DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa batas wilayah memiliki dampak signifikan terhadap fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten. Duplikasi administrasi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, serta keterlambatan pelayanan publik adalah beberapa dampak yang timbul. Sengketa ini juga mengganggu kepemimpinan dan stabilitas politik, serta menghambat pembangunan di wilayah yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengkaji sengketa batas wilayah di Indonesia, terutama sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten yang memengaruhi tatanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sengketa batas wilayah di Indonesia adalah masalah kompleks yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural.Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yang diperparah oleh perebutan sumber daya alam.Mekanisme penyelesaian yang ada belum efektif, sehingga Integrasi Kebijakan Konstitusional menjadi urgensi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencapai Stabilitas Daerah yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi sengketa batas wilayah, diperlukan integrasi kebijakan konstitusional yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat sebagai pengawas konstitusional dalam proses legislasi pembentukan daerah. Standar kartografi yang baku dan ilmiah harus diterapkan dalam penentuan batas wilayah, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, dapat tercipta kepastian hukum, investasi, dan tata ruang, serta mencegah konflik sosial dan perebutan sumber daya alam.
| File size | 279.11 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca diberlakukannyaPerkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca diberlakukannya
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan kemanusiaan adalah suatu pemikiran integratif antara Islam, keIndonesiaanPemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Islam dalam bingkai ke Indonesiaan dan kemanusiaan adalah suatu pemikiran integratif antara Islam, keIndonesiaan
UNTAGUNTAG Jembatan Suramadu telah beroperasi selama tiga tahun, namun hingga kini belum dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Madura. Masyarakat mengeluhkanJembatan Suramadu telah beroperasi selama tiga tahun, namun hingga kini belum dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Madura. Masyarakat mengeluhkan
DINASTIREVDINASTIREV Ruang siber kini menjadi arena baru bagi konflik sosial dan politik, termasuk penyebaran kebencian, pencorengan nama baik, dan juga mobilisasi opini publik.Ruang siber kini menjadi arena baru bagi konflik sosial dan politik, termasuk penyebaran kebencian, pencorengan nama baik, dan juga mobilisasi opini publik.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsistenDengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten
UNUSIAUNUSIA Analisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkanAnalisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkan
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penyediaan jasa parkir berbayar oleh warga lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antaraNamun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang ekonomi melalui penyediaan jasa parkir berbayar oleh warga lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Penelitian ini menggunakan kombinasi metode dalam proses pengumpulan datanya. Pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pandangan Gereja KatolikPenelitian ini menggunakan kombinasi metode dalam proses pengumpulan datanya. Pokok bahasan yang dibahas dalam tulisan ini adalah pandangan Gereja Katolik
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan konstitusi dan UU MD3 menempatkan DPD hanya sebagai lembaga konsultatif, bukan lembaga legislatif yang sejajar, sehingga sistem bikameral IndonesiaKetentuan konstitusi dan UU MD3 menempatkan DPD hanya sebagai lembaga konsultatif, bukan lembaga legislatif yang sejajar, sehingga sistem bikameral Indonesia
DAARULHUDADAARULHUDA Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang menimbulkan dampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia,Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang menimbulkan dampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia,
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam konteks masyarakat Muslim, Al-Quran memiliki peran penting sebagai sumber nilai etika yang dapat dijadikan landasan dalam membangun sikap anti-korupsi.Dalam konteks masyarakat Muslim, Al-Quran memiliki peran penting sebagai sumber nilai etika yang dapat dijadikan landasan dalam membangun sikap anti-korupsi.
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindariPengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindari