UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPenelitian ini membahas tentang perbandingan alat bukti dan proses pembuktian untuk perkara pidana, karena pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses persidangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya pelaku tindak kejahatan. Dalam hukum Konvensional pembuktian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun didalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada pada posisi Peraturan Daerah memiliki pembuktian lainnya yaitu terdapat dalam Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah. Maka berdasarkan hal demikian, sangat dianggap perlu untuk menelisik persoalan ini lebih dalam dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berefek kepada penerapannya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normative yang didukung dengan literatur-literatur buku sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Dalam hasil penelitiannya secara yuridis hukum acara memang kedua komponen ini terlihat secara jelas perbedaannya, hukum acara pidana diterapkan di Pengadilan Negeri sedangkan qanun hukum acara jinayah diterapkan di Mahkamah Syariyah dan tidak menafikan KUHAP untuk memeriksa perkara pidana bahkan dituntut untuk memeriksa alat bukti berdasarkan dari sumber-sumber Hukum Islam yang dalam hal ini tidak ada dari segi materiil. Maka dari penelitian ini berharap kedepan, kedua peraturan ini dapat saling melengkapi satu sama lain untuk menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat. Serta dalam analisa diharapkan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Perbandingan alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan qanun hukum acara jinayah terdapat perbedaan yang signifikan baik secara yuridis, teoritis maupun praktiknya di persidangan, hal ini terbilang unik dikarenakan adanya alat bukti yang masing-masing dalam KUHAP tidak ada alat bukti pengakuan terdakwa, alat bukti elektronik, barang bukti dan menghilangkan alat bukti petunjuk dan hanya terdapat di qanun hukum acara jinayah.Sedangkan dalam KUHAP tidak ada sama sekali.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara teori pembuktian dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayah. Selain itu, dapat juga dilakukan studi komparatif mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan di Provinsi Aceh, khususnya terkait dengan alat bukti dan proses pembuktian. Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keadilan dan hak asasi manusia.
| File size | 241.92 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau‑Waara dan perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau‑Waara dan perlindungan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik,Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik,
IBRAHIMYIBRAHIMY Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat konsumen tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki hak yang harus terpenuhi. Permasalahan yang diangkatPelaku usaha yang mengalami kerugian akibat konsumen tidak membayar biaya jasa pengiriman barang memiliki hak yang harus terpenuhi. Permasalahan yang diangkat
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tentang alatHal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tentang alat
UMMUMM Dengan mengeksplorasi tantangan yuridis ini, makalah ini memberikan kontribusi terhadap diskursus yang lebih luas mengenai penanggulangan terorisme diDengan mengeksplorasi tantangan yuridis ini, makalah ini memberikan kontribusi terhadap diskursus yang lebih luas mengenai penanggulangan terorisme di
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganBerdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
UJBUJB Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminalKebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal
UNISMAUNISMA Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis danMenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan
Useful /
UNSURUNSUR Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terutama di lingkungan lembaga keagamaan. Kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaanOleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terutama di lingkungan lembaga keagamaan. Kasus kekerasan seksual di lembaga keagamaan
UMMUMM Studi ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan lembaga khusus, serta integrasi digital dalam mempercepat pengembalian aset kepada negaraStudi ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan lembaga khusus, serta integrasi digital dalam mempercepat pengembalian aset kepada negara
UNSURUNSUR Selain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem danSelain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem dan
UNSURUNSUR 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa