DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal dan lintas institusi yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional. Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme pengawas pemilu, dan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif. Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.
Penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal (Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan) dan lintas institusi (saksi partai politik, KPU, PPK, dan aparat penegak hukum) yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional — regulatif, normatif, dan kognitif-kultural.Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme Pengawas Pemilu, sedangkan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Minahasa.Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.Untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan, peningkatan sinergi antar lembaga melalui mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dengan memperluas sosialisasi dan keterlibatan organisasi lokal, serta melakukan evaluasi periodik terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 agar mekanisme penanganan pelanggaran lebih responsif terhadap konteks lokal.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta dampak peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pengawasan pemilu. 2. Menganalisis dan mengembangkan mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital antara Bawaslu, KPU, Gakkumdu, dan DKPP untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. 3. Mengkaji peran dan keterlibatan organisasi lokal dalam pengawasan partisipatif, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
- Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif... jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/272Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif jurnalfasya iainkediri ac index php verfassung article view 272
- PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2367PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA journals usm ac index php julr article view 2367
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
| File size | 326.51 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenaiImplikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenai
UIDUID Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerahMekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerah
UIDUID Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatanTanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan
UIDUID Namun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepadaNamun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepada
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
UIDUID Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Labuhanbau-Selatan terhadap pengelolaanBerdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Labuhanbau-Selatan terhadap pengelolaan
FHUKIFHUKI Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. JikaDalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period memberikan wewenang kepada penanggung untuk meninjau kebenaran informasi yang diberikan tertanggung. Jika
AFEBIAFEBI Temuan ini memvalidasi bahwa keberagaman gender dan perusahaan keluarga sebagai variabel instrumental. Perempuan dalam Dewan Komisaris (BoC) dan DewanTemuan ini memvalidasi bahwa keberagaman gender dan perusahaan keluarga sebagai variabel instrumental. Perempuan dalam Dewan Komisaris (BoC) dan Dewan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Perlindungan hukum terhadap teknisi anestesi dalam melakukan prosedur anestesi tanpa anestesioloog di rumah sakit adalah kompleks. 17 tahun 2023 tentangPerlindungan hukum terhadap teknisi anestesi dalam melakukan prosedur anestesi tanpa anestesioloog di rumah sakit adalah kompleks. 17 tahun 2023 tentang
DINASTIRESDINASTIRES Latar belakang penelitian ini bersumber dari peran subnasional yang semakin meningkat dalam hubungan internasional dan kebutuhan pemerintah daerah untukLatar belakang penelitian ini bersumber dari peran subnasional yang semakin meningkat dalam hubungan internasional dan kebutuhan pemerintah daerah untuk
AFEBIAFEBI Data dikumpulkan dari 89 perawat yang bekerja di rumah sakit milik institusi kepolisian di Kota Manado, Indonesia. Responden disurvei langsung tentangData dikumpulkan dari 89 perawat yang bekerja di rumah sakit milik institusi kepolisian di Kota Manado, Indonesia. Responden disurvei langsung tentang
UPIUPI Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari kekuatan lentur komposit poliestir yang diberi penegangan serat lontar (Borassus Flabellifer) dalam kondisiPenelitian ini dilakukan untuk mempelajari kekuatan lentur komposit poliestir yang diberi penegangan serat lontar (Borassus Flabellifer) dalam kondisi