JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPenelitian ini mengkaji pergeseran beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia setelah ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, konseptual, studi kasus, dan komparatif untuk menganalisis peraturan, konsep, dan implementasi hukum terkait pergeseran beban pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian belum diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia, dan regulasi terkait pasal 12B, 37, 37A, dan 38B tampaknya tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pergeseran beban pembuktian dalam UNCAC 2003. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi terhadap formulasi pergeseran beban pembuktian yang bersifat preventif, represif, dan restoratif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pergeseran beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia belum dilakukan dan terdapat ketidakjelasan serta disharmoni dalam regulasi terkait.Perlu adanya modifikasi terhadap regulasi pergeseran beban pembuktian agar selaras dengan UNCAC 2003 dan memiliki karakteristik preventif, represif, dan restoratif.Modifikasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai praktik pembuktian dalam kasus korupsi di negara-negara yang telah menerapkan pergeseran beban pembuktian, seperti Hong Kong dan India, untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang jelas dan terukur untuk menentukan kapan pergeseran beban pembuktian dapat diterapkan secara proporsional dalam kasus korupsi, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi integrasi pendekatan pembuktian berbasis teknologi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti dalam kasus korupsi. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
| File size | 545.26 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaluddin Athiyah mengelompokkan maqasid syariah ini dari kecil atau khusus sampai kepada yang umum atau publikHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaluddin Athiyah mengelompokkan maqasid syariah ini dari kecil atau khusus sampai kepada yang umum atau publik
DINASTIRESDINASTIRES Harmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukanHarmonisasi norma hukum ini diperkuat oleh legitimasi koordinasi KPK dalam menangani kasus antar-yurisdiksi, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan
SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Selanjutnya, ketertarikan peserta meningkat terhadap budidaya maggot sebagai alternatif pakan ternak rumah tangga dan pembuatan produk maggot yang dapatSelanjutnya, ketertarikan peserta meningkat terhadap budidaya maggot sebagai alternatif pakan ternak rumah tangga dan pembuatan produk maggot yang dapat
SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sejumlah institusiMetode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sejumlah institusi
SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Penggunaan alat peraga hasil pelatihan terbukti mampu meningkatkan minat dan partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran. Pelatihan dan pendampinganPenggunaan alat peraga hasil pelatihan terbukti mampu meningkatkan minat dan partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran. Pelatihan dan pendampingan
SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pencatatan keuangan, pengelompokan pengeluaran, serta perencanaan anggaranHasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pencatatan keuangan, pengelompokan pengeluaran, serta perencanaan anggaran
SAMUDRAJURNALSAMUDRAJURNAL Partisipasi aktif serta metode pelatihan yang variatif terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan peserta. Pelatihan semacam ini perlu diperluas agarPartisipasi aktif serta metode pelatihan yang variatif terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan peserta. Pelatihan semacam ini perlu diperluas agar
UNUSAUNUSA Setelah tujuh hari, koloni bakteri dipurifikasi tiga kali menggunakan Nutrient Agar. Seleksi bakteri proteolitik dilakukan secara kualitatif dengan mediaSetelah tujuh hari, koloni bakteri dipurifikasi tiga kali menggunakan Nutrient Agar. Seleksi bakteri proteolitik dilakukan secara kualitatif dengan media
Useful /
UNILAUNILA Berdasarkan penelitian, lahan basah di Desa Kibang Pacing memiliki 13 jenis burung endemik dan dilindungi yang potensial dijadikan objek wisata birdwatching,Berdasarkan penelitian, lahan basah di Desa Kibang Pacing memiliki 13 jenis burung endemik dan dilindungi yang potensial dijadikan objek wisata birdwatching,
UNILAUNILA Pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah berkaitan erat dengan kinerja produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk DomestikPertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah berkaitan erat dengan kinerja produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik
UNILAUNILA Hasil penelitian menyatakan bahwa daya dukung fisik sebesar 759 orang/hari untuk piknik dan 122 orang/hari untuk berkemah, daya dukung ekologis sebesarHasil penelitian menyatakan bahwa daya dukung fisik sebesar 759 orang/hari untuk piknik dan 122 orang/hari untuk berkemah, daya dukung ekologis sebesar
JAYABAYAJAYABAYA Elucidation of Article 57 of Law Number 31 of 1997 affirms that the Military Prosecutor General in performing prosecution function shall be responsibleElucidation of Article 57 of Law Number 31 of 1997 affirms that the Military Prosecutor General in performing prosecution function shall be responsible