UJBUJB
Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian HukumKejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari dua negara, baik pelaku maupun korban berada di negara yang berbeda, atau kejahatan yang dilakukan di satu negara tetapi menimbulkan korban di negara lain, serta kejahatan yang menarik perhatian komunitas internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang‑undangan yang relevan, untuk menelaah peran hukum pidana nasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum pidana nasional berperan penting dalam membangun hukum pidana internasional, termasuk penerapan prinsip‑prinsip hukum pidana internasional yang serupa dengan hukum pidana nasional, serta dalam pelaksanaan penegakan hukum internasional melalui mekanisme hukum pidana nasional selama memungkinkan.
Hukum pidana nasional berperan penting dalam penanganan kejahatan transnasional dengan mengintegrasikan prinsip‑prinsip hukum internasional seperti asas legalitas, ne bis in idem, dan asas teritorial, serta berkolaborasi dengan lembaga internasional ketika kewenangan nasional terbatas.Namun, keterbatasan kedaulatan dan perbedaan regulasi antarnegara dapat menghambat penegakan yang efektif, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara hukum nasional dan internasional.Pada dasarnya, keberhasilan penegakan kejahatan transnasional bergantung pada penghormatan terhadap kedaulatan negara serta penerapan prinsip‑prinsip universal dalam sistem hukum masing‑masing.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme ekstradisi dalam kasus kejahatan transnasional beroperasi di antara negara-negara ASEAN, dengan menilai efektivitas perjanjian bilateral dan multilateral serta hambatan praktis yang dihadapi oleh otoritas penegak hukum. Selain itu, studi komparatif antara penerapan asas ne bis in idem di sistem hukum nasional Indonesia dan negara-negara lain dapat mengidentifikasi perbedaan interpretasi yang memengaruhi keputusan pengadilan internasional, sehingga memberikan rekomendasi harmonisasi standar prosedural. Terakhir, penelitian empiris mengenai persepsi korban kejahatan transnasional terhadap perlindungan hak asasi manusia oleh lembaga nasional dan internasional dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan reformasi kebijakan serta peningkatan koordinasi antar lembaga untuk menjamin keadilan yang lebih konsisten.
| File size | 182.62 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerjaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerja
UIDUID Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia menandai pembaharuan tata kelola investasiPembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia menandai pembaharuan tata kelola investasi
BINUSBINUS Analisis peta risiko menunjukkan proyek investasi makanan siap saji berisiko rendah dengan permintaan tinggi. Indonesia diharapkan mendapat keuntunganAnalisis peta risiko menunjukkan proyek investasi makanan siap saji berisiko rendah dengan permintaan tinggi. Indonesia diharapkan mendapat keuntungan
UNUDUNUD Artikel ini merekomendasikan agar otoritas pariwisata Bali mengurangi daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata bagi pasar jejak karbon sedang dan tinggiArtikel ini merekomendasikan agar otoritas pariwisata Bali mengurangi daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata bagi pasar jejak karbon sedang dan tinggi
UNIDAUNIDA Sepuluh responden menggunakan pengujian kegunaan dan menunjukkan bahwa 85,71% menganggapnya baik, 6,12% menganggapnya netral, dan 8,16% menganggapnya buruk.Sepuluh responden menggunakan pengujian kegunaan dan menunjukkan bahwa 85,71% menganggapnya baik, 6,12% menganggapnya netral, dan 8,16% menganggapnya buruk.
ECOJOINECOJOIN Model pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:Model pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:
AFEBIAFEBI Produksi memiliki pengaruh negatif terhadap volume impor, yang berarti bahwa peningkatan produksi dalam negeri dapat mengurangi kebutuhan impor. PDB memilikiProduksi memiliki pengaruh negatif terhadap volume impor, yang berarti bahwa peningkatan produksi dalam negeri dapat mengurangi kebutuhan impor. PDB memiliki
NEWINERANEWINERA Jika aborsi menyebabkan kematian bayi, maka berdasarkan Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, pelaku dapat melakukan tindak pidana secara individu maupunJika aborsi menyebabkan kematian bayi, maka berdasarkan Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, pelaku dapat melakukan tindak pidana secara individu maupun
Useful /
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Durasi produksi secara signifikan memengaruhi perusahaan karena target yang harus dipenuhi. Dalam proses produksi karpet kayu dan berbagai produk alasDurasi produksi secara signifikan memengaruhi perusahaan karena target yang harus dipenuhi. Dalam proses produksi karpet kayu dan berbagai produk alas
UNUDUNUD Temuan penelitian memperkaya pemahaman konseptual tentang quantum tourism dengan menonjolkan teknologi kuantum dan peran sentral energi spiritual Bali,Temuan penelitian memperkaya pemahaman konseptual tentang quantum tourism dengan menonjolkan teknologi kuantum dan peran sentral energi spiritual Bali,
UNUDUNUD The results highlight the importance of community involvement, partnership networks, creative product development, effective marketing, and long-term businessThe results highlight the importance of community involvement, partnership networks, creative product development, effective marketing, and long-term business
UJBUJB Namun, banyak negara telah legalisir ganja untuk keperluan medis, sementara di Indonesia legalisasi ganja tidak dapat dilakukan karena dianggap sebagaiNamun, banyak negara telah legalisir ganja untuk keperluan medis, sementara di Indonesia legalisasi ganja tidak dapat dilakukan karena dianggap sebagai