JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPenelitian ini mengkaji pergeseran beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia setelah ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, konseptual, studi kasus, dan komparatif untuk menganalisis peraturan, konsep, dan implementasi hukum terkait pergeseran beban pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian belum diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia, dan regulasi terkait pasal 12B, 37, 37A, dan 38B tampaknya tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pergeseran beban pembuktian dalam UNCAC 2003. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi terhadap formulasi pergeseran beban pembuktian yang bersifat preventif, represif, dan restoratif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pergeseran beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia belum dilakukan dan terdapat ketidakjelasan serta disharmoni dalam regulasi terkait.Perlu adanya modifikasi terhadap regulasi pergeseran beban pembuktian agar selaras dengan UNCAC 2003 dan memiliki karakteristik preventif, represif, dan restoratif.Modifikasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai praktik pembuktian dalam kasus korupsi di negara-negara yang telah menerapkan pergeseran beban pembuktian, seperti Hong Kong dan India, untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang jelas dan terukur untuk menentukan kapan pergeseran beban pembuktian dapat diterapkan secara proporsional dalam kasus korupsi, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi integrasi pendekatan pembuktian berbasis teknologi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti dalam kasus korupsi. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
| File size | 545.26 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meskiHasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang baru dinilai belum matang, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK tetap independen meski
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode SLR (systematic literature review) dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh penelitian yang relevanPenelitian ini menggunakan metode SLR (systematic literature review) dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh penelitian yang relevan
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap buku, artikel, dan jurnal akademik terbitan 2018–2025 yang membahas transformasi digital,Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap buku, artikel, dan jurnal akademik terbitan 2018–2025 yang membahas transformasi digital,
DINASTIRESDINASTIRES Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hal ini justru tidak luput dari perhatian rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri, cukup kritis dan pintar untuk melihat, memahami setiap kebijakanHal ini justru tidak luput dari perhatian rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri, cukup kritis dan pintar untuk melihat, memahami setiap kebijakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalamModel penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tujuan utamanya adalah untuk menilai dampak hukum ini pada reformasi hukum, mengevaluasi penegakannya, dan menyoroti masalah yang dihadapi dalam implementasinya.Tujuan utamanya adalah untuk menilai dampak hukum ini pada reformasi hukum, mengevaluasi penegakannya, dan menyoroti masalah yang dihadapi dalam implementasinya.
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Dalam hal ini, hukum Islam bukan hanya sebagai ketentuan Tuhan yang menolak kepentingan manusia, tetapi juga kebutuhan manusia untuk mengatur masyarakatDalam hal ini, hukum Islam bukan hanya sebagai ketentuan Tuhan yang menolak kepentingan manusia, tetapi juga kebutuhan manusia untuk mengatur masyarakat
Useful /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Evaluasi menemukan bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan pegawai, mengatasi masalah kinerja secara efektif, dan responsif terhadap perubahanEvaluasi menemukan bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan pegawai, mengatasi masalah kinerja secara efektif, dan responsif terhadap perubahan
DINASTIRESDINASTIRES It is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on theIt is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on the
DINASTIRESDINASTIRES Kedua negara mayoritas Muslim ini mengalokasikan proporsi besar anggaran untuk administrasi agama meskipun mengadopsi prinsip sekularisme. Studi ini menggunakanKedua negara mayoritas Muslim ini mengalokasikan proporsi besar anggaran untuk administrasi agama meskipun mengadopsi prinsip sekularisme. Studi ini menggunakan
DINASTIRESDINASTIRES The implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal andThe implementation of online auction arisan, reliant on member recruitment, presents significant legal risks, particularly due to the often-verbal and