DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Sengketa batas wilayah memiliki dampak signifikan terhadap fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten. Duplikasi administrasi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, serta keterlambatan pelayanan publik adalah beberapa dampak yang timbul. Sengketa ini juga mengganggu kepemimpinan dan stabilitas politik, serta menghambat pembangunan di wilayah yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengkaji sengketa batas wilayah di Indonesia, terutama sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten yang memengaruhi tatanan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sengketa batas wilayah di Indonesia adalah masalah kompleks yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural.Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yang diperparah oleh perebutan sumber daya alam.Mekanisme penyelesaian yang ada belum efektif, sehingga Integrasi Kebijakan Konstitusional menjadi urgensi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencapai Stabilitas Daerah yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi sengketa batas wilayah, diperlukan integrasi kebijakan konstitusional yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat sebagai pengawas konstitusional dalam proses legislasi pembentukan daerah. Standar kartografi yang baku dan ilmiah harus diterapkan dalam penentuan batas wilayah, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, dapat tercipta kepastian hukum, investasi, dan tata ruang, serta mencegah konflik sosial dan perebutan sumber daya alam.

Read online
File size279.11 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Akibat Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Yang Beragama Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri 2023More at 2023

BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Pemerintah perlu mereformulasi ketentuan terkait pilihan penyelesaian sengketa, mempertegas kompetensi peradilan yang berwenang, dan menetapkan batasanPemerintah perlu mereformulasi ketentuan terkait pilihan penyelesaian sengketa, mempertegas kompetensi peradilan yang berwenang, dan menetapkan batasan

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 PUU XIII 2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa 2022More at 2022

MKRIMKRI 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1)6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1)

JURIS Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP 2022More at 2022

MKRIMKRI Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahunAnalisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun

JURIS Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba 2022More at 2022

MKRIMKRI Ketiga, realitas berlakunya prinsip dalihan natolu sebagai sistem hukum, prinsip dalihan natolu mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antaraKetiga, realitas berlakunya prinsip dalihan natolu sebagai sistem hukum, prinsip dalihan natolu mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara

JURIS Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang Undang Sumber Daya Air 2022More at 2022

MKRIMKRI Mahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusanMahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusan

JURIS Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik 2022More at 2022

MKRIMKRI Tindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukanTindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukan

JURIS Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang Undang 2022More at 2022

MKRIMKRI Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy terhadap sistem legislasiSecara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy terhadap sistem legislasi

JURIS Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah 2022More at 2022

MKRIMKRI Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi sendiri memberi penegasan dalam Putusan 82/PUU-XVI/2018 dengan menyatakan bahwa menempatkanDalam konteks peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi sendiri memberi penegasan dalam Putusan 82/PUU-XVI/2018 dengan menyatakan bahwa menempatkan

Useful /

JURIS Kajian Hukum Lingkungan Atas Transisi Mobil Berbahan Bensin Ke Listrik Terhadap Penggunaan Litium Dan Limbah Baterai 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Regulasi hukum lingkungan Indonesia untuk transisi kendaraan listrik, meskipun adaptif melalui Perpres 79/2023 dengan target TKDN dan pengurangan emisiRegulasi hukum lingkungan Indonesia untuk transisi kendaraan listrik, meskipun adaptif melalui Perpres 79/2023 dengan target TKDN dan pengurangan emisi

JURIS Qs Al Baqarah 188 Dalam Hermeneutika Fazlur Rahman Etika Anti Korupsi Dalam Perspektif Qur ani 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah sosial. Melalui pendekatan hermeneutika FazlurPrinsip-prinsip ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah sosial. Melalui pendekatan hermeneutika Fazlur

JURIS Pengantar Hukum Internasional Prinsip Sumber dan Peranannya Dalam Dunia Modern 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui pendekatan historis, analitis, dan kasus studi seperti invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 penulis mengeksplorasi evolusi hukum internasional dariMelalui pendekatan historis, analitis, dan kasus studi seperti invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 penulis mengeksplorasi evolusi hukum internasional dari

JURIS Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Brown Feather Batu Belig 2018More at 2018

UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI 139, reliability 2,779 Kemudian variabel yang berpengaruh signifikan paling rendah adalah assurance 2,522, R = 0,775 nilai f-hitung lebih besar dari f-tabel139, reliability 2,779 Kemudian variabel yang berpengaruh signifikan paling rendah adalah assurance 2,522, R = 0,775 nilai f-hitung lebih besar dari f-tabel

ads-block-test