DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen untuk melacak fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal dan lintas institusi yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional. Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme pengawas pemilu, dan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif. Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.
Penanganan kasus pergeseran suara dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Likupang Barat oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui klarifikasi, penyelidikan, dan koordinasi internal (Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan) dan lintas institusi (saksi partai politik, KPU, PPK, dan aparat penegak hukum) yang dilaksanakan melalui tiga pilar institusional — regulatif, normatif, dan kognitif-kultural.Pilar regulatif tercermin dalam penerapan aturan dan mekanisme pengambilan tindakan terhadap pelanggaran, pilar normatif terlihat dalam komitmen institusi untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme Pengawas Pemilu, sedangkan pilar kognitif-kultural tercermin dalam upaya Bawaslu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Minahasa.Hasil akhir adalah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengenai perbaikan hasil penghitungan suara dan penerapan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang terlibat.Untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan, peningkatan sinergi antar lembaga melalui mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dengan memperluas sosialisasi dan keterlibatan organisasi lokal, serta melakukan evaluasi periodik terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 agar mekanisme penanganan pelanggaran lebih responsif terhadap konteks lokal.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas pelatihan hukum pemilu dan etika pengawasan bagi pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta dampak peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pengawasan pemilu. 2. Menganalisis dan mengembangkan mekanisme koordinasi terintegrasi dan berbasis data digital antara Bawaslu, KPU, Gakkumdu, dan DKPP untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. 3. Mengkaji peran dan keterlibatan organisasi lokal dalam pengawasan partisipatif, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
- Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif... jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/272Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif jurnalfasya iainkediri ac index php verfassung article view 272
- PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2367PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA journals usm ac index php julr article view 2367
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
| File size | 326.51 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatanSelain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan
UIN SGDUIN SGD Strategi pemasaran politik yang diterapkan tidak hanya fokus pada kampanye pemilihan, melainkan juga pada penciptaan makna sosial dan simbolik yang menguatkanStrategi pemasaran politik yang diterapkan tidak hanya fokus pada kampanye pemilihan, melainkan juga pada penciptaan makna sosial dan simbolik yang menguatkan
UIDUID Tanggung jawab pelaku usaha mencakup pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian santunan sesuai ketentuan UUPK. Kendala utama adalah lama penyelesaianTanggung jawab pelaku usaha mencakup pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian santunan sesuai ketentuan UUPK. Kendala utama adalah lama penyelesaian
BIRCU JOURNALBIRCU JOURNAL Pengelola media dan lembaga keamanan harus bersamar sebagai mitra, memberikan akses tanpa hambatan dan melaksanakan kebijakan Informasi Bebas (FOI) gunaPengelola media dan lembaga keamanan harus bersamar sebagai mitra, memberikan akses tanpa hambatan dan melaksanakan kebijakan Informasi Bebas (FOI) guna
FHUKIFHUKI Pelaku usaha memanfaatkan posisi dominan mereka untuk membuat perjanjian baku yang merugikan, memberikan informasi yang tidak jelas, dan menyediakan layananPelaku usaha memanfaatkan posisi dominan mereka untuk membuat perjanjian baku yang merugikan, memberikan informasi yang tidak jelas, dan menyediakan layanan
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai
ECOJOINECOJOIN Berdasarkan hasil tersebut, pemilik dapat mengangkat komisaris independen multi gender dan komite audit mono gender untuk mendapatkan fungsi pengawasanBerdasarkan hasil tersebut, pemilik dapat mengangkat komisaris independen multi gender dan komite audit mono gender untuk mendapatkan fungsi pengawasan
AFEBIAFEBI Hal ini menyarankan bahwa perusahaan dengan skor pengungkapan karbon yang lebih tinggi umumnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Di samping itu,Hal ini menyarankan bahwa perusahaan dengan skor pengungkapan karbon yang lebih tinggi umumnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Di samping itu,
Useful /
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan di perguruan tinggiPenelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan di perguruan tinggi
UIN SGDUIN SGD Kontribusi penelitian ini adalah portret mikro empiris dakwah; penyempurnaan teoretis Dahlanisme di luar biarisan puritan‑tradisional untuk strategiKontribusi penelitian ini adalah portret mikro empiris dakwah; penyempurnaan teoretis Dahlanisme di luar biarisan puritan‑tradisional untuk strategi
AFEBIAFEBI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis pada pengusahaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis pada pengusaha
UPIUPI Ukuran luas penampang yang lebih besar dan keberadaan area celah mungkin menjadi penyebab yang utama menurunkan kekuatan lentur yang dihasilkan oleh gabunganUkuran luas penampang yang lebih besar dan keberadaan area celah mungkin menjadi penyebab yang utama menurunkan kekuatan lentur yang dihasilkan oleh gabungan