UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEEksekusi pidana mati harus mempertimbangkan hak hukum narapidana dan upaya hukum hingga grasi presiden. Presiden harus terima atau tolak grasi sebelum eksekusi. Namun, terdapat terpidana mati tak dieksekusi meski proses hukum dan penolakan grasi sudah. Ini tunjukkan ketidakpastian hukum terkait eksekusi. Artikel ini menganalisis kebijakan eksekusi hukuman mati dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pendekatan termasuk peraturan hukum, kasus, analisis, dan wawancara dengan narasumber, seperti Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Kepala Kejaksaan Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian merekomendasikan pemerintah Indonesia menetapkan aturan yang jelas tentang eksekusi hukuman mati dengan kepastian hukum yang memadai.
Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai masa tunggu eksekusi meskipun proses hukum dan penolakan grasi telah selesai.Kontroversi terkait hukuman mati terus berlangsung antara pihak pro dan kontra, serta diperlukan dasar hukum yang tegas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.Solusi seperti penerapan masa percobaan 10 tahun dalam UU-KUHP 2023 dapat menjadi langkah pembaruan kebijakan pidana mati yang seimbang.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan masa percobaan 10 tahun dalam hukuman mati menurut UU-KUHP 2023 berdampak terhadap psikologis terpidana dan kredibilitas sistem peradilan di mata publik, apakah masa percobaan ini benar-benar mengurangi kontroversi atau justru menciptakan ketidakpastian baru. Kedua, perlu dikaji efektivitas prioritas eksekusi terpidana narkotika dibandingkan terpidana kejahatan lain, termasuk apakah kebijakan ini menciptakan diskriminasi hukum dan bagaimana dampaknya terhadap upaya pencegahan kejahatan secara menyeluruh. Ketiga, penting untuk meneliti kemungkinan pembuatan fasilitas eksekusi terpusat yang memenuhi aspek kemanusiaan dan standar hukum, serta bagaimana desain infrastruktur tersebut dapat mempercepat proses eksekusi tanpa melanggar hak asasi terpidana, mengingat keterbatasan fasilitas di lapas saat ini menjadi salah satu penghambat utama.
- The Implementation of Capital Punishment in Indonesia: The Human Rights Discourse | Journal of Law and... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jllr/article/view/46625The Implementation of Capital Punishment in Indonesia The Human Rights Discourse Journal of Law and journal unnes ac sju index php jllr article view 46625
- An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law | Sriwijaya Law Review. analysis death penalty... doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.44.pp191-200An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law Sriwijaya Law Review analysis death penalty doi 10 28946 slrev Vol1 Iss2 44 pp191 200
- Jurnal Hukum dan Peradilan. problematika penerapan mati konteks penegakan jurnal peradilan article home... doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234Jurnal Hukum dan Peradilan problematika penerapan mati konteks penegakan jurnal peradilan article home doi 10 25216 jhp 1 2 2012 207 234
- Login | JURNAL BELO. jurnal belo skip main content navigation menu site footer faculty law pattimura... ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2292Login JURNAL BELO jurnal belo skip main content navigation menu site footer faculty law pattimura ojs3 unpatti ac index php belo article view 2292
| File size | 296.42 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Metodologi 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Metodologi
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Dampak paling signifikan dari PAI adalah transformasi motivasi kepatuhan hukum, dari sekadar ketakutan eksternal (sanksi negara) menjadi kewajiban spiritualDampak paling signifikan dari PAI adalah transformasi motivasi kepatuhan hukum, dari sekadar ketakutan eksternal (sanksi negara) menjadi kewajiban spiritual
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini menerapkan kombinasi analisis hukum filosofis dan normatif, bersama dengan metode sistemik dan historis, untuk menilai bagaimana teknologiPenelitian ini menerapkan kombinasi analisis hukum filosofis dan normatif, bersama dengan metode sistemik dan historis, untuk menilai bagaimana teknologi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dan berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2019,
PUBMEDIAPUBMEDIA Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah terkini yang berfokus pada bullying dan body shaming di sekolah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturanData sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah terkini yang berfokus pada bullying dan body shaming di sekolah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang pluralisme hukum di Indonesia, menawarkan wawasan tentang masa depan reformasiPenelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang pluralisme hukum di Indonesia, menawarkan wawasan tentang masa depan reformasi
DRIYARKARADRIYARKARA Sifat hukuman mati yang tidak membuka ruang bagi koreksi juga meneguhkan tidak dapat dibenarkannya bentuk hukuman tersebut. Penulis berargumen bahwa hukumanSifat hukuman mati yang tidak membuka ruang bagi koreksi juga meneguhkan tidak dapat dibenarkannya bentuk hukuman tersebut. Penulis berargumen bahwa hukuman
UNNESUNNES Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Integritas yang tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaanBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Integritas yang tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan
Useful /
IJBLEIJBLE Optimisasi SIMRS melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan fungsi sistem, dan penegakan komitmen manajerial terbukti meningkatkan efektivitasOptimisasi SIMRS melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan fungsi sistem, dan penegakan komitmen manajerial terbukti meningkatkan efektivitas
PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan reflektif melalui penyuluhan, sarasehan, dan diskusi interaktif dengan melibatkan 15 orang petani,Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan reflektif melalui penyuluhan, sarasehan, dan diskusi interaktif dengan melibatkan 15 orang petani,
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Implementasi akad-akad ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil menciptakan arah baru bagi pengembangan ekonomiImplementasi akad-akad ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil menciptakan arah baru bagi pengembangan ekonomi
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kualitas layanan maupun nilai pelanggan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggunaan mobile banking,Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kualitas layanan maupun nilai pelanggan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggunaan mobile banking,