DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal dan lintas institusi yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional. Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme pengawas pemilu, dan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif. Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.
Penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal (Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan) dan lintas institusi (saksi partai politik, KPU, PPK, dan aparat penegak hukum) yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional — regulatif, normatif, dan kognitif-kultural.Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme Pengawas Pemilu, sedangkan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Minahasa.Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.Untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan, peningkatan sinergi antar lembaga melalui mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dengan memperluas sosialisasi dan keterlibatan organisasi lokal, serta melakukan evaluasi periodik terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 agar mekanisme penanganan pelanggaran lebih responsif terhadap konteks lokal.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta dampak peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pengawasan pemilu. 2. Menganalisis dan mengembangkan mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital antara Bawaslu, KPU, Gakkumdu, dan DKPP untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. 3. Mengkaji peran dan keterlibatan organisasi lokal dalam pengawasan partisipatif, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
- Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif... jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/272Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif jurnalfasya iainkediri ac index php verfassung article view 272
- PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2367PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA journals usm ac index php julr article view 2367
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
| File size | 326.51 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya gunaUntuk memajukan dan mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal dan potensial dibidangnya guna
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.
UIDUID Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional. Siapa pihak yang berwenang, instrumenHal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional. Siapa pihak yang berwenang, instrumen
UIDUID Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanEfektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
UIDUID Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD, DPRD Labuhanbatu-Selatan membutuhkan pedoman yang secara jelas mengenai mekanisme dan prosedur yangDalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD, DPRD Labuhanbatu-Selatan membutuhkan pedoman yang secara jelas mengenai mekanisme dan prosedur yang
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Upaya preventif dan edukatif telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berjalan maksimal karena minimnya sistem penghargaan dan persepsi negatif terhadapUpaya preventif dan edukatif telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berjalan maksimal karena minimnya sistem penghargaan dan persepsi negatif terhadap
FHUKIFHUKI Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑UndangKonsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang
UADUAD Setiap peraturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan termasuk peraturan tentang cuti ini terutama jika dikaitkan dengan tujuan dari pilkada itu sendiri.Setiap peraturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan termasuk peraturan tentang cuti ini terutama jika dikaitkan dengan tujuan dari pilkada itu sendiri.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga sama dengan perwujudan dasar demokrasi dengan tetap memperhatikan hak setiapKedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga sama dengan perwujudan dasar demokrasi dengan tetap memperhatikan hak setiap
MAHADEWAMAHADEWA Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen penilaian tematik berbasis HOTS yang berkualitas secara teoretis dan empiris untuk peserta didik kelasPenelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen penilaian tematik berbasis HOTS yang berkualitas secara teoretis dan empiris untuk peserta didik kelas
MAHADEWAMAHADEWA Dengan demikian, penerapan model pembelajaran inkuiri efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penerapan model pembelajaran inkuiri dapatDengan demikian, penerapan model pembelajaran inkuiri efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penerapan model pembelajaran inkuiri dapat
MAHADEWAMAHADEWA Penelitian dikatakan berhasil bila memenuhi kriteria: (1) nilai rata-rata tes akhir pembelajaran Matematika materi materi peluang kejadian saling lepasPenelitian dikatakan berhasil bila memenuhi kriteria: (1) nilai rata-rata tes akhir pembelajaran Matematika materi materi peluang kejadian saling lepas