IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumKebijakan Bea Masuk Anti-Dumping didasarkan pada prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta Perjanjian Anti-Dumping World Trade Organization (WTO), yang mengizinkan negara anggota mengambil tindakan protektif apabila dumping terbukti menyebabkan kerugian Industri Dalam Negeri (IDN). Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan industri dan prinsip perdagangan adil. Namun, perlu adanya evaluasi terkait dengan efektivitasnya memakai indikator yang digunakan meliputi ketepatan sasaran, efektivitas sosialisasi, tingkatan pencapaian tujuan, serta mekanisme pengawasan.
Praktik dumping terbukti menurunkan laba, pangsa pasar, produksi, dan kapasitas industri nasional, serta meningkatkan persaingan yang tidak sehat.Melalui penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia, ditemukan hubungan kausal antara impor dumping dan kerugian produsen domestik.Oleh karena itu, pemerintah menerapkan BMAD sesuai prinsip dan aturan WTO serta regulasi nasional.Pengenaan BMAD bertujuan menciptakan persaingan yang adil di pasar domestik.
Bagaimana dampak penggunaan teknologi baru pada produksi nilon film dalam negeri terhadap kemampuan bersaing di pasar global? Bagaimana strategi pasar yang optimal dapat diaplikasikan untuk meningkatkan daya saing industri nilon film dalam negeri di tengah persaingan global? Bagaimana dampak kebijakan anti-dumping terhadap keterlibatan masyarakat lokal, baik sebagai konsumen maupun pemegang industri, dan bagaimana platfom partisipasi mereka dalam pengembangan kebijakan perdagangan nasional?.
- Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang... doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.1-18Memasyarakatkan Hukum Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang doi 10 35316 hukmy 2021 v1i1 1 18
- Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti-Dumping : Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia | Konsensus... doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.720Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti Dumping Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia Konsensus doi 10 62383 konsensus v2i2 720
| File size | 350.63 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yangSektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yang
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannyaArtikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa KeteranganPelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;
UNSURIUNSURI Kurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruangKurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruang
Useful /
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pekerjaan ada pada lintasan kritis kecuali pekerjaan pembesian pondasi tapak dan tiang poor. Jumlah hari yangHasil penelitian menunjukkan bahwa semua pekerjaan ada pada lintasan kritis kecuali pekerjaan pembesian pondasi tapak dan tiang poor. Jumlah hari yang
IBRAHIMYIBRAHIMY Penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian, dan pendekatan analisis dalam makalah ini bersifat kualitatif. Hukum pidana internasional,Penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian, dan pendekatan analisis dalam makalah ini bersifat kualitatif. Hukum pidana internasional,
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang
UNPRIUNPRI Evaluasi menunjukkan skor rata-rata SUS sebesar 80,2, yang termasuk kategori “baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa aplikasi diterima dengan baikEvaluasi menunjukkan skor rata-rata SUS sebesar 80,2, yang termasuk kategori “baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa aplikasi diterima dengan baik