IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumKebijakan Bea Masuk Anti-Dumping didasarkan pada prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta Perjanjian Anti-Dumping World Trade Organization (WTO), yang mengizinkan negara anggota mengambil tindakan protektif apabila dumping terbukti menyebabkan kerugian Industri Dalam Negeri (IDN). Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan industri dan prinsip perdagangan adil. Namun, perlu adanya evaluasi terkait dengan efektivitasnya memakai indikator yang digunakan meliputi ketepatan sasaran, efektivitas sosialisasi, tingkatan pencapaian tujuan, serta mekanisme pengawasan.
Praktik dumping terbukti menurunkan laba, pangsa pasar, produksi, dan kapasitas industri nasional, serta meningkatkan persaingan yang tidak sehat.Melalui penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia, ditemukan hubungan kausal antara impor dumping dan kerugian produsen domestik.Oleh karena itu, pemerintah menerapkan BMAD sesuai prinsip dan aturan WTO serta regulasi nasional.Pengenaan BMAD bertujuan menciptakan persaingan yang adil di pasar domestik.
Bagaimana dampak penggunaan teknologi baru pada produksi nilon film dalam negeri terhadap kemampuan bersaing di pasar global? Bagaimana strategi pasar yang optimal dapat diaplikasikan untuk meningkatkan daya saing industri nilon film dalam negeri di tengah persaingan global? Bagaimana dampak kebijakan anti-dumping terhadap keterlibatan masyarakat lokal, baik sebagai konsumen maupun pemegang industri, dan bagaimana platfom partisipasi mereka dalam pengembangan kebijakan perdagangan nasional?.
- Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang... doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.1-18Memasyarakatkan Hukum Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang doi 10 35316 hukmy 2021 v1i1 1 18
- Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti-Dumping : Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia | Konsensus... doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.720Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti Dumping Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia Konsensus doi 10 62383 konsensus v2i2 720
| File size | 350.63 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINIAIN Penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman sumber daya tumbuhan lokal dapat mendukung peningkatan pembelajaran dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka sertaPenelitian ini menunjukkan bahwa keragaman sumber daya tumbuhan lokal dapat mendukung peningkatan pembelajaran dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka serta
STEKOMSTEKOM Kondisi tersebut mencerminkan ketegangan antara asas pacta sunt servanda dengan prinsip kolektivitas kreditor dalam hukum kepailitan.meskipun demikian,Kondisi tersebut mencerminkan ketegangan antara asas pacta sunt servanda dengan prinsip kolektivitas kreditor dalam hukum kepailitan.meskipun demikian,
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman putusan pengadilan menjadi penyebab utama masalah tersebut,Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman putusan pengadilan menjadi penyebab utama masalah tersebut,
STISNQSTISNQ Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak paradigma pembalasan dan menempatkan pendidikan (tadīb) serta perbaikan (iṣlāḥ) sebagai tujuan utamaKedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak paradigma pembalasan dan menempatkan pendidikan (tadīb) serta perbaikan (iṣlāḥ) sebagai tujuan utama
STISNQSTISNQ Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam reaktualisasi dakwah profetik sebagai solusi manajemen penyakit masyarakat dalam konteks studi Islam danPenelitian ini telah mengkaji secara mendalam reaktualisasi dakwah profetik sebagai solusi manajemen penyakit masyarakat dalam konteks studi Islam dan
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasiOleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan transparansi, reformasi regulasi
IBRAHIMYIBRAHIMY Latar belakang yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sering dipahami sebagai upaya untuk mencari keadilan. Meninjau dari keberadaanLatar belakang yang dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sering dipahami sebagai upaya untuk mencari keadilan. Meninjau dari keberadaan
UntikaUntika Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digitalKarena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital
Useful /
IAINIAIN Penilaian kelayakan oleh ahli materi, media, dan bahasa menghasilkan skor masing‑masing 96,67 %, 90 %, dan 91,54 %, dikategorikan “sangat layak.Penilaian kelayakan oleh ahli materi, media, dan bahasa menghasilkan skor masing‑masing 96,67 %, 90 %, dan 91,54 %, dikategorikan “sangat layak.
UntikaUntika Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkanKeterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkan
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakatHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyaluran dan penggunaan dana desa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat
IAINIAIN Bahan ajar yang dikembangkan untuk mata kuliah pencemaran lingkungan dalam pembelajaran hybrid memenuhi kriteria dengan sangat baik, memperoleh nilai 92,10%.Bahan ajar yang dikembangkan untuk mata kuliah pencemaran lingkungan dalam pembelajaran hybrid memenuhi kriteria dengan sangat baik, memperoleh nilai 92,10%.