PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan dan penyimpanan dokumen perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pembayaran biaya perjalanan dinas. Fokus penelitian meliputi identifikasi dokumen pendukung yang diperlukan, prosedur pembayaran, pengelolaan dokumen, serta hambatan yang sering terjadi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen utama yang diperlukan meliputi Surat Tugas (ST), Surat Perjalanan Dinas (SPD), Costsheet, rincian biaya, kuitansi, dan bukti penginapan serta transportasi. Prosedur pembayaran melibatkan verifikasi berkas oleh verifikatur, bendahara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan sistem penyimpanan kronologis berdasarkan tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan disimpan di pusat kearsipan setelah masa retensi satu tahun. Hambatan utama meliputi lamanya proses administrasi akibat ketidakhadiran pejabat yang berwenang dan keterbatasan dana tunai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pembayaran dan pengelolaan dokumen perjalanan dinas di BPKP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Pusat Informasi Pengawasan BPKP dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sesuai dengan PMK No.Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembayaran biaya perjalanan dinas meliputi surat tugas, surat perjalanan dinas, rencana biaya perjalanan dinas (costsheet), rincian biaya perjalanan dinas, kuitansi atau bukti transpor, dan kuitansi atau bukti penginapan.Faktor penghambat dalam prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas adalah atasan pelaksana kegiatan dinas tidak berada di tempat, terutama pada akhir semester kedua, dan kekurangan dana tunai.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan sistem digitalisasi dokumen perjalanan dinas di BPKP, termasuk analisis biaya dan manfaatnya, serta identifikasi tantangan implementasi dan solusinya. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pengukuran kinerja pengelolaan dokumen perjalanan dinas yang komprehensif, dengan mempertimbangkan indikator-indikator seperti kecepatan proses, akurasi data, dan tingkat kepuasan pengguna. Ketiga, studi lanjutan dapat menginvestigasi dampak kebijakan pembatasan anggaran perjalanan dinas terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan keuangan negara oleh BPKP, serta mencari alternatif solusi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pengawasan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efisien.

  1. Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat... doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.177Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat doi 10 46367 iqtishaduna v8i2 177
Read online
File size389.07 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test