UM SURABAYAUM SURABAYA

Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi SyariahJurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah

This study aims to determine Islamic law on AI (artificial intelligence) in transactions. In this era, AI has entered into various sectors of commerce. Many large companies have used AI in various functions and roles. So it is necessary to study the legal impact of AI in transaction. This research uses a normative method with a conceptual approach. In transactions, weak AI has occupied at least three positions out of four possible positions, as objects, tools and limited agent. Meanwhile, strong AI, which occupies a position as an independent entity, does not yet exist at this time. At least three positions can be measured actually and one position can be measured hypothetically. Weak AI as objects, tools and limited agent is punished by rules related to its position. But in general, the blame for the AI in these three positions lies with the provider and not the AI itself. Meanwhile, AI as an independent entity, if it is analogous to the general rules of transactions, then all the consequences of his wrongful actions will be charged to him. Because the error is the result of the ability of think independently. The punishment that can be applied is punishment within the scope of tazir that is adjusted to government regulations as well as scientific research on the limits of AI intelligence.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI telah merambah berbagai sektor bisnis dan ekonomi, dengan weak AI menduduki posisi sebagai objek, alat, dan agen terbatas.Strong AI, yang berpotensi sebagai entitas mandiri, belum terwujud namun perlu dipertimbangkan dari perspektif fikih.Penetapan hukum terkait AI, khususnya strong AI, memerlukan penyesuaian dengan prinsip syariah, kebijakan pemerintah, dan penelitian ilmiah untuk menentukan batas kecerdasan dan tanggung jawabnya.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam implikasi hukum dari strong AI, termasuk hak dan kewajibannya dalam transaksi ekonomi syariah. Selain itu, perlu diteliti mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tepat jika strong AI melakukan kesalahan atau wanprestasi, dengan mempertimbangkan konsep tazir dan batas kecerdasan AI. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat.

  1. The Application of Artificial Intelligence in Electronic Commerce - IOPscience. application artificial... doi.org/10.1088/1742-6596/1302/3/032030The Application of Artificial Intelligence in Electronic Commerce IOPscience application artificial doi 10 1088 1742 6596 1302 3 032030
  2. Establishing Legal Rights and Liabilities for Artificial Intelligence | IIUM Law Journal. establishing... doi.org/10.31436/iiumlj.v26i1.382Establishing Legal Rights and Liabilities for Artificial Intelligence IIUM Law Journal establishing doi 10 31436 iiumlj v26i1 382
  3. A Mass-Produced Sociable Humanoid Robot: Pepper: The First Machine of Its Kind | IEEE Journals &... doi.org/10.1109/MRA.2018.2833157A Mass Produced Sociable Humanoid Robot Pepper The First Machine of Its Kind IEEE Journals doi 10 1109 MRA 2018 2833157
Read online
File size446.8 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Clemency Asset Restitution and Islamic Law Rethinking Justice for Corruption Offences in Indonesia 2026More at 2026

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dari perspektif hukum Islam, taubat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha) yang disertai dengan restitusi merupakan kewajiban moral dan hukum yang bersifatDari perspektif hukum Islam, taubat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha) yang disertai dengan restitusi merupakan kewajiban moral dan hukum yang bersifat

JURIS Sanksi Pidana Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi Perspektif Hukum Islam Criminal Sanctions on Waste Management in Jambi City an Islamic Law Perspective 2025More at 2025

STIBASTIBA Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Satuan Kepolisian Kota (Satpol PP) Kota Jambi, beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS),Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Satuan Kepolisian Kota (Satpol PP) Kota Jambi, beberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS),

JURIS Childfree Marriages in Islamic Perspective A MaqAid al Sharah Analysis of Spousal Choice and Reproductive Intentions 2025More at 2025

ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Recommendations call for dynamic fiqh responses that balance individual rights with communal interests in sustaining Muslim ummah growth. This study confirmsRecommendations call for dynamic fiqh responses that balance individual rights with communal interests in sustaining Muslim ummah growth. This study confirms

JURIS Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim oleh Wali Legal Protection Against the Control of the Inherited Property of an Orphan Child by the Guardian 2025More at 2025

STIBASTIBA Namun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agamaNamun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agama

JURIS Pendekatan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Penganiayaan Ringan di Polresta Jambi Perspektif Hukum Pidana Islam Restorative Justice Approach towards Resolving Mild Assault in Jambi Police Of 2025More at 2025

STIBASTIBA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkanOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkan

JURIS Peran Majelis Adat Gayo dalam Perjanjian Pra Nikah Perampam Dene di Kabupaten Aceh Tengah The Role of the Gayo Customary Council in the Perampam Dene Pre Narration Agreement in Central Aceh District 2025More at 2025

STIBASTIBA Peran ini mencerminkan prinsip-prinsip maslahah mursalah Islam yaitu kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, MajelisPeran ini mencerminkan prinsip-prinsip maslahah mursalah Islam yaitu kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Majelis

JURIS Negotiating Islamic Identity Through Cultural Adaptation A Fiqh al Aqalliyyat Analysis of Masselle aseng Practice in Indonesian Muslim Minorities 2025More at 2025

STAINSTAIN Kedua, faktor demografis (persentase Muslim dalam populasi), kompatibilitas budaya (pandangan dunia agama yang sejalan), konteks historis (koeksistensiKedua, faktor demografis (persentase Muslim dalam populasi), kompatibilitas budaya (pandangan dunia agama yang sejalan), konteks historis (koeksistensi

JURIS The Existence Of Regional Governments Post Reform 2024More at 2024

UM SURABAYAUM SURABAYA Autonomy changes many things in this country, and makes it easier to follow the era globalization evolves over time. Autonomy has a role in encouragingAutonomy changes many things in this country, and makes it easier to follow the era globalization evolves over time. Autonomy has a role in encouraging

Useful /

JURIS Identification of Mercury Content in Groundwater at Post Processing Land for Gold Mining Materials 2026More at 2026

ACADEMICAREVIEWACADEMICAREVIEW Small-scale gold mining activities in Dava Village predominantly rely on mercury (Hg) during the amalgamation process, posing a significant risk of groundwaterSmall-scale gold mining activities in Dava Village predominantly rely on mercury (Hg) during the amalgamation process, posing a significant risk of groundwater

JURIS Penentuan Prioritas Kriteria dan Peringkat Pemasok Menggunakan AHP TOPSIS di PT Sutindo Raya Mulia 2024More at 2024

MACHUNGMACHUNG Hasil TOPSIS memberikan nilai dan peringkat pemasok: AB (0,587 – 21,0 %), AC (0,764 – 27,3 %), AD (0,565 – 20,2 %), AE (0,490 – 17,5 %),Hasil TOPSIS memberikan nilai dan peringkat pemasok: AB (0,587 – 21,0 %), AC (0,764 – 27,3 %), AD (0,565 – 20,2 %), AE (0,490 – 17,5 %),

JURIS The Strengthening Religious Moderation for IPNU IPPNU Students through Interpretation Wasathiyah Efforts to Prevent Radicalism at Metro 2024More at 2024

PAYUNGIPAYUNGI This country needs to be aware of the potential for radicalism and address how to overcome it. Todays young generation, especially Muslims who are stillThis country needs to be aware of the potential for radicalism and address how to overcome it. Todays young generation, especially Muslims who are still

JURIS Metode Istinbath dalam Ushul Fiqh Studi Kasus Ayat Ayat Ekonomi 2021More at 2021

UM SURABAYAUM SURABAYA Metode istinbath digunakan untuk menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui ijtihad. Metode ini kemudian dikaitkan dengan ekonomi sebagai bentuk tanggungMetode istinbath digunakan untuk menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui ijtihad. Metode ini kemudian dikaitkan dengan ekonomi sebagai bentuk tanggung

ads-block-test