JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN
Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan PeradilanNafkah anak merupakan hak fundamental yang menjamin kesejahteraan anak bahkan setelah perceraian. Di Indonesia, ayah secara hukum berkewajiban menyediakan nafkah retroaktif (madhiyah) dan propektif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini tidak konsisten, dan ketiadaan instrumen objektif dalam menentukan besaran nafkah menciptakan ketimpangan serta melemahkan perlindungan hak anak. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Demak menafsirkan dan menerapkan hukum terkait nafkah retroaktif dan propektif. Menggunakan metode yurimetrik, penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Demak menggunakan model audit historis untuk nafkah retroaktif berdasarkan pengeluaran terbukti, serta model proyeksi dinamis untuk nafkah propektif yang disesuaikan dengan inflasi. Putusan ini menunjukkan upaya progresif pengadilan untuk memastikan keadilan objektif, akuntabilitas, dan perlindungan hukum jangka panjang bagi anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.
Putusan Pengadilan Agama Demak berhasil menjaga keadilan nafkah anak (baik retroaktif maupun propektif) dengan mengatasi kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas pengabaian.Untuk mereplikasi keberhasilan ini secara objektif, hakim harus menerapkan instrumen yurimetrik, termasuk pengumpulan data terukur (Bill of Needs, bukti pembayaran, data BPS, analisis kemampuan ayah) dan penggunaan model perhitungan yang tepat.Model Audit Historis untuk menghitung utang masa lalu secara akurat, serta Model Proyeksi Dinamis dengan indeks inflasi (misalnya 10% per tahun) untuk nafkah masa depan.Jika ayah yang terbukti mampu menolak membayar utang masa lalu, hakim harus mempertimbangkan sanksi bertingkat, dengan memprioritaskan eksekusi sipil (penyitaan aset) sebagai primum remedium, dan jika gagal karena kecurangan, menerapkan sanksi paksa (ultimum remedium) dalam bentuk penuntutan kejahatan pengabaian (hukum positif) atau hukuman tazir bi al-habs (penjara hingga lunas) dalam hukum Islam.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model yurimetrik standar untuk nafkah anak yang lebih mudah diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak penggunaan indeks inflasi sektoral (pendidikan, kesehatan) dalam menentukan nafkah propektif secara akurat. Penelitian juga bisa mengkaji faktor budaya dan sosial yang memengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum rendah. Ketiga saran ini saling melengkapi untuk memperkuat sistem penegakan hukum keluarga Indonesia dan memastikan perlindungan hak anak secara objektif.
| File size | 516.19 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratifDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif
UNTAGUNTAG Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlahPenelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlah
UM SURABAYAUM SURABAYA Pertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastianPertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastian
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkanAnalisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkan
DINASTIREVDINASTIREV Upaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnyaUpaya preventif seperti kebijakan notice and takedown telah tersedia, namun terkendala oleh anonimitas pengguna, lambatnya respons platform, dan rendahnya
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia melalui penyelesaian damai dan wewenangPenelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia melalui penyelesaian damai dan wewenang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak serta memperkuat hukum islam dalam masalahPenelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak serta memperkuat hukum islam dalam masalah
Useful /
UNUJAUNUJA Kepemimpinan dalam pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin besar yang menuntut pergeseran dari sistem otoritas tunggal menuju tata kelola yangKepemimpinan dalam pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin besar yang menuntut pergeseran dari sistem otoritas tunggal menuju tata kelola yang
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik masih menghadapi persoalanKesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik masih menghadapi persoalan
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Kecenderungan budaya ini sering kali menutupi kekhawatiran tentang risiko keamanan potensial, menghambat implementasi efektif Undang-Undang. Untuk menjembataniKecenderungan budaya ini sering kali menutupi kekhawatiran tentang risiko keamanan potensial, menghambat implementasi efektif Undang-Undang. Untuk menjembatani
UNAMAUNAMA Apabila penambangan dan analisis yang menyeluruh tidak dilakukan, data peminjaman buku yang menggabungkan jenis, judul, dan kategori buku tersebut tidakApabila penambangan dan analisis yang menyeluruh tidak dilakukan, data peminjaman buku yang menggabungkan jenis, judul, dan kategori buku tersebut tidak