DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal dan lintas institusi yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional. Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme pengawas pemilu, dan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif. Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.
Penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal (Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan) dan lintas institusi (saksi partai politik, KPU, PPK, dan aparat penegak hukum) yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional — regulatif, normatif, dan kognitif-kultural.Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme Pengawas Pemilu, sedangkan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Minahasa.Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.Untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan, peningkatan sinergi antar lembaga melalui mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dengan memperluas sosialisasi dan keterlibatan organisasi lokal, serta melakukan evaluasi periodik terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 agar mekanisme penanganan pelanggaran lebih responsif terhadap konteks lokal.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta dampak peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pengawasan pemilu. 2. Menganalisis dan mengembangkan mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital antara Bawaslu, KPU, Gakkumdu, dan DKPP untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. 3. Mengkaji peran dan keterlibatan organisasi lokal dalam pengawasan partisipatif, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
- Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif... jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/272Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif jurnalfasya iainkediri ac index php verfassung article view 272
- PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2367PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA journals usm ac index php julr article view 2367
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
| File size | 326.51 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPOUMPO Namun, mereka kemudian berbeda pendapat tentang apakah hukum-hukum yang dibuat Allah tersebut hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnyaNamun, mereka kemudian berbeda pendapat tentang apakah hukum-hukum yang dibuat Allah tersebut hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya
YPIDATHUYPIDATHU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sukses inovasi teknologi di institusi publik Indonesia. DenganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sukses inovasi teknologi di institusi publik Indonesia. Dengan
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL Fragmentasi tata kelola dan koordinasi antar‑pemerintah yang lemah terus menghambat implementasi dan menunda respons kolektif. Kebijakan yang terlaluFragmentasi tata kelola dan koordinasi antar‑pemerintah yang lemah terus menghambat implementasi dan menunda respons kolektif. Kebijakan yang terlalu
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat budaya kerja yang positif dan meningkatkan keterlibatan karyawan untuk mencapai produktivitas yang optimalTemuan ini menekankan pentingnya memperkuat budaya kerja yang positif dan meningkatkan keterlibatan karyawan untuk mencapai produktivitas yang optimal
STIALANSTIALAN Temuan menunjukkan bahwa manajemen talenta untuk Sandiman belum diimplementasikan secara optimal karena ketidaksesuaian antara tugas di Kejaksaan AgungTemuan menunjukkan bahwa manajemen talenta untuk Sandiman belum diimplementasikan secara optimal karena ketidaksesuaian antara tugas di Kejaksaan Agung
AREAIAREAI Literatur akuntansi menunjukkan bahwa efisiensi komite audit tergantung pada beberapa karakteristik, terutama kualifikasi profesional, independensi, masaLiteratur akuntansi menunjukkan bahwa efisiensi komite audit tergantung pada beberapa karakteristik, terutama kualifikasi profesional, independensi, masa
AREAIAREAI Perusahaan didorong untuk mengoptimalkan struktur modal, memperkuat praktik pelaporan lingkungan, dan mendorong kepemilikan manajemen sebagai cara untukPerusahaan didorong untuk mengoptimalkan struktur modal, memperkuat praktik pelaporan lingkungan, dan mendorong kepemilikan manajemen sebagai cara untuk
AREAIAREAI Penelitian merekomendasikan penerapan laporan keuangan yang dapat disesuaikan secara cerdas melalui kecerdasan buatan dan peningkatan literasi keuanganPenelitian merekomendasikan penerapan laporan keuangan yang dapat disesuaikan secara cerdas melalui kecerdasan buatan dan peningkatan literasi keuangan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan danTemuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa Little Bandung adalah praktik diplomasi paralel yang otonom, berdasarkan kebutuhan regional, dan dilakukan melalui kolaborasiHasil penelitian menunjukkan bahwa Little Bandung adalah praktik diplomasi paralel yang otonom, berdasarkan kebutuhan regional, dan dilakukan melalui kolaborasi
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan ada kesenjangan antara aturan normatif dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2016 dan praktek empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan ada kesenjangan antara aturan normatif dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2016 dan praktek empiris di lapangan.
STIALANSTIALAN Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Denpasar dapat lebih optimal, transparan, dan inklusif, sehingga tercipta tertib administrasiDengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Denpasar dapat lebih optimal, transparan, dan inklusif, sehingga tercipta tertib administrasi