JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN
Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan PeradilanNafkah anak merupakan hak fundamental yang menjamin kesejahteraan anak bahkan setelah perceraian. Di Indonesia, ayah secara hukum berkewajiban menyediakan nafkah retroaktif (madhiyah) dan propektif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini tidak konsisten, dan ketiadaan instrumen objektif dalam menentukan besaran nafkah menciptakan ketimpangan serta melemahkan perlindungan hak anak. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Demak menafsirkan dan menerapkan hukum terkait nafkah retroaktif dan propektif. Menggunakan metode yurimetrik, penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Demak menggunakan model audit historis untuk nafkah retroaktif berdasarkan pengeluaran terbukti, serta model proyeksi dinamis untuk nafkah propektif yang disesuaikan dengan inflasi. Putusan ini menunjukkan upaya progresif pengadilan untuk memastikan keadilan objektif, akuntabilitas, dan perlindungan hukum jangka panjang bagi anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.
Putusan Pengadilan Agama Demak berhasil menjaga keadilan nafkah anak (baik retroaktif maupun propektif) dengan mengatasi kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas pengabaian.Untuk mereplikasi keberhasilan ini secara objektif, hakim harus menerapkan instrumen yurimetrik, termasuk pengumpulan data terukur (Bill of Needs, bukti pembayaran, data BPS, analisis kemampuan ayah) dan penggunaan model perhitungan yang tepat.Model Audit Historis untuk menghitung utang masa lalu secara akurat, serta Model Proyeksi Dinamis dengan indeks inflasi (misalnya 10% per tahun) untuk nafkah masa depan.Jika ayah yang terbukti mampu menolak membayar utang masa lalu, hakim harus mempertimbangkan sanksi bertingkat, dengan memprioritaskan eksekusi sipil (penyitaan aset) sebagai primum remedium, dan jika gagal karena kecurangan, menerapkan sanksi paksa (ultimum remedium) dalam bentuk penuntutan kejahatan pengabaian (hukum positif) atau hukuman tazir bi al-habs (penjara hingga lunas) dalam hukum Islam.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model yurimetrik standar untuk nafkah anak yang lebih mudah diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak penggunaan indeks inflasi sektoral (pendidikan, kesehatan) dalam menentukan nafkah propektif secara akurat. Penelitian juga bisa mengkaji faktor budaya dan sosial yang memengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum rendah. Ketiga saran ini saling melengkapi untuk memperkuat sistem penegakan hukum keluarga Indonesia dan memastikan perlindungan hak anak secara objektif.
| File size | 516.19 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
PRINPRIN Data diperoleh dari guru BK, koordinator BK/Wakasek Kesiswaan, dan 4 siswa kelas X. Hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi kematangan karier siswa kelasData diperoleh dari guru BK, koordinator BK/Wakasek Kesiswaan, dan 4 siswa kelas X. Hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi kematangan karier siswa kelas
SGTSGT Kemampuan ini sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang baik, terutama di lembaga pendidikan nonformal yaitu MDA/TPA yang sering mengalamiKemampuan ini sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang baik, terutama di lembaga pendidikan nonformal yaitu MDA/TPA yang sering mengalami
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif, dengan mempelajari literatur yang ada, dokumen kebijakan, dan praktik statistikStudi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif, dengan mempelajari literatur yang ada, dokumen kebijakan, dan praktik statistik
UNHASUNHAS Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan danAnak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan
IAINPTKIAINPTK Pemahaman ini kemudian menjadi doktrin bahwa perceraian dalam hukum Islam sah tanpa harus menunggu putusan cerai dari pengadilan agama. Para penulis berargumentasiPemahaman ini kemudian menjadi doktrin bahwa perceraian dalam hukum Islam sah tanpa harus menunggu putusan cerai dari pengadilan agama. Para penulis berargumentasi
UNTAGUNTAG Jumlah informan yang digunakan adalah tujuh orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, danJumlah informan yang digunakan adalah tujuh orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan
UNAMAUNAMA Penulis menggunakan Algoritma Apriori untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk satu itemset, variabel pendidikan memilikiPenulis menggunakan Algoritma Apriori untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk satu itemset, variabel pendidikan memiliki
UNSUNS Kelemahan mendasar terletak pada ketentuan dispensasi perkawinan dini yang memungkinkan orang tua memperoleh izin pengadilan untuk menikahkan anak di bawahKelemahan mendasar terletak pada ketentuan dispensasi perkawinan dini yang memungkinkan orang tua memperoleh izin pengadilan untuk menikahkan anak di bawah
Useful /
SGTSGT Kegiatan ini memperkenalkan nilai-nilai dasar kepramukaan dan memberikan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkanKegiatan ini memperkenalkan nilai-nilai dasar kepramukaan dan memberikan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan
UNAMAUNAMA Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pembuatan dokumen ekspor berbasis desktop yang terkomputerisasi dengan sebuah database dengan menggunakanPenelitian ini menghasilkan sistem informasi pembuatan dokumen ekspor berbasis desktop yang terkomputerisasi dengan sebuah database dengan menggunakan
UNSUNS Meskipun demikian, penelitian ini berhasil merumuskan karakteristik sosial yang dimiliki oleh usaha sosial. Selain itu, sudut pandang mengenai keringananMeskipun demikian, penelitian ini berhasil merumuskan karakteristik sosial yang dimiliki oleh usaha sosial. Selain itu, sudut pandang mengenai keringanan
UNSUNS Kesimpulannya, kekuasaan inheren tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali dapat dilaksanakan guna mengisi kekosongan dalam proses arbitrase, terutamaKesimpulannya, kekuasaan inheren tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali dapat dilaksanakan guna mengisi kekosongan dalam proses arbitrase, terutama