STIAMISTIAMI
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiLaporan tugas akhir ini membahas tentang tingkat prosentase kenaikan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi non usaha dengan diterapkan sistem e filling di KPP Pratama Jakarta Cakung periode tahun 2019-2023, kendala serta solusinya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, s.t.d.t.d UU no 6 tahun 2023 dan Per 02/PJ/2019. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dengan pejabat KPP Pratama Jakarta Cakung untuk mengumpulkan data. Dari hasil pengamatan penulis bahwa tingkat prosentase kenaikan kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha di KPP Pratama Jakarta Cakung meningkat dengan diterapkan sistem e filling. Hambatannya server DJP Online down pada akhir pelaporan dan masih ada WPOP yang belum memahami e filling dan upaya dengan sosialisasi dan relawan pajak.
Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan sistem e-filling di KPP Pratama Jakarta Cakung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non-Usaha dari tahun 2019 hingga 2023.Kendala utama yang dihadapi adalah gangguan pada sistem DJP Online saat pelaporan dan kurangnya pemahaman WPOP terhadap e-filling.Solusi yang dilakukan meliputi sosialisasi rutin, penyediaan relawan pajak, dan upaya peningkatan kapasitas server.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan WPOP selain kemudahan sistem e-filling, seperti tingkat pendidikan, usia, dan kesadaran pajak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas berbagai metode sosialisasi yang digunakan KPP Pratama Jakarta Cakung dalam meningkatkan pemahaman WPOP terhadap e-filling, termasuk perbandingan antara sosialisasi online dan offline. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Cakung dengan KPP Pratama lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan pajak WPOP dan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara.
| File size | 344.58 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
AZZUKHRUFCENDIKIAAZZUKHRUFCENDIKIA Religiusitas tidak dapat memperkuat hubungan antara dimensi keadilan dan kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa dimensi keadilan mungkin kurang relevanReligiusitas tidak dapat memperkuat hubungan antara dimensi keadilan dan kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa dimensi keadilan mungkin kurang relevan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif berupa sosialisasi, diskusi interaktif, serta pendampingan teknis dalam proses pemadanan data. HasilKegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif berupa sosialisasi, diskusi interaktif, serta pendampingan teknis dalam proses pemadanan data. Hasil
STIAMISTIAMI Faktor penghambat utama termasuk rendahnya komitmen politik pimpinan, kurangnya kejelasan peraturan tentang tunjangan, subjektivitas dalam penilaian kinerja,Faktor penghambat utama termasuk rendahnya komitmen politik pimpinan, kurangnya kejelasan peraturan tentang tunjangan, subjektivitas dalam penilaian kinerja,
STIAMISTIAMI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kabupaten PaserPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kabupaten Paser
STIAMISTIAMI Lingkungan kerja menunjukkan hubungan yang sedang dengan motivasi kerja, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,224, yang berarti 22,4% motivasiLingkungan kerja menunjukkan hubungan yang sedang dengan motivasi kerja, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,224, yang berarti 22,4% motivasi
STIAMISTIAMI Entitas sebagai penggerak implementasi PMK 172/2023 adalah peningkatan jumlah laporan transfer pricing yang disusun oleh wajib pajak.meskipun demikian,Entitas sebagai penggerak implementasi PMK 172/2023 adalah peningkatan jumlah laporan transfer pricing yang disusun oleh wajib pajak.meskipun demikian,
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021 masih banyak yang terindikasi non going concern, sehingga manajemen perusahaanPerusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021 masih banyak yang terindikasi non going concern, sehingga manajemen perusahaan
UMAUMA Implementasi sistem administrasi perpajakan modern, yaitu Modul Penerimaan Negara dan e‑SPT/e‑Filing, terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkatImplementasi sistem administrasi perpajakan modern, yaitu Modul Penerimaan Negara dan e‑SPT/e‑Filing, terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat
Useful /
STIAMISTIAMI Oleh karena itu, sekolah perlu terus berupaya meningkatkan implementasi kebijakan, mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif, dan mendorong profesionalismeOleh karena itu, sekolah perlu terus berupaya meningkatkan implementasi kebijakan, mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif, dan mendorong profesionalisme
STIAMISTIAMI Variabel bebas yang digunakan adalah disiplin kerja (X1) dan kompensasi kerja (X2), sedangkan variabel terikat adalah kinerja pegawai (Y). Metodologi penelitianVariabel bebas yang digunakan adalah disiplin kerja (X1) dan kompensasi kerja (X2), sedangkan variabel terikat adalah kinerja pegawai (Y). Metodologi penelitian
STIAMISTIAMI Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan gaya kepemimpinan dan motivasiPenelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan gaya kepemimpinan dan motivasi
UMAUMA Maka, hal jugalah yang mengakibatkan terkendalanya pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Ketidakmerataan pembagian beras miskin jugaMaka, hal jugalah yang mengakibatkan terkendalanya pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Ketidakmerataan pembagian beras miskin juga