UPN VeteranUPN Veteran

Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kualitas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dilakukan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa netralitas ASN dapat dikatakan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam melakukan tinjauan secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 diperlukan penegakan atas etika administrasi yang meliputi empat aspek utama yakni ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa kualitas netralitas ASN dalam Pilkada 2020 lalu masih belum memenuhi aspek etika administrasi sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sistem yang mengatur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.Posisi ASN yang rentan terhadap pengaruh politik dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.Pemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk meninjau kembali peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai pejabat politik untuk menghindari potensi diskriminasi terhadap ASN. Perlu juga dilakukan penguatan etika ASN melalui program pembinaan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai dasar ASN dan implikasi pelanggaran netralitas. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, serta studi tentang dampak politisasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Pengembangan sistem merit yang transparan dan akuntabel juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah intervensi politik dalam manajemen ASN.

  1. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK | Lestari | Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi... doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK Lestari Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi doi 10 33005 jdg v9i1 1421
  2. Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 | Zuhro | Jurnal Penelitian Politik. demokrasi pemilu presiden zuhro... doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 Zuhro Jurnal Penelitian Politik demokrasi pemilu presiden zuhro doi 10 14203 jpp v16i1 782
  3. Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur... doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur doi 10 18196 jmh 2015 0070 87 94
  4. Efektifitas Tenaga Pendampingprofesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat... doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1198Efektifitas Tenaga Pendampingprofesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat doi 10 33005 jdg v7i1 1198
  1. #aparatur sipil#aparatur sipil
  2. #undang nomor#undang nomor
Read online
File size723.52 KB
Pages14
Short Linkhttps://juris.id/p-PK
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

JURIS Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Putusan MahkamahPenjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-UndangPutusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang

JURIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sutan Tanjung 2025More at 2025

UIDUID DPRD Labuhanbatu-Selatan memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasanDPRD Labuhanbatu-Selatan memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan

JURIS Perlindungan Hak Penumpang Kapal Terhadap Resiko Kesehatan Di Laut 2025More at 2025

UDBUDB Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan Purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari konsumen atau penumpangPenentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan Purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari konsumen atau penumpang

JURIS Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119 Pdt G 2023 PA Stb Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pa 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahanmenolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan

JURIS Implementasi Persidangan Daring Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid 19 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atauBerdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau

JURIS Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara Bumn Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta 2017More at 2017

IUSIUS Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-UndangDalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang

Useful /

JURIS Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Sementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagaiSementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagai

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagaiBerdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai

JURIS Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

JURIS Tinjauan Beban Kerja Dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Unit Rekam Medis Berdasarkan Metode Wisn Di Rsui Banyu Bening Boyolali Tahun 2018 2025More at 2025

UDBUDB Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan kebutuhan tenaga unit rekam medis di RSUI Banyu Bening Boyolali tahun 2018 menggunakan metode WISN menunjukkanBerdasarkan hasil penelitian, perhitungan kebutuhan tenaga unit rekam medis di RSUI Banyu Bening Boyolali tahun 2018 menggunakan metode WISN menunjukkan

Subjects /

  1. #akuntansi biaya#akuntansi biaya
  2. #dunia islam#dunia islam
  3. #tata bahasa#tata bahasa
  4. #internal control#internal control
  5. #program keluarga#program keluarga
  6. #roh kudus#roh kudus
  7. #anak usia#anak usia
  8. #bumdes masyarakat#bumdes masyarakat

ads-block-test