DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Sengketa batas wilayah memiliki dampak signifikan terhadap fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten. Duplikasi administrasi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, serta keterlambatan pelayanan publik adalah beberapa dampak yang timbul. Sengketa ini juga mengganggu kepemimpinan dan stabilitas politik, serta menghambat pembangunan di wilayah yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengkaji sengketa batas wilayah di Indonesia, terutama sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten yang memengaruhi tatanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sengketa batas wilayah di Indonesia adalah masalah kompleks yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural.Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yang diperparah oleh perebutan sumber daya alam.Mekanisme penyelesaian yang ada belum efektif, sehingga Integrasi Kebijakan Konstitusional menjadi urgensi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencapai Stabilitas Daerah yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi sengketa batas wilayah, diperlukan integrasi kebijakan konstitusional yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat sebagai pengawas konstitusional dalam proses legislasi pembentukan daerah. Standar kartografi yang baku dan ilmiah harus diterapkan dalam penentuan batas wilayah, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, dapat tercipta kepastian hukum, investasi, dan tata ruang, serta mencegah konflik sosial dan perebutan sumber daya alam.
| File size | 279.11 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Temuan menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti toleransi, kesetaraan, keadilan,Temuan menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti toleransi, kesetaraan, keadilan,
STAK PESATSTAK PESAT Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia, terutama di lingkungan akademik seperti Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) TerpaduKonflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia, terutama di lingkungan akademik seperti Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Terpadu
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Therefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of theTherefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of the
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Dengan optimalisasi peran Presiden sebagai pengawas, reformasi ini akan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta sistem pemerintahanDengan optimalisasi peran Presiden sebagai pengawas, reformasi ini akan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta sistem pemerintahan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasalMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil ini menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasal
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, implementasi regulasi Danantara tidak cukup hanya bergantung pada solidnya norma, tetapi sangat bergantung pada komitmen integritas, profesionalisme,Oleh karena itu, implementasi regulasi Danantara tidak cukup hanya bergantung pada solidnya norma, tetapi sangat bergantung pada komitmen integritas, profesionalisme,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani konflik sosial melaluiUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani konflik sosial melalui
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis elektronik telah secara signifikan memperbaiki layanan perizinan bagi pelaku usaha, denganImplementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis elektronik telah secara signifikan memperbaiki layanan perizinan bagi pelaku usaha, dengan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan konstitusi dan UU MD3 menempatkan DPD hanya sebagai lembaga konsultatif, bukan lembaga legislatif yang sejajar, sehingga sistem bikameral IndonesiaKetentuan konstitusi dan UU MD3 menempatkan DPD hanya sebagai lembaga konsultatif, bukan lembaga legislatif yang sejajar, sehingga sistem bikameral Indonesia
DAARULHUDADAARULHUDA Dari prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan dan larangan kekuatan hingga organisasi seperti PBB dan ICJ, ia terus berkembang untuk mengatasi tantanganDari prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan dan larangan kekuatan hingga organisasi seperti PBB dan ICJ, ia terus berkembang untuk mengatasi tantangan
DAARULHUDADAARULHUDA Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang Amm dan Khâsh sangat penting untuk menjaga ketepatan dalam menetapkan hukum Islam serta menegaskan sifat universalKesimpulannya, pemahaman mendalam tentang Amm dan Khâsh sangat penting untuk menjaga ketepatan dalam menetapkan hukum Islam serta menegaskan sifat universal
DPRDPR Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruangJika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang