WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsSaat ini terdapat konflik antara inovasi teknologi dan pelestarian hak privasi akibat meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa yang disebabkan oleh transformasi digital dalam pendidikan. Melalui kacamata hukum hak asasi manusia internasional, penelitian ini bertujuan memahami kewajiban negara dalam melindungi data pribadi dalam konteks pendidikan digital. Penelitian ini mengkaji tiga kerangka teoritis: konsep Due Diligence Internasional, interpretasi General Comment No. 16 Komite Hak Asasi Manusia PBB, dan Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia, menggunakan metodologi hukum normatif dan pendekatan doktrinal. Temuan menunjukkan kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi tradisional yang gagal mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan digital, penelitian ini menunjukkan bahwa negara memiliki tiga kewajiban: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas privasi data. Untuk menilai kepatuhan negara terhadap kewajibannya dalam mencegah, menangani, dan memperbaiki pelanggaran privasi data pendidikan, penelitian ini menciptakan model evaluatif berbasis due diligence. Hasilnya penting untuk pengembangan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatur data pendidikan, menyediakan kerangka konseptual yang menyeimbangkan perlindungan hak dasar dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan akuntabilitas negara dalam tata kelola data pendidikan digital.
Penelitian ini berhasil membangun fondasi normatif yang komprehensif untuk regulasi perlindungan data di sektor pendidikan berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia internasional.pertama, menghadirkan model analitis interdisipliner yang menghubungkan hukum hak asasi manusia tradisional dengan tantangan perlindungan data digital.kedua, mengidentifikasi kerangka due diligence berbasis hak asasi manusia yang menggeser paradigma dari pendekatan reaktif menjadi kewajiban proaktif.dan ketiga, menghasilkan taksonomi kewajiban negara yang mengatasi fragmentasi pendekatan regulasi melalui standar universal yang tetap fleksibel terhadap konteks nasional.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lintas negara yang membandingkan efektivitas penerapan kerangka due diligence dalam sistem perlindungan data pendidikan digital, untuk memahami bagaimana konteks hukum dan kelembagaan nasional memengaruhi keberhasilan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kedua, diperlukan studi yang menggabungkan perspektif hukum hak asasi manusia dengan analisis teknis keamanan data, guna mengembangkan protokol perlindungan data yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga secara teknis tangguh terhadap ancaman siber dalam ekosistem pendidikan digital. Ketiga, perlu dikaji dampak dari penggunaan teknologi canggih seperti pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan dan analitik pembelajaran prediktif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait privasi dan otonomi peserta didik, agar dapat dirumuskan kerangka perlindungan yang proaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.
| File size | 351.78 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL dan kegagalan beberapa fungsi operasional strategis di lapangan. Sebagai solusi, penelitian ini mengembangkan blueprint tata kelola TI melalui SISAPPRAdan kegagalan beberapa fungsi operasional strategis di lapangan. Sebagai solusi, penelitian ini mengembangkan blueprint tata kelola TI melalui SISAPPRA
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study recommends establishing more inclusive policies through systematic public education, independent oversight institutions, and revisions to dataThis study recommends establishing more inclusive policies through systematic public education, independent oversight institutions, and revisions to data
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek antara kerangka hukum Indonesia dan standar ILO, namun masih ada beberapa halHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek antara kerangka hukum Indonesia dan standar ILO, namun masih ada beberapa hal
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif dapat menjadi alat rehabilitatif bagi pelaku anak, penerapannya dalam kasus pembunuhan sangat kompleksTemuan menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif dapat menjadi alat rehabilitatif bagi pelaku anak, penerapannya dalam kasus pembunuhan sangat kompleks
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, menerapkan sanksi yang lebih tegas, melawan korupsi, serta menyediakan alternatifUntuk mengatasi ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, menerapkan sanksi yang lebih tegas, melawan korupsi, serta menyediakan alternatif
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Conversely, Singapores common law system, leveraging precedents, offers greater flexibility and efficiency. To enhance global competitiveness, IndonesiaConversely, Singapores common law system, leveraging precedents, offers greater flexibility and efficiency. To enhance global competitiveness, Indonesia
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Juvenile justice is a significant aspect of any criminal justice system, especially in countries where childrens rights are enshrined in law. In Indonesia,Juvenile justice is a significant aspect of any criminal justice system, especially in countries where childrens rights are enshrined in law. In Indonesia,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Ultimately, the future of children in the criminal justice system depends on finding a balance between the need for accountability and the need for rehabilitation.Ultimately, the future of children in the criminal justice system depends on finding a balance between the need for accountability and the need for rehabilitation.
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial harus dipadukan dengan intervensi struktural seperti redistribusi beban pengasuhan, peningkatan kapasitasOleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial harus dipadukan dengan intervensi struktural seperti redistribusi beban pengasuhan, peningkatan kapasitas
UNWIRUNWIR Model Transformative Stakeholder Engagement Framework (TSEF) yang diusulkan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, bukti empiris lokal, dan tata kelolaModel Transformative Stakeholder Engagement Framework (TSEF) yang diusulkan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, bukti empiris lokal, dan tata kelola
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS In learning from global best practices, such as the European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Chinas national carbon market, the research identifiesIn learning from global best practices, such as the European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Chinas national carbon market, the research identifies
UYPUYP Program ini berhasil meningkatkan proses dan hasil dalam penyelenggaraan jenazah dengan metode explicit instruction, yang dibuktikan dengan semangat siswaProgram ini berhasil meningkatkan proses dan hasil dalam penyelenggaraan jenazah dengan metode explicit instruction, yang dibuktikan dengan semangat siswa