YAYASANBHZYAYASANBHZ
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanPerkembangan zaman modern dan globalisasi telah meningkatkan berbagai bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut bervariasi, mulai dari pergaulan bebas hingga praktik perkawinan tidak tercatat yang dilakukan untuk menutupi aib. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menjadi tidak jelas di tengah masyarakat, apakah mereka dianggap sebagai anak sah atau tidak, khususnya dalam hal hak waris. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yang masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, serta tujuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum positif Indonesia serta menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan warisan dalam perkawinan tidak tercatat, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan dua sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah menurut hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat dua hal yang membedakan, yaitu dalam hal identitas dan pewarisan. Dalam aspek waris, anak dari perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah, dengan syarat anak tersebut telah disahkan. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan perkawinan tercatat memiliki kedudukan yang sama meskipun belum disahkan secara hukum negara. Dalam kedua perspektif tersebut, perkawinan seharusnya dicatat dan memperoleh akta resmi, jika tidak, anak yang dilahirkan dikategorikan sebagai anak luar perkawinan. Dengan demikian, tanpa pencatatan identitas anak, anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan.
Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah.Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu.Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya terkait dengan penerimaan sosial dan pembentukan identitas diri mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme itsbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak dari perkawinan siri, termasuk analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses itsbat tersebut. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan hukum mengenai status anak dari perkawinan siri di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, untuk mencari model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia agar lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.
- Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta... Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1293Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr Ibnu Majah No 2246 Dan Ahmad No 17487 Serta Doi Org 10 55606 Birokrasi V2i3 1293
- Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia | Syaikhuna: Jurnal... doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i2.3724Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia Syaikhuna Jurnal doi 10 36835 syaikhuna v10i2 3724
- ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO. 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN... Doi.Org/10.22373/Al-Mudharabah.V5i1.4704ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN Doi Org 10 22373 Al Mudharabah V5i1 4704
- JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM | Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law. beli... ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1936JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Al Amwal Journal of Islamic Economic Law beli ejournal iainpalopo ac index php alamwal article view 1936
| File size | 228.86 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Subjek penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 anak yang berusia dibawah 18 tahun, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua. Sumber data dipilihSubjek penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 anak yang berusia dibawah 18 tahun, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua. Sumber data dipilih
UM SURABAYAUM SURABAYA Kehadiran wali melalui video call dan saksi lengkap memberikan kepastian spiritual dan menegaskan bahwa nilai agama tetap terlindungi. Kedua, ḤifẓKehadiran wali melalui video call dan saksi lengkap memberikan kepastian spiritual dan menegaskan bahwa nilai agama tetap terlindungi. Kedua, Ḥifẓ
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,Hasil kajian menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif,
DINASTIREVDINASTIREV Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: PendekatanMaraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA From the perspective of Maqāṣid al-Sharīah, GAMAK aligns with the five core principles. it upholds the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) byFrom the perspective of Maqāṣid al-Sharīah, GAMAK aligns with the five core principles. it upholds the protection of religion (ḥifẓ al-dīn) by
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia melalui penyelesaian damai dan wewenangPenelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia melalui penyelesaian damai dan wewenang
UMPOUMPO Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi PeraturanPeraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik rujuk dan thalak yang di luar pengawasan saksi di masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko BaratHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik rujuk dan thalak yang di luar pengawasan saksi di masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, praktik perceraianPerceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, praktik perceraian
DINASTIREVDINASTIREV Kasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkanKasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap
KOMPETIFKOMPETIF Penerapan teknologi digital dalam layanan koperasi melalui pengembangan aplikasi Android di KOPERASI BERSAMA WILMAR GROUP menunjukkan bahwa transformasiPenerapan teknologi digital dalam layanan koperasi melalui pengembangan aplikasi Android di KOPERASI BERSAMA WILMAR GROUP menunjukkan bahwa transformasi