DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa batas wilayah memiliki dampak signifikan terhadap fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten. Duplikasi administrasi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, serta keterlambatan pelayanan publik adalah beberapa dampak yang timbul. Sengketa ini juga mengganggu kepemimpinan dan stabilitas politik, serta menghambat pembangunan di wilayah yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengkaji sengketa batas wilayah di Indonesia, terutama sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten yang memengaruhi tatanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sengketa batas wilayah di Indonesia adalah masalah kompleks yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural.Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yang diperparah oleh perebutan sumber daya alam.Mekanisme penyelesaian yang ada belum efektif, sehingga Integrasi Kebijakan Konstitusional menjadi urgensi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencapai Stabilitas Daerah yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi sengketa batas wilayah, diperlukan integrasi kebijakan konstitusional yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat sebagai pengawas konstitusional dalam proses legislasi pembentukan daerah. Standar kartografi yang baku dan ilmiah harus diterapkan dalam penentuan batas wilayah, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, dapat tercipta kepastian hukum, investasi, dan tata ruang, serta mencegah konflik sosial dan perebutan sumber daya alam.
| File size | 279.11 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan harus bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi,Solusi preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan harus bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan represif, preventif, dan sistemik melalui reformasi birokrasi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatifPenanggulangan korupsi memerlukan pendekatan represif, preventif, dan sistemik melalui reformasi birokrasi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif
DAARULHUDADAARULHUDA Walaupun instrumen seperti APS, ODR, dan litigasi telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yurisdiksi, biaya litigasi yang tinggi,Walaupun instrumen seperti APS, ODR, dan litigasi telah tersedia, efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yurisdiksi, biaya litigasi yang tinggi,
DAARULHUDADAARULHUDA Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pencemaran limbah minyak di laut terdapat 3 langkah penting yang di atur yakni upaya pencegahan/mitigasi,Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pencemaran limbah minyak di laut terdapat 3 langkah penting yang di atur yakni upaya pencegahan/mitigasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaianUpaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian
DAARULHUDADAARULHUDA Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,
DAARULHUDADAARULHUDA Ini mengancam stabilitas pasar, memperlambat perkembangan UMKM, dan berpotensi menakut-nakuti pemilik usaha kecil agar tidak berinvestasi. Tujuan penelitianIni mengancam stabilitas pasar, memperlambat perkembangan UMKM, dan berpotensi menakut-nakuti pemilik usaha kecil agar tidak berinvestasi. Tujuan penelitian
UNSIMARUNSIMAR Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan skor pengetahuan peserta, kemampuan teknis dalam pemetaan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaanKeberhasilan ini tercermin dari peningkatan skor pengetahuan peserta, kemampuan teknis dalam pemetaan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional mempromosikan stabilitas dan kerja sama global, efektivitasnya sering terganggu oleh ketidaksetaraanTemuan utama menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional mempromosikan stabilitas dan kerja sama global, efektivitasnya sering terganggu oleh ketidaksetaraan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji secara kritis regulasi hukum lingkungan Indonesia terhadap transisi kendaraan bensin ke listrik yang bergantung ekstraksi litiumPenelitian ini mengkaji secara kritis regulasi hukum lingkungan Indonesia terhadap transisi kendaraan bensin ke listrik yang bergantung ekstraksi litium
DAARULHUDADAARULHUDA Konsep error in persona dan aberatio ictus tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi teks tersebut secaraKonsep error in persona dan aberatio ictus tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi teks tersebut secara
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Roblox dalam ekosistem digital Indonesia menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Pertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layananKeberadaan Roblox dalam ekosistem digital Indonesia menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Pertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layanan