WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan kepabeanan di Indonesia dari perspektif hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi yang mengatur operasi kepabeanan, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, dan menilai mekanisme penegakan. Area fokus utama meliputi inefisiensi birokrasi, transparansi, integrasi teknologi, dan penegakan kepatuhan. Temuan menyoroti tantangan signifikan dalam kerangka layanan kepabeanan saat ini, seperti prosedur yang panjang, korupsi, dan penggunaan teknologi yang tidak memadai. Rekomendasi diajukan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, memperkuat penegakan, dan mengadopsi praktik terbaik internasional. Peningkatan ini sangat penting untuk menyelaraskan layanan kepabeanan Indonesia dengan standar internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan yang ditingkatkan.
Penelitian ini menyoroti pentingnya layanan kepabeanan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.Meskipun kerangka hukum yang komprehensif telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi dan penegakan tetap ada, termasuk inefisiensi birokrasi, kurangnya transparansi, dan keterbatasan dalam adopsi teknologi.Untuk meningkatkan efektivitas layanan kepabeanan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi kecurangan kepabeanan dan meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman pelaku usaha terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kepabeanan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik terbaik dalam fasilitasi perdagangan lintas batas di negara-negara dengan sistem kepabeanan yang maju, dengan tujuan mengidentifikasi strategi yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas layanan kepabeanan di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ ТА РОЗВИТОК... nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2617aeuIyy oI eayIaIN uoyN unco a eoo nayka ua index php agrosvit article view 2617
- Key aspects of the customs quality assessment tool application on the basis of marketing | Academic Journals... doi.org/10.23939/smeu2023.01.091Key aspects of the customs quality assessment tool application on the basis of marketing Academic Journals doi 10 23939 smeu2023 01 091
- МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ МИТНХ ПОСЛУГ | Економічні... doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.279476uaoioyeeoo uiuayIu iI uoyu ue inNn doi 10 31499 2616 5236 2 24 2023 279476
| File size | 380.63 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study highlights the need for reforms to streamline court procedures, enhance transparency, and strengthen corporate governance practices. These measuresThe study highlights the need for reforms to streamline court procedures, enhance transparency, and strengthen corporate governance practices. These measures
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan oleh anak menawarkan peluang dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia. Kasus Pengadilan NegeriPenerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan oleh anak menawarkan peluang dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia. Kasus Pengadilan Negeri
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakatSelain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi intoleransi,Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi intoleransi,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama lima informan kunci, termasuk pejabat penegak hukum, pakar hukum, danDengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama lima informan kunci, termasuk pejabat penegak hukum, pakar hukum, dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS HGB that is on the land of a persons property rights and land management rights cannot be upgraded to Property Rights. In addition, HGB that is encumberedHGB that is on the land of a persons property rights and land management rights cannot be upgraded to Property Rights. In addition, HGB that is encumbered
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pemilik platform (Blankos Block Party) dan pengguna dalam game online berbasis NFT terkait kepemilikanPenelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pemilik platform (Blankos Block Party) dan pengguna dalam game online berbasis NFT terkait kepemilikan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan EksporPutusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, putusan Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip konstitusional kesetaraan, non-diskriminasi,Namun, putusan Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip konstitusional kesetaraan, non-diskriminasi,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS However, successful implementation will require overcoming challenges such as bureaucratic resistance and technological infrastructure needs. The studyHowever, successful implementation will require overcoming challenges such as bureaucratic resistance and technological infrastructure needs. The study
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Di sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakanDi sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakan
UNNESUNNES Furthermore, the presence of superstitious belief, as a pre-existing degree of trust, tends to be used as a means to secure decisions and create a saferFurthermore, the presence of superstitious belief, as a pre-existing degree of trust, tends to be used as a means to secure decisions and create a safer