro dan kontra hukumanKebijakan ini dimaksudkan sebagai alternatif terakhir ketika subjek tidak dapat diperbaiki sekaligus sebagai cara menyeimbangkan pro dan kontra hukuman
UINUIN Pertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materiPertama, adanya penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman itu. Kedua, materi
UJBUJB Kebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensiKebijakan non-penal, dimaksudkan sebagai kebijakan pencegahan korupsi yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup serta konsistensi
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Keadilan dalam Kekristenan lebih berorientasi pada tindakan preventif dan rehabilitasi, bukan retribusi, sehingga hukuman mati dianggap bertentangan denganKeadilan dalam Kekristenan lebih berorientasi pada tindakan preventif dan rehabilitasi, bukan retribusi, sehingga hukuman mati dianggap bertentangan dengan
Useful /
UAJYUAJY Valorant adalah permainan First Person Shooting gratis yang dibuat oleh Riot Games dan dapat dimainkan oleh masyarakat luas sejak Juni 2020 untuk perangkatValorant adalah permainan First Person Shooting gratis yang dibuat oleh Riot Games dan dapat dimainkan oleh masyarakat luas sejak Juni 2020 untuk perangkat
UAJYUAJY Dengan demikian, ada perbedaan antara persepsi mahasiswa terhadap potensi TikTok sebagai alat pembelajaran dan penggunaan aktual mereka, menunjukkan perlunyaDengan demikian, ada perbedaan antara persepsi mahasiswa terhadap potensi TikTok sebagai alat pembelajaran dan penggunaan aktual mereka, menunjukkan perlunya
UNSURUNSUR Selain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem danSelain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem dan
UNSURUNSUR Maka dari penelitian ini berharap kedepan, kedua peraturan ini dapat saling melengkapi satu sama lain untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat.Maka dari penelitian ini berharap kedepan, kedua peraturan ini dapat saling melengkapi satu sama lain untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat.