YAYASANBHZYAYASANBHZ

I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan

Perkembangan zaman modern dan globalisasi telah meningkatkan berbagai bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut bervariasi, mulai dari pergaulan bebas hingga praktik perkawinan tidak tercatat yang dilakukan untuk menutupi aib. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menjadi tidak jelas di tengah masyarakat, apakah mereka dianggap sebagai anak sah atau tidak, khususnya dalam hal hak waris. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yang masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, serta tujuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum positif Indonesia serta menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan warisan dalam perkawinan tidak tercatat, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan dua sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat dua hal yang membedakan, yaitu dalam hal identitas dan pewarisan. Dalam aspek waris, anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah, dengan syarat anak tersebut telah disahkan. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan perkawinan tercatat memiliki kedudukan yang sama meskipun belum disahkan secara hukum negara. Dalam kedua perspektif tersebut, perkawinan seharusnya dicatat dan memperoleh akta resmi, jika tidak, anak yang dilahirkan dikategorikan sebagai anak luar perkawinan. Dengan demikian, tanpa pencatatan identitas anak, anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan.

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah.Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu.Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya terkait dengan penerimaan sosial dan pembentukan identitas diri mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme itsbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak dari perkawinan siri, termasuk analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses itsbat tersebut. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan hukum mengenai status anak dari perkawinan siri di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mencari model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia agar lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

  1. Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta... Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1293Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr Ibnu Majah No 2246 Dan Ahmad No 17487 Serta Doi Org 10 55606 Birokrasi V2i3 1293
  2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia | Syaikhuna: Jurnal... doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i2.3724Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia Syaikhuna Jurnal doi 10 36835 syaikhuna v10i2 3724
  3. ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO. 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN... Doi.Org/10.22373/Al-Mudharabah.V5i1.4704ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN Doi Org 10 22373 Al Mudharabah V5i1 4704
  4. JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM | Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law. beli... ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1936JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Al Amwal Journal of Islamic Economic Law beli ejournal iainpalopo ac index php alamwal article view 1936
Read online
File size228.86 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Pemanfaatan Platform Digital dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid 19 2026More at 2026

SEMINAR IDSEMINAR ID Kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 melalui pembatasan interaksi dan kerumunan sangat berdampak pada proses pembelajaran. PendidikanKebijakan pemerintah dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 melalui pembatasan interaksi dan kerumunan sangat berdampak pada proses pembelajaran. Pendidikan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keteranganPenelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan

JURIS Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak pada Forum Anak Kota Kupang FAKK 2026More at 2026

UNTAGUNTAG Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlahPenelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlah

JURIS Rekonstruksi Konsep Wali Nikah Dalam Praktik Pernikahan Online di Kota Padang Perspektif MaqAid al syar ah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Pertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastianPertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastian

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

JURIS Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia 2023More at 2023

UNISSULAUNISSULA Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang sangat besar pada anak yang masih membutuhkan bimbinganHasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang sangat besar pada anak yang masih membutuhkan bimbingan

JURIS Children s right to get exclusive breastfeeding in the Islamic law perspective 2021More at 2021

IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‑Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang‑Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

JURIS Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota LayakBerdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota Layak

Useful /

JURIS Konsekuensi Hukum Dan Sosial Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Indonesia 2026More at 2026

YAYASANBHZYAYASANBHZ Praktik perceraian non-yudisial ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait kepastian statusPraktik perceraian non-yudisial ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait kepastian status

JURIS Analisis Informasi Laporan Kinerja Keuangan Dalam Keputusan Investasi Bisnis Pada PT BPR Sarimadu Perseroda 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF Perusahaan kurang mampu mempertahankan tingkat likuiditasnya, namun hal ini tidak berarti investasi di perusahaan tidak menarik, karena perusahaan masihPerusahaan kurang mampu mempertahankan tingkat likuiditasnya, namun hal ini tidak berarti investasi di perusahaan tidak menarik, karena perusahaan masih

JURIS Penerapan Aplikasi Koperasi Pintar KOPPI Sebagai Inovasi Layanan Koperasi Pada PT Wilmar Group Berbasis Android 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF The Black Box Testing method is used to ensure that all application features function properly. This research recommends continuous development of theThe Black Box Testing method is used to ensure that all application features function properly. This research recommends continuous development of the

JURIS Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama Di Pcnu Gunungkidul Yogyakarta 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF They then maximize the potential of the waqf assets, thereby enhancing the economic and social well-being of the community. The strategies for productiveThey then maximize the potential of the waqf assets, thereby enhancing the economic and social well-being of the community. The strategies for productive

ads-block-test