STAINSTAIN
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ahJurnal Ilmiah Al-Syir'ahStudi ini mengeksplorasi penerapan wewenang ex officio hakim dalam melindungi hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Manado serta tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalankan wewenang ini. Fokus penelitian mencakup pemenuhan nafkah iddah, mutah, dan dukungan anak oleh mantan suami serta penerapan wewenang ex officio dalam kasus perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum untuk melindungi hak istri dan anak, implementasinya terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Selain itu, wewenang ex officio tidak selalu konsisten diterapkan, dengan beberapa hakim jarang menggunakan wewenang ini atau bergantung hanya pada bukti persidangan. Tantangan utama meliputi klaim ketidakmampuan finansial mantan suami dan proses eksekusi yang panjang dan mahal, yang melemahkan efektivitas pemenuhan hak tersebut. Studi ini juga mengungkap ketidakjelasan mengenai sanksi pidana bagi mantan suami yang mengabaikan kewajibannya.
Hakim Pengadilan Agama Manado menyadari pentingnya wewenang ex officio pasca perceraian.Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pemberian hak tersebut, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan.Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana bagi mantan suami yang mengabaikan kewajibannya.Meskipun wewenang ex officio sangat penting untuk melindungi hak istri dan anak, penerapannya tidak selalu konsisten.Perlu adanya reformasi kebijakan yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi pihak paling rentan dalam perceraian.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang dampak penerapan sanksi pidana terhadap kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Kedua, studi mengenai efektivitas program kesadaran hukum masyarakat dalam mengenali hak-hak mereka pasca perceraian dapat menjadi arah baru. Ketiga, penelitian lanjutan tentang peran wewenang ex officio hakim dalam konteks wilayah berbeda dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang potensi dan tantangan penerapannya.
| File size | 396.91 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Berdasarkan masalah ini, kami menggambarkan fenomena dan kemudian menyajikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang relevan dalam masyarakat. MetodeBerdasarkan masalah ini, kami menggambarkan fenomena dan kemudian menyajikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang relevan dalam masyarakat. Metode
YAYASANBHZYAYASANBHZ Di Indonesia, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan dalam masyarakat, khususnya pada komunitas Muslim, meskipun secara normatif telahDi Indonesia, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan dalam masyarakat, khususnya pada komunitas Muslim, meskipun secara normatif telah
STAIN TDMSTAIN TDM Faktor-faktor ini secara kolektif memperkuat praktik masyarakat yang memprioritaskan formalitas agama sambil mengabaikan konsekuensi hukum jangka panjang,Faktor-faktor ini secara kolektif memperkuat praktik masyarakat yang memprioritaskan formalitas agama sambil mengabaikan konsekuensi hukum jangka panjang,
STIBASTIBA Studi ini bertujuan untuk menganalisis cyber cheating sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.Studi ini bertujuan untuk menganalisis cyber cheating sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pasangan suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaanPenelitian ini menyimpulkan bahwa penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaan
UNARSUNARS Permasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masihPermasalahan jual beli tanah yang berasal dari harta bersama dimana dalam hal ini meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan namun para pihak masih
UM SURABAYAUM SURABAYA Perkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak anak yang dilahirkan, baik materiil maupun immateriilPerkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak anak yang dilahirkan, baik materiil maupun immateriil
IAIN CURUPIAIN CURUP Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar seharusnya mengatur perjanjian syariah dalam undang-undang tersendiri untuk memberikan kepastianIndonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar seharusnya mengatur perjanjian syariah dalam undang-undang tersendiri untuk memberikan kepastian
Useful /
LIFESCIFILIFESCIFI Selain itu, investor harus mengadopsi proses uji tuntas yang lebih ketat, sementara startup harus meningkatkan transparansi keuangan dan strategi inovasi.Selain itu, investor harus mengadopsi proses uji tuntas yang lebih ketat, sementara startup harus meningkatkan transparansi keuangan dan strategi inovasi.
UINKHASUINKHAS Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi minimnya media pembelajaran pada pembelajaran tematik di kelas III MI Mutiara Hati Jembrana Bali dengan mengembangkanPenelitian ini bertujuan untuk mengatasi minimnya media pembelajaran pada pembelajaran tematik di kelas III MI Mutiara Hati Jembrana Bali dengan mengembangkan
IAIN CURUPIAIN CURUP Hak pilih seseorang akan sangat signifikan dalam menentukan kepemimpinan. Oleh karena itu abstentions tidak dibenarkan berdasarkan hukum Islam. UraianHak pilih seseorang akan sangat signifikan dalam menentukan kepemimpinan. Oleh karena itu abstentions tidak dibenarkan berdasarkan hukum Islam. Uraian
IAIN CURUPIAIN CURUP Pada prinsipnya, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, siklus kontrak dan jenis transaksi pada barang yang bersifat fisik dan tunai (spot market) dibolehkan.Pada prinsipnya, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, siklus kontrak dan jenis transaksi pada barang yang bersifat fisik dan tunai (spot market) dibolehkan.