YAYASANBHZYAYASANBHZ
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanPerceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan dalam masyarakat, khususnya pada komunitas Muslim, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menjelaskan perceraian bagi pasangan beragama Islam hanya sah apabila dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam praktik sosial masih ditemukan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, baik secara sepihak maupun melalui kesepakatan lisan antara para pihak. Praktik tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks. Secara yuridis, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga status perkawinan tetap tercatat sah secara administratif, yang berdampak pada ketidakjelasan pemenuhan hak-hak keperdataan seperti harta bersama, hak waris, dan penerbitan akta cerai. Dari perspektif sosial, kondisi ini berpotensi melahirkan stigma, diskriminasi, serta kerentanan sosial-ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak. Sementara itu, dari aspek administrasi negara, perceraian di luar pengadilan menimbulkan hambatan dalam pencatatan sipil dan melemahkan mekanisme perlindungan hukum bagi anak. Artikel ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur perceraian yang sah sesuai dengan hukum Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi negara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masih terjadi di Indonesia, meskipun secara normatif perceraian hanya sah jika diputuskan oleh Pengadilan Agama.Praktik perceraian non-yudisial ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait kepastian status perkawinan, perlindungan hak-hak istri dan anak, serta tertib administrasi kependudukan.Implikasi hukum perceraian di luar Pengadilan Agama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai faktor-faktor sosio-kultural yang mendorong masyarakat untuk memilih jalur perceraian di luar pengadilan, termasuk peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi perceraian non-formal. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami perspektif masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas sosialisasi hukum perkawinan dan perceraian oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum perceraian yang formal. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei dan analisis data untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas program sosialisasi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji model mediasi perceraian yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam mediasi perceraian di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mewujudkan sistem perceraian yang lebih adil dan efektif di Indonesia.
- EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/21422EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN journal uin alauddin ac index php qadauna article view 21422
- Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah... doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah doi 10 19105 al manhaj v2i2 3417
- FR-SQDF. fr sqdf doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7FR SQDF fr sqdf doi 10 53401 iktsf v1i1 7
| File size | 258.33 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Hal ini terutama karena tidak ada indikasi jelas dari Al-Quran atau hadits yang melarang wanita bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, meskipunHal ini terutama karena tidak ada indikasi jelas dari Al-Quran atau hadits yang melarang wanita bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, meskipun
STIBASTIBA Dalam Q. S. An‑Nisa ayat 128, ditegaskan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah nusyuz, sementara KHI Pasal 116 memberikan dasar hukumDalam Q. S. An‑Nisa ayat 128, ditegaskan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah nusyuz, sementara KHI Pasal 116 memberikan dasar hukum
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan waris dalam perkawinan Gelahang biasanya mengikuti prinsip kewarisan berdasarkan status purusa dari masing-masingOleh karena itu, dalam praktiknya, ketentuan waris dalam perkawinan Gelahang biasanya mengikuti prinsip kewarisan berdasarkan status purusa dari masing-masing
APTKLHIAPTKLHI Program Perhutanan Sosial (SF) yang sedang diterapkan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat danProgram Perhutanan Sosial (SF) yang sedang diterapkan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif, yang menganalisis peraturan dan praktik terkait hak-hak istri dan anak setelahPendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif, yang menganalisis peraturan dan praktik terkait hak-hak istri dan anak setelah
UNISUNIS Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.
STISNQSTISNQ Setelah penetepan tanggal perkawinan diantara keduanya maka mengundang pihak masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, sanak keluarga, bapak mudin sebagaiSetelah penetepan tanggal perkawinan diantara keduanya maka mengundang pihak masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, sanak keluarga, bapak mudin sebagai
UINUIN 176 menurut mereka belum jelas sehingga diperlukan Hadis yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalâlah. 176 sudah cukup untuk menjelaskan arti176 menurut mereka belum jelas sehingga diperlukan Hadis yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalâlah. 176 sudah cukup untuk menjelaskan arti
Useful /
LIFESCIFILIFESCIFI Dengan mengadopsi pendekatan inovatif dan adaptif, institusi keuangan dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas mereka di lingkungan keuangan yang semakinDengan mengadopsi pendekatan inovatif dan adaptif, institusi keuangan dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas mereka di lingkungan keuangan yang semakin
LIFESCIFILIFESCIFI Faktor risiko utama yang teridentifikasi meliputi kendala likuiditas, ketidakpastian investasi, dan tantangan regulasi. Temuan menunjukkan bahwa kerangkaFaktor risiko utama yang teridentifikasi meliputi kendala likuiditas, ketidakpastian investasi, dan tantangan regulasi. Temuan menunjukkan bahwa kerangka
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutanPenelitian ini menganalisis program terapi hutan yang digunakan pada penelitian lain dan menyusun program terapi hutan yang aplikatif. Program terapi hutan
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Keluarga adalah tempat penting yang membentuk moral dan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran keluargaKeluarga adalah tempat penting yang membentuk moral dan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran keluarga