UPN VeteranUPN Veteran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraPenelitian ini berfokus pada sejauh mana kualitas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dilakukan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa netralitas ASN dapat dikatakan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam melakukan tinjauan secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 diperlukan penegakan atas etika administrasi yang meliputi empat aspek utama yakni ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa kualitas netralitas ASN dalam Pilkada 2020 lalu masih belum memenuhi aspek etika administrasi sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sistem yang mengatur.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.Posisi ASN yang rentan terhadap pengaruh politik dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.Pemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.
Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk meninjau kembali peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai pejabat politik untuk menghindari potensi diskriminasi terhadap ASN. Perlu juga dilakukan penguatan etika ASN melalui program pembinaan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai dasar ASN dan implikasi pelanggaran netralitas. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, serta studi tentang dampak politisasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Pengembangan sistem merit yang transparan dan akuntabel juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah intervensi politik dalam manajemen ASN.
- REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK | Lestari | Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi... doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK Lestari Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi doi 10 33005 jdg v9i1 1421
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 | Zuhro | Jurnal Penelitian Politik. demokrasi pemilu presiden zuhro... doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 Zuhro Jurnal Penelitian Politik demokrasi pemilu presiden zuhro doi 10 14203 jpp v16i1 782
- Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur... doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur doi 10 18196 jmh 2015 0070 87 94
- Efektifitas Tenaga Pendampingprofesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat... doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1198Efektifitas Tenaga Pendampingprofesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat doi 10 33005 jdg v7i1 1198
| File size | 723.52 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UMMUMM hanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaanhanya dalam waktu singkat beberapa bulan (penundaan terbatas waktu), karena faktor eksternal (seperti bencana alam), dan untuk penyelamatan kemanusiaan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kekurangan Undang-Undang Pemilu Indonesia dalam mencegah politik uang dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil disebabkan oleh kurangnya definisi danKekurangan Undang-Undang Pemilu Indonesia dalam mencegah politik uang dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil disebabkan oleh kurangnya definisi dan
MKRIMKRI Menjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenaiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai
UADUAD Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia, meskipunRelevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia, meskipun
UADUAD Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatanPenelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan
Useful /
BPKBPK Pemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha danPemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan
BPKBPK The explanation about this system will be presented as a discourse for the improvement of fixed asset accounting in Indonesia. The journey of fixed assetThe explanation about this system will be presented as a discourse for the improvement of fixed asset accounting in Indonesia. The journey of fixed asset
BPKBPK Penelitian ini membahas perencanaan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memanfaatkan pengalaman Government Accountability Office (GAO)Penelitian ini membahas perencanaan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memanfaatkan pengalaman Government Accountability Office (GAO)
STAIQSTAIQ Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober hingga April selama tahun ajaran 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru diPenelitian ini dilakukan dari bulan Oktober hingga April selama tahun ajaran 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru di