UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPenelitian ini membahas tentang perbandingan alat bukti dan proses pembuktian untuk perkara pidana, karena pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses persidangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya pelaku tindak kejahatan. Dalam hukum Konvensional pembuktian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun didalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada pada posisi Peraturan Daerah memiliki pembuktian lainnya yaitu terdapat dalam Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah. Maka berdasarkan hal demikian, sangat dianggap perlu untuk menelisik persoalan ini lebih dalam dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berefek kepada penerapannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normative yang didukung dengan literatur-literatur buku sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Dalam hasil penelitiannya secara yuridis hukum acara memang kedua komponen ini terlihat secara jelas perbedaannya, hukum acara pidana diterapkan di Pengadilan Negeri sedangkan qanun hukum acara jinayah diterapkan di Mahkamah Syariyah dan tidak menafikan KUHAP untuk memeriksa perkara pidana bahkan dituntut untuk memeriksa alat bukti berdasarkan dari sumber-sumber Hukum Islam yang dalam hal ini tidak ada dari segi materiil. Maka dari penelitian ini berharap kedepan, kedua peraturan ini dapat saling melengkapi satu sama lain untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat. Serta dalam analisa diharapkan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Perbandingan alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan qanun hukum acara jinayah terdapat perbedaan yang signifikan baik secara yuridis, teoritis maupun praktiknya di persidangan, hal ini terbilang unik dikarenakan adanya alat bukti yang masing-masing dalam KUHAP tidak ada alat bukti pengakuan terdakwa, alat bukti elektronik, barang bukti dan menghilangkan alat bukti petunjuk dan hanya terdapat di qanun hukum acara jinayah.Sedangkan dalam KUHAP tidak ada sama sekali.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara teori pembuktian dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayah. Selain itu, dapat juga dilakukan studi komparatif mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan di Provinsi Aceh, khususnya terkait dengan alat bukti dan proses pembuktian. Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keadilan dan hak asasi manusia.
| File size | 241.92 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, percepatan prosedur ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hak pihak ketiga yang sering berada di luar posisi penggugatNamun, percepatan prosedur ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hak pihak ketiga yang sering berada di luar posisi penggugat
DINASTIREVDINASTIREV Pra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilanPra/2025/PN Jakarta Selatan atas permohonan Hasto Kristiyanto menggambarkan dilema antara prosedur formal dan perlindungan hak asasi tersangka. Hakim praperadilan
UNIVERSITASMULIAUNIVERSITASMULIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital forensik berperan penting dalam mengungkap bukti elektronik, seperti log perubahan password dan penghapusanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital forensik berperan penting dalam mengungkap bukti elektronik, seperti log perubahan password dan penghapusan
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Seluruh bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun akan diberikan sertifikat elektronik sebagai pengganti sertifikat analog. Sertifikat elektronik diharapkanSeluruh bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun akan diberikan sertifikat elektronik sebagai pengganti sertifikat analog. Sertifikat elektronik diharapkan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utamaPembuktian melibatkan penilaian logis atas kebenaran fakta berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama
UNSURUNSUR Secara umum hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan posisi kedudukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.Secara umum hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan posisi kedudukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
UNSURUNSUR Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode Focus Group Discussion di Kampung Cukang Lemah, Desa Cihanjawar, Kabupaten Purwakarta. Hasil observasi danKegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode Focus Group Discussion di Kampung Cukang Lemah, Desa Cihanjawar, Kabupaten Purwakarta. Hasil observasi dan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanNamun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
Useful /
JURNALUGNJURNALUGN Artinya bahan tanah mediteran dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan beton. Variasi campuran beton dengan penambahan tanah kapur sebagai pengganti sebagianArtinya bahan tanah mediteran dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan beton. Variasi campuran beton dengan penambahan tanah kapur sebagai pengganti sebagian
UNSURUNSUR Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh. Korban kekerasan seksual di lembaga keagamaanPenelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh. Korban kekerasan seksual di lembaga keagamaan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Sebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerima sisa warisan setelah warisan dibagikan kepada ashab al-furudl. Oleh karenanya mereka adakalanyaSebagaimana nama yang disandang, mereka adalah penerima sisa warisan setelah warisan dibagikan kepada ashab al-furudl. Oleh karenanya mereka adakalanya
UNSURUNSUR Belum adanya regulasi khusus yang mengatur untuk memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal. Pada akhirnya, sangat diperlukan ketelitianBelum adanya regulasi khusus yang mengatur untuk memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal. Pada akhirnya, sangat diperlukan ketelitian